Mengecam keras kebrutalan pihak kepolisian dalam menangani Demonstran!

Mengecam keras kebrutalan pihak kepolisian dalam menangani Demonstran!
Kapolri harus bertanggungjawab terhadap kekerasan pihak kepolisian!

Dengan ini Pimpinan KAMMI Pusat ingin menyampaikan ungkapan kekecewaan terhadap aparat kepolisian yang sangat brutal dan tidak bertanggung jawab terhadap massa aksi KAMMI. Berikut kami sampaikan kronologinya:

Massa KAMMI ada di depan gerbang DPR RI, Jalan Gatot Subroto Jakarta, sejak pukul 10.00 WIB, melakukan aksi dengan damai. Orasi dan yel-yel, disela dengan shalat dan istirahat. Pukul 16.45, massa KAMMI tetap tenang, duduk berjongkok ada di tengah massa dari elemen lain. Posisi massa masih di depan gerbang, di belakang kawat berduri. Tiba-tiba dari arah depan pintu gerbang sisi kiri, barisan polisi merangsek maju menyerang massa. Ada lemparan batu dari arah polisi, diserta tembakan peluru karet.

Massa aksi selain KAMMI berhamburan lari ke arah barat pintu gerbang. Massa KAMMI dikomando untuk tetap ada di tempat—karena KAMMI merasa tidak melakukan provokasi. "KAMMI tetap di tempat dan tidak akan melawan." Tapi, karena tetap di tempat, massa KAMMI yang santun, mendapat provokasi. Polisi makin brutal dan anarkis, mereka memukuli demonstran KAMMI. Bukan hanya memukuli, polisi juga menembakkan peluru karet untuk menghalau massa.

Akibat tindakan brutal polisi itu, empat massa dari KAMMI mendapat luka berdarah yang parah. Mereka adalah Hilman dari KAMMI Sumedang, Mukhtar dari KAMMI UNJ, Ari dari sumedang dan Mulki dari KAMMI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mereka berdarah di bagian hidung dan kepala. Termasuk satu orang terkena peluru karet, yaitu Agung Andri, Ketua Pengurus KAMMI Pusat bidang Media dan Kajian Strategis. Akibat peluru karet, mata kanannya tidak bisa melihat dan kacamata pecah.

Massa kammi berangsur mundur ke arah masjid TVRI. Saat ini massa berkumpul di sana menunaikan sholat. Beberapa yang terluka diantar ke rumah sakit. Saat ini korban anarkisme oknum kepolisian tersebut sedang dirawat di RS Aini Kuningan, Jakarta.

Maka dari itu, kami dari Pengurus Pusat KAMMI menyatakan sikap:

1.Mengecam keras tindakan brutal dengan menggunakan kekerasan yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian dalam mengawal demonstran.

2.Menuntut seluruh aparat kepolisian untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengayomi dan melindungi hak-hak rakyat di seluruh Indonesia.

3.Mendesak Kapolri dan jajaran pejabat kepolisian lainnya untuk bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang ditunjukkan oleh aparatnya kepada Mahasiswa.

4.Kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa untuk bersatu, demi menegakkan kebenaran dan keadilan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 03 Maret 2010
ttd,

Rijalul Imam, S.Hum, M.Si.
Ketua Umum KAMMI Pusat

KAMMI Kalimantan Desak Bailout BC Diproses Hukum

(2/3/2010).

Selasa, 2 Maret 2010 | 22:12 WIB

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO

Ilustrasi

PALANGKARA, KOMPAS.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Kalimantan mendesak kasus dana talangan (bailout) Bank Century dapat segera dibawa ke proses hukum demi terciptanya keadilan publik.

"Kasus Bank Century tidak boleh hanya berhenti di tingkat pansus DPR, sehingga kami mendesak prosesnya diteruskan ke jalur hukum," kata Ketua Umum KAMMI wilayah Kalimantan Gunawan, Selasa

KAMMI Kalimantan secara tegas juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi pemimpin negarawan yang konsisten dan menepati janji untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk dalam penuntasan kasus Century.

Gunawan meminta, Presiden yang telah menyatakan bertanggungjawab atas kebijakan dana talangan Bank Century dapat mendahulukan kepentingan bangsa, di atas kepentingan pribadi dan partai terkait kasus itu.

Ia berpandangan, dalam pansus Bank Century DPR RI terungkap bahwa hampir semua fraksi menyimpulkan ada pelanggaran pada aliran dana Bank Century.

Sebanyak tujuh fraksi menyimpulkan bermasalah terhadap proses dan pelaksanaan kebijakan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) maupun proses dana talangan Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

Menurut dia, pelanggaran tersebut secara jelas dinyatakan sejumlah fraksi ikut melibatkan mantan Gubernur BI Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani.

BPK sebelumnya juga sudah menyatakan ada kesalahan pada dana talangan Century.

"Namun dalam perkembangannya kami juga menyesalkan sikap Partai Demokrat yang melakukan manuver dan tekanan kepada partai-partai, yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh rakyat, akan menyebabkan kejujuran parpol akan berubah," kata Gunawan.

Gunawan menambahkan, pihak-pihak yang berkepentingan seperti Presiden Yudhoyono, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, harus bersama-sama menindaklanjuti temuan pansus angket Bank Century itu demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Selain menuntut proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, KAMMI juga meminta semua pihak terkait untuk berkomitmen dan bersama membangun, menghormati lembaga negara DPR, dengan menghormati keputusan pansus tanpa melakukan intervensi dan tekanan.

Selanjutnya, KAMMI Kalimantan turut meminta KPK tidak mengkhianati kepercayaan rakyat, dengan hanya mengusut korupsi kecil-kecil, sedangkan kasus Century tidak diusut tuntas hanya karena diduga melibatkan sejumlah pejabat negara.

"KAMMI juga meminta seluruh parpol/fraksi untuk bersikap tegas terhadap temuannya selama penyelidikan pansus, jangan khianati keadilan rakyat, saatnya bahwa lembaga DPR adalah benar-benar wakil rakyat dan pengawas pemerintahan yang mempunyai integritas," tambahnya.

Mahasiswa kalimantan Dukung Gerakan Antikorupsi

Rabu, 9 Desember 2009 | 17:45 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, secara serentak dan terpisah mendukung gerakan antikorupsi, Rabu (9/12/09). Mereka mendesak pengusutan tuntas skandal Bank Century dan kasus-kasus korupsi di Kalimantan Timur.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran demonstrasi ialah Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda, Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan Kantor Gubernur Kaltim. Mahasiswa yang turun ke jalan-jalan berasal dari sejumlah kampus yakni Universitas Mulawarman dan Sekolah Tinggi Agama Islam Nasional. Ada juga yang tergabung dalam organisasi seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

"Kami meminta Presiden mendukung pemberantasan korupsi dalam skandal Bank Century," kata Gunawan dari KAMMI Kalimantan. Ketegasan itu perlu ditunjukkan dengan mengusulkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur guna memudahkan pengungkapan skandal itu.

Untuk kasus-kasus korupsi di Kaltim, menurut mahasiswa pengunjuk rasa, kejaksaan dan kepolisian diminta tidak gentar. Aparat patut terbuka dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi seperti penyalahgunaan wewenang dalam pemakaian anggaran daerah untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-17 Juli 2008.

PERNYATAAN SIKAP

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA [KAMMI] PUSAT

UNGKAP TUNTAS ALIRAN DANA BANK CENTURY:
Waspadai Strategi Kuda Troya di Tubuh Pansus Hak Angket!



Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Hidup Rakyat Indonesia!

Bank Century sudah membuka mata publik, tentang ketidakberesan pengelolaan negara. Terutama aspek ekonomi dan dunia perbankan. Rakyat makin apatis dan curiga dengan korupsi yang menggurita dalam struktur ekonomi Indonesia. Bank yang sekarang menjadi Bank Mutiara itu, mendapat dana talangan yang alirannya sangat kabur dan ditengarai terjadi pembelokan aliran untuk kepentingan politik.

Pada tanggal 24 Nopember 2008, bail-out (dana talangan) untuk Bank Century disetujui dan sejak itu dana menggelontor secara bertahap sampai mencapai Rp. 4,9 triliun. Karena penggelontoran masih akan diteruskan, maka pada 18 Desember 2008 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan perubahan undang-undang yang mengatur bail-out melalui Perppu No 4/2008. Perppu yang setelah berjalan 3 bulan ditolak oleh DPR menyatakan bahwa pemegang kewenangan pemberian bail-out tidak bisa dituntut hukum. Ironisnya setelah penolakan itu, bail-out Bank Century terus dikucurkan, sehingga akhirnya mencapai Rp. 6,7 triliun.

Kata pemerintah, angka bail-out yang sangat besar itu karena khawatir akan timbulnya dampak sistemik dari bangkrutnya Bank Century. Alasan ini tidak masuk akal, karena didasarkan pada ukuran dampak psikologis, tidak lazim di lingkungan perbankan. Sampai saat ini pun aliran dana Bank Century, baik sebelum maupun sesudah pengucuran dana bail-out, tidak diumumkan. Apalagi pemeriksaan Bank Century diberikan kepada BPK, suatu lembaga yang notabene tidak boleh meminta data PPATK.

Besarnya angka bail-out juga disebabkan karena deposan kelas kakap menerima bunga simpanan tidak wajar melebihi standar LPS. Mereka yang menjadi donatur besar partai pemenang pemilu ini juga ikut campur dalam mengatur penyelamatan Bank Century. Walhasil kasus Bank Century jelaslah merupakan skenario korupsi uang negara untuk pemenangan Pemilu dengan modus mengucurkan bail-out kepada bank yang dibangkrutkan.

Lalu, di DPR RI mulai mencium adanya hal yang tidak beres di sini. Beberapa anggota dewan menginisiasi terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk Bank Century. Hari ini, digelar sidang paripurna untuk penetapan Pansus Hak Angket atas Bank Century. Awalnya, Fraksi Demokrat, bersikukuh tidak masuk dalam Pansus. Ternyata, di akhir tikungan, fraksi terbesar DPR RI ini berbondong masuk. Ada apakah ini?

Ingat strategi kuda Troya yang dipakai tentara Yunani untuk menghancurkan pasukan Troya. Ini mengacu ke strategi perang yang populer di abad ke-13 sebelum Masehi, yaitu sebuah perang besar yang tergambar dalam kisah Illiad dan Odyssye karangan Homeros. Di situ, sebuah patung kuda raksasa yang memuat pasukan disusupkan ke dalam benteng musuh. Dikira hadiah dari musuh yang menyerah, ternyata berisi pasukan elite yang menghancurkan benteng dari dalam.

Karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus mengawal agar tidak terjadi penggembosan dalam sidang paripurna DPR yang akan membahas angket Century. Jangan sampai, hak angket Century hanya menghasilkan rekomendasi yang tak berarti apa-apa. Apalagi oleh pihak yang kemudian berbalik arah. Skandal Bank Century harus diungkap, termasuk data-data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan butir-butir pemikiran tersebut, maka Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia [KAMMI] Pusat, menyatakan sikap sebagai berikut:


1. Kasus Bank Century sudah menjadi sebagai kejahatan negara kepada warga negara (state capture corruption) yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan warga terhadap perbankan nasional.

2. Pemerintah harus segera menyelesaikan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel, dan mengembalikan dana para nasabah Bank Century secepatnya tanpa diskriminasi, sebagai wujud perlindungan negara terhadap warga negara.

3. Menuntut KPK agar segera mengusut kasus Bank Century, sebagai kasus pidana luar biasa yang memiliki implikasi publik yang sangat mendalam secara sosial, politik, dan ekonomi. Ini harus KPK, karena polisi tampaknya tidak berniat melakukan upaya terhadap penegakan hukum, seperti dalam kasus Anggodo.

4. Meminta kepada seluruh anggota legislatif dan rakyat Indonesia untuk mewaspadai adanya penggembosan dari dalam Pansus Hak Angket Bank Century oleh fraksi politik yang dominan. Waspada Kuda Troya!


Demikian pernyataan sikap kami, demi perjuangan penegakan keadilan dan penuntasan korupsi di Nusantara! Hidup Rakyat Indonesia!

Jakarta, 1 Desember 2009

Ketua Umum KAMMI Pusat
Rijalul Imam, MSi

Kontak Person:
Amin Sudarsono - Ketua Departemen Kajian Strategis (021-95822300)

Surat Harapan Untuk SBy

kedatangan SBy ke Samarinda Kalimantan timur dalam rangka Penutupan hari koperasi nasional pada tanggal 15 juli 2009, tidak disia-siakan oleh Kammi wilayah kalimantan (kammi kalimantan) untuk menyampaikan sikp terkait dengan persoalan kalimantan, sikap dan keinginan kammi ini disampaikan dalam bentuk surat dan diberikan langsung kepada presiden SBy melalui juru bicar keprsidenan Andi Malarangeng. pada awalnya dari Korem dan Paspampers sudah menyetujui untuk pertemuan itu, namun setelah dilapangan ternyata tidak jadi pertemuan, karena situasi yang tidak memungkinkan.

Perihal : Penyampaian aspirasi

Kepada Yang Kami Hormati:
Presiden Republik Indonesia Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono
Di Tempat

Assalamu’alaikum wr.wb
Teriring salam dan doa kami haturkan semoga bapak/ibu dan keluarga dalam menjalankan aktivitas kesehariannya selalu dalam lindungan Allah Yang Maha Kuasa
Pemimpin dalam pandangan Allah SWT adalah manusia yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga Allah SWT menyuruh manusia untuk taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri (QS: Annisa: 59) dan ada sekian banyak petunjuk agama berbicara tentang pemimpin, karena maju dan mundurnya sebuah bangsa, Negara dan peradaban factor dominannya tergantung pada pemimpin. Salah satu pemimpin yang baik dalam pandangan allah SWT adalah pemimpin yang mau dan mampu mendengar serta menerima kritik dari umat atau rakyat.
Sehubungan dengan hal tersebut Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Kalimantan sebagai bagian dari rakyat indonesia, ingin menyampaikan beberapa pikiran tentang permasalahan Kalimantan
Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih
Wassalamu’alaikum wr.wb
Samarinda, 15 Juli 2009
Hormat Kami
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI) Wilayah Kalimantan


Gunawan, S.Pd
Ketua umum

Lampiran Surat Harapan Untuk SBY

LAMPIRAN;

A. LATARA BELAKANG

Kalimantan termasuk daerah yang dikarunia Allah SWT dengan kekayaan yang melimpah, seperti: migas, batubara, emas, kehutanan, kelautan dan kekayaan alam lainnya, sehingga dari mulai kemerdekaan sampai sekarang kalimantan menjadi andalan Negara RI sumber pembangunan nasional,misalny PDRB kaltim tahun 2005 156 T dan diperkirakan tahun 2010 menjadi 165 T, begitu juga dengan Provinsi kalsel, kalteng dan kalbar

Namun kekayaan yang melimpah tidak linier dengan kualitas infrastruktur dan penduduknya, misalnya: Krisis energi listrik (dilumbung energy) dan ironisnya di Kalbar impor listrik dari Malaysia, Transportasi; tidak ada jalan darat, kapal laut dan udara yang menghubungkan ke empat propinsi (Kaltim-Kalsel-Kalteng dan Kalbar dan termasuk kal utara), termasuk jalan lintas perbatasan (jalan trans Kalimantan, perhubungan udara, dll, tidak ada) Perbatasan; kemiskinan, minim infrastruk umum, termasuk : Eksploitasi SDA yang tidak terkendali, dan kerusakan lingkungan, pencurian hasil hutan, ikan, TKI, dll

Sementara daerah lain diindonesia kalau berbicara infrastruktur sudahmulai mapan: sumatra ada jalan trans sumatera (kereta api, perhubungan udara, laut), sulawesi (jalur darat, laut, udara),terlebih P.jawa dll

B. Aspirasi

Dari latar belakang tersebut, agar bapak persiden/pemerintah untuk bisa memperhatikan hal-hal berikut yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kalimantan;

1. Penyelesaian jalan sambung (jalan trans) Kalimantan; kawasan yang penuh dengan nilai ekonomis ini, tapi sangat minim infrastruktur, dan sangat disayangkan dalam satu pulau tetapi interaksi social masyarakat sangat minim karena sangat terbatasnya infrastruktur perhubungan (jalan, perhubungan udara dan laut)

2. Menjadikan kalimantan sebagai pusat energy nasional, mengingat Kalimantan adalah sumber energy; migas (kaltim) kepulauan natuna, selat makassar, batubara (kaltim, kalsel, kalteng), uranium untuk PLTN (dkutai barat kaltim), kalteng dan kalbar. Ada LNG di Badak, kilang pertamina, ada banyak perusahaan besar batu bara (KPC, berau Coal, Adaro, dll)

3. Realisasi Pembangunan perbatasan (kaltim dan kalbar) dengan Malaysia, karena perbatasan adalah wajah depan bangsa dihadapan Negara lain, Indonesia harus segera membangun perbatasan karnea sangat disayangkan sekitar beberapa kilometer dari nunukan Kalimantan timur berdiri sebuah kota modern Tawau (Malaysia) dengan segala fasilitas dan kemajuan rakyatnya dan disisi lain diindonesia dipenuhi dengan minimnya fasilitas dan kemiskinan

4. Mengatur kembali pengelolaan SDA Kalimantan yang dieksploitasi tanpa batas dan kurang dinikmati oleh Negara, investasi SDA perlu mempertimbangkan generasi yang akan datang, termasuk mengingnkan agar batu bara di Kalimantan dikelola oleh Negara melalui BUMN atau perusda, sehingga semua kekayaan tersebut dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia

5. Memperhatikan kerusakan lingkungan, karena Hutan kalimantan termasuk Paru-paru dunia, karena kalimantan sangat terancam dengan kerusakan lingkungan, banyak hutan lindung rusak akbibat penambangan batubara

Demkian lah aspirasi kammi yang juga keinginan dari rakyat kalimantan dan Indonesia secara umum, hanya ada satu niat menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar dihadapan bangsa lain, yang rakyatnya sejahtera dan diridhoi allah swt.

Samarinda, 15 Juli 2009

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

(KAMMI) Wilayah Kalimantan

Gunawan, S.Pd

Ketua umum

Pernyataan Politik

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Wilayah Kalimantan
Terhadap Klaim Malaysia Pada Blok Ambalat

AMBALAT..HARGA MATI

Setelah mendapatkan Pulau Sipadan dan Ligitan pada 17 Desember 2002 lalu, kini Malaysia kembali ingin meluaskan wilayahnya dengan menklaim salah satu wilayah kedaulatan di utara Indonesia. Kini Malaysia kembali mengkalim Blok Ambalat sebagai salah satu wilayah konsesinya.

Setelah tahun 2005 dan 2007 lalu polemik ini mencuat, kini Indonesia kembali dihadapkan pada situasi nasional yang harus pula mengerahkan kekuatan sistem pertahanan negri ini dengan negri yang juga tidak jarang melakukan tindakan sepihak terhadap Indonesia. Indonesia harus marah, Indonesia harus melawan, NKRI Harga Mati.

Klaim Malaysia atas Blok Ambalat yang merupakan wilayah Indonesia merupakan sikap sepihak yang sangat merugikan Indonesia. Bagaimana mungkin tidak merugikan jika pada dasarnya Ambalat adalah pulau kecil dengan segudang potensi Sumber Daya Alam yang jika berhasil dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau Ambalat bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial serta akan memberikan kesejahteraan hajat hidup bangsa kita.

Tindakan sepihak yang diperlihatkan oleh Malaysia terhadap bangsa bukan hal yang jarang terjadi. Tapal batas wilayah NKRI yang menurut Bakosurtanal (Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional) bergeser sejauh 10 – 20 Km tiap tahunnya menuju arah Indonesia.Kemudian dikalimnya kesenian Reog Ponorogo dan salah satu lagu Daerah kita sebagai salah satu kebudayaan milik Malaysia. Melihat bentuk kesewenang-wenangan ini seharusnya pemerintah sadar dan tanggap bahwa ini adalah bentuk pelecehan Malaysia terhadap bangsa kita.

Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dari segi kekuasaan wilayah maupun jumlah penduduk serta potensi yang ada termasuk kekuatan pertahanan keamanan kita. Sedangkan disisi lain Indonesia tidak banyak berbuat untuk menanggulangi polemik ini. Hingga saat ini kita hanya bisa mengirimkan kapal perang dan pesawat untuk melakukan patrol ke wilayah Ambalat. Kemana letak kebesaran bangsa kita, padahal ironisnya yang melakukan tindakan sewenang-wenang itu adalah Negara tetangga yang notabenenya merupakan Negara kecil, dengan luas wilayah kurang dari seperempat dari luas Indonesia.

Kini bangsa kita kembali diusik dengan usaha-usaha pengambilalihan kekuasaan oleh negara lain, polemik pelanggaran batas territorial wilayah kedaulatan Indonesia. Kemana harga diri bangsa ini dimata dunia? Kehormatan kita seakan telah diinjak-injak oleh Malaysia. Kemana kebesaran bangsa Indonesia yang dulu pernah diakui dunia dengan dijulukinya indonesia sebagai Macan Asia, karena keberaniannya melawan segala bentuk Imperialisme terhadap Negara luar. Kini ketahanan dan integritas nasional negara kita telah terancam, masihkah Negara kita berani melakukan tindakan offensive untuk Ganyang Malaysia? Seperti tindakan yang pernah dilakukan oleh Soekarno ketika itu.

Ancaman ini sangat berbahaya dan perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Begitu juga potensi daerah yang sangat kaya belum dapat diawasi dan dikembangkan sepenuhnya. Bagi Malaysia apabila klaimnya terhadap Blok Ambalat berhasil akan membuat Malaysia ini dapat memperluas wilayahnya dan secara Internasional Malaysia akan merasa “menang” terhadap Indonesia. Bagi Indonesia secara politik mempertahankan Blok Amabalat sama dengan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia sehingga harus mempertahankannya melalui cara-cara damai maupun perang.

Masalah wilayah NKRI sudah final, tidak ada diskusi, tidak ada lagi sengketa terhadap wilayah ambalat secara hukum, walaupun pulau tersebut belum dikelola secara optimal oleh Negara.
Perilaku pemerintah Malaysia ini bukan sekali ini saja tetapi telah berulang kali, termasuk perubahan patok wilayah perbatasan di Utara Kalimantan Ironisnya setiap kejadian pelanggaran perbatasan wilayah ini pemerintah baru bertindak, Artinya pemerintah belum memberikan sikap tegas dan komprehensif terhadap pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. Dan jika pemerintah masih tidak bersikap tegas terhadap permasalahan ini, tidak menutup kemungkinan akan ada kejadian serupa yang akan berulang karena lemahnya sikap kita dalam memperlakukan tindakan sewenang-wenang Malaysia atau bahkan negri-negri tetangga lain yang telah memandang lemah pertahanan dan kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) Wilayah Kalimantan, menyatakan sikap:

1. Meminta Kepada Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap Pemerintah Malaysia dengan memanggil Perdana Menteri dan Kedutaan Besar Malaysia.
2. Meminta kepada pemerintah/TNI untuk tidak bersikap defensive dalam menyikapai patroli Malaysia ke wilayah NKRI, melainkan melakukan langkah ekspansif, yaitu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan tentara Malaysia sebagai sebuah pembalajaran bagi Malaysia dan menunjukkan sikap tegas pemerintah dan TNI.
3. Pemerintah Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah tegas dan strategis dalam menghadapi kesombongan pemerintah Malaysia, termasuk penegasan perbatasan wilayah NKRI agar kejadian ini tidak akan terulang lagi, penjagaan ketat terutama di wilayah perbatasan, dan pemberian nama terhadap pulau-pulau yang belum memiliki nama di kawasan terluar Indonesia.
4. Pemerintah tetap harus mengambil langkah penyelesaian sengketa ini dengan cermat, jernih, tepat, dan holistik.
5. Dalam jangka panjang Pemerintah harus melakukan upaya-upaya penjagaan dalam mempertahankan perbatasan kedaulatan NKRI seperti, pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia terutama pulau yang berpotensi konflik secara optimal.
6. Meminta pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pertahanan Indonesia, dan harus dikelola secara hemat, cermat, tepat sasaran dan profesional.
7. Meningkatkan perhatian pemerintah (baik pusat maupun daerah) Indonesia terhadap pulau-pulau terluar dan kondisi masyarakat sekitar pulau, termasuk perbaikan taraf hidup rakyat perbatasan, dan memperbaiki serta membuka sarana infrastruktur masyarakat sekitar.
8. Meminta kepada pemerintah untuk membentuk Badan Otonom pengelolaan pulau-pulau terluar dan perbatasan wilayah NKRI.
9. Siapa pun yang bakal menjadi presiden dan wakil presiden mendatang, agar menjadikan persoalan kedaulatan menjadi bagian yang memerlukan perhatian serius. Dengan begitu, persoalan pertahanan juga mesti menjadi bahan bahasan utama.

Demikian Pernyataan Sikap KAMMI Wilayah Kalimantan, sebagai bagian kecintaan kami terhadap tanah air dan komitmen kebangsaan kami atas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk Kalimantan Berkeadilan
Samarinda, 6 Juni 2009


M. Mifta Farid
Ka.Bid Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Kalimantan

Rekomendasi Muswil

REKOMENDASI
MUSYAWARAH WILAYAH KAMMI KALIMANTAN
Internal
1. Fungsi KAMMI Wilayah sebagai evaluasi dan koordinasi, supervisi kader/kamda se-Kalimantan
2. Penerapan manhaj kaderisasi di Kalimantan
3. Pemekaran KAMMI Daerah penuh, minimal 2 KAMMI Daerah untuk 2 tahun kedepan
4. Mengadakan DM 3 di Kalimantan minimal 1 kali selama kepengurusan
5. Mengadakan lokakarya wilayah 1 kali selama kepengurusan
6. Mengusahakan usaha mandiri KAMMI Wilayah yang bersifat halal dan tidak terbatas.

Eksternal
1. Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan
▪ Mengaspirasikan penolakan komersialisasi kampus
▪ Mendorong KAMMI Daerah untuk bergabung dalam forum-forum kepemudaan
▪ Mempelopori gerakan mahasiswa dan kepemudaan di Kalimantan

2. Bidang Ekonomi
▪ Mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Trans Kalimantan dalam upaya mempermudah akses perekonomian
▪ Meminta anggota DPD dan DPR RI asal Kalimantan untik membentuk forum dalam upaya memperjuangkan alokasi dana APBN untuk kepentingan Kalimantan
▪ Meminta pemerintah pusat untuk membangun perekonomian di wilayah perbatasan
▪ Mempercepat Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan, yang memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan rakyat

3. Bidang politik dan Keamanan Negara
▪ Mendorong partai-partai berbasis massa Islam untuk bersatu mengusung kepemimpinan di Kalimantan
▪ Merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk pemekaran wilayah di Kalimantan
▪ Menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia dan Kalimantan pada khususnya untuk memilih pemimpin yang memiliki visi membangun ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan ekonomi berkeadilan pada pemilihan presiden yang akan datang
▪ Mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan pengamanan dan penjagaan wilayah perbatasan di Kalimantan

4. Bidang Sosial dan Budaya
▪ Mendorong elemen masyarakat untuk selalu membangun komunikasi dalam menjaga dan memupuk rasa nasionalisme serta persaudaraan juga mengangkat budaya local

5. Bidang Hukum dan HAM
▪ Menuntut penegakan supremasi hukum di Kalimantan
▪ Menindak tegas kasus trafficking di Kalimantan

6. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
▪ Menolak komersialisasi pendidikan
▪ Mendesak pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya di daerah

7. Bidang Lingkungan Hidup
▪ Menuntut pemerintah untuk membatasi pemberian HPH kepada pihak swasta di Kalimantan

8. Bidang Energi dan Sumber Mineral
▪ Peningkatan infrastruktur akses pertambangan di Kalimantan
▪ Mengoptimalkan pengelolaan Sumber daya Alam dan Mineral oleh pemerintah daerah di Kalimantan

(HUMAS KAMMI KALIMANTAN : CYNTHIA MAYANG SARI)

SIKAP POLITIK

Kammi Wilayah/Regional Kalimantan
Tentang
Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Dasar pemikiran:
Indoensia adalah Negara yang besar, dari segi geografis, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan potensi lain yang menjadi modal untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar yang sejajar dengan dengan bangsa besar lainnya
Harapan tentang potensi nasional ternyata tidak linear dengan realitas Negara Indonesia yang masih minim infrastruktur, SDM yg masih relative rendah, kemiskinan, keterbelakangan, daya saing nasional terhadap Negara/dunia global dan hal lainnya.
Kondisi tersebut terjadi, karena rusaknya manajemen potensi-potensi nasional terutama manajemen sumberdaya ekonomi, pemerintah lebih suka menyerahkan SDA tersebut kepada pihak lain. Hal ini disebabkan paradigma dan keberpihakan serta kemandirian pemimpin kita yang kurang dalam pembangunan rakyat
Berkenaan dengan transisi kepemimpinan nasional yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden republic Indonesia untuk periode 2009 – 2014, menjadi momentum penting untuk merubah paradigma pembangunan ekonomi nasional, maka Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Kalimantan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keluarga besar bangsa Indonesia, menyatakan kepada calon presiden dan wakil presiden, yang merupakan harapan dan kecintaan kammi atas bangsa kita tercinta, sebagai berikut:
1. Peninjauan kembali perjanjian atas pengelolaan atau penguasaan SDA alam nasional oleh pihak asing/swasta
2. Mewujudkan tatanan Ekonomi yang berkeadilan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai Merauke
3. Stop Utang dan berdayakan potensi ekonomi nasional/lokal sebagai modal dalam pembangunan nasional
4. Karakter pemimpin yang yakin dengan kekuatan sendiri/kekutan nasional (yang percaya diri) dalam mengelola ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat dan menolak resep/konsep ekonomi neoliberal dari pihak manapun

Pernyataan ini merupakan sebuah permintaan dan sekaligus tuntutan KAMMI Kepada calon presiden dan wakil presiden RI juga sekaligus kepada rakyat indonesia dalam menentukan pilihan poltiknya.

Banjarbaru, 24 Mei 2009

Tertanda
Kammi wilayah kalimantan

Gunawan, S.Pd
Ka. Umum Kammi Wilayah Kalimantan
Hendra, SE
Sekretaris Umum

KAMMI Tolak Boediono Jadi Cawapres

jakarta - Sedikitnya 30 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjukrasa di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak Boediono sebagai Cawapres SBY. Boediono dituding sebagai antek asing.Aksi digelar tepat di depan Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2009) sejak pukul 12.45 WIB.

Massa tampak membawa bendera KAMMI dan mengusung beberapa poster yang bertuliskan antara lain "SBY memilih Boediono antek neoliberal atau rakyat yang ingin kemandirian", "Bersatulah kaum Islam dan Nasionalis", dan "Tolak capres-cawapres antek asing."

Selain itu massa menggelar spanduk bertuliskan "Tolak calon pemimpin neoliberal dan tidak prorakyat."

"Sangat kita sayangkan bahwa SBY akan memilih cawapres yang proneoliberal. Padahal, koalisi yang dibangun Partai Demokrat bersama partai religius. Kenapa tidak memilih dari partai yang religius," kata Ketua KAMMI Pusat sekaligus koordinator aksi, Supeno.

Tidak hanya Boediono, mahasiswa pun menolak Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut-sebut masuk dalam daftar cawapres SBY.

Aksi berlangsung damai dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang Jalan Imam Bonjol. Belasan polisi tampak berjaga-jaga di dalam maupun di luar pintu pagar KPU.