KAMMI Kalbar Desak KPK Tuntaskan Kasus Century

Pontianak (ANTARA) - Belasan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Barat, melakukan unjuk rasa di Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus Century.

Koordinator Aksi KAMMI Kalbar Bustamil di Pontianak, Senin, mengingatkan para penegak hukum agar tidak terpancing oleh pengalihan isu kasus Century dengan dimunculkannya kasus Gayus HP Tambunan yang saat ini sedang menjadi perhatian publik.

Gayus HP Tambunan sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dengan tuduhan melakukan penggelapan, pencucian uang, dan tindak pidana korupsi.

Kasus Gayus terkait temuan aliran dana yang mencurigakan ke rekening pegawai Ditjen Pajak itu senilai Rp24,6 miliar.

Bustamil mengatakan, saat ini seluruh rakyat Indonesia kembali dikejutkan oleh korupsi di Direktorat Jendral Pajak. "Tetapi kita semua jangan lupa terhadap kasus Century yang juga melibatkan beberapa pejabat penting negara," katanya.

Mereka menghendaki agar aparat penegak hukum tidak "tidur" karena masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap.

Dalam tuntutannya aktivis KAMMI Kalbar mendesak DPR RI untuk meneruskan proses politik terhadap kasus Century hingga ke Mahkamah Agung.

Selain itu, KAMMI Kalbar juga mendesak KPK segera menuntaskan proses hukum kasus Century.

Setelah menyampaikan aspirasinya para aktivis KAMMI Kalbar membubarkan aksinya secara tertib. Belasan aparat Kepolisian Sektor Pontianak Selatan berjaga-jaga di sekitar Tugu Digulis Untan tempat dilaksanakannya unjuk rasa tersebut.

C Kalimantan`s KAMMI demands trial of Century scandal culprits

Wednesday, March 3, 2010 04:35 WIB | National | | Viewed 510 time(s)
Palangkaraya, C Kalimantan (ANTARA News) - The Indonesian Muslim Students Action Front (KAMMI)- Central Kalimantan Chapter has demanded court trials for those involved in the Bank Century bailout scandal.

Chairman of KAMM`s Kalimantan chapter, Gunawan, said here Tuesday the efforts to reveal the bailout scandal should not just end with the work of the House of Representatives` (DPR) inquiry committee.

"Instead, the outcome of the House`s Bank Century Inquiry Committee`s probe should be followed up by a legal process for the sake of justice for the Indonesian people," he said.

In Jakarta, the House`s plenary session on the Bank Century bailout scandal ended in chaos on Tuesday after its speaker, Marzuki Alie, lost control over attending legislators` interruptions.

In the Bank Century bailout case, Gunawan said his organization urged President Susilo Bambang Yudhoyono to remain consistent and meet his pledges to fight corruption at any cost.

Therefore, he asked President Yudhoyono who had admitted his responsiblity for the Bank Century bailout policy to put the nation`s interest above personal and political party interests.

Gunawan said most of the party factions in the House`s Bank Century Inquiry Committee had concluded that there were problems in the government`s bailout policy.

"We demand that all of the party factions remain consistent and firm with their findings. Don`t betray the people."

"It is time for our legislators to show us that they are really the people`s representatives and a watchdog over the government," he said.

Over the past two months, the central government had come under sharp public ridicule over its decision to rescue failed Bank Century with a total of Rp6.7 trillion in bailout funds.

Vice President Boediono, a former Bank Indonesia (BI) governor, and Finance Minister Sri Mulyani were among those named by several party factions in the House`s Bank Century Inquiry Committee as responsible for the Bank Century scandal.

Among the factions that had mentioned Boediono, Sri Mulyani, and other government officials were the Indonesian Democratic Party-Struggle (PDIP), the Prosperous Justice Party (PKS), and Golkar Party.

The inquiry committee`s final views were delivered by all party factions at the DPR`s plenary session on Tuesday and Wednesday.

Following the presentation of some of party factions` stances, Finance Minister Sri Mulyani defended the government`s bailout of Bank Century.

Speaking before invited bankers in Jakarta on Monday, she said the bailout was justified based on credible reasons and had been prudently decided in response to the global economic crisis.

Accompanying President Susilo Bambang Yudhoyono at the meeting, Sri Mulyani said, since the beginning, the head of state had confirmed that the government`s decision about the troubled bank was "right".

In the dialogue, the invited bankers said the government`s decision to rescue Bank Century amid last year`s global crisis was a "correct policy" to save the country`s financial sector.(*)

8 Mahasiswa KAMMI Luka Parah, 1 Tertembak Peluru Karet di Bagian Mata

(Vibizdaily-Polhukam) Sebanyak tujuh mahasiswa dari KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dilaporkan luka parah akibat diserang aparat. Satu diantaranya tertembak dibagian mata dengan peluru karet, dalam demonstrasi yang mereka lakukan Rabu (3/3) kemarin didepan Gedung DPR-RI, terkait pengambilan keputusan angket Bail-out Century.

Hal ini sebagai mana dikatakan Rijalul Imam (ketua KAMMI Pusat, saat dihubungi via telepon kepada tim vibizdaily Kamis (4/3) di Jakarta.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dikutip dari situs resmi KAMMI Pusat diketahui data korban adalah sebagai berikut:

1. Hilman dari KAMMI Sumedang,

2. Mukhtar dari KAMMI UNJ,

3. Ari dari sumedang,

4. Mulki dari KAMMI UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

5. Adi Fikri dan Fajri KAMMI Banten,

7. Khozinudin dan Abdurrahman KAMMI UIN Serang.

8. Agung Andri, Ketua Pengurus KAMMI Pusat bidang Media dan Kajian Strategis.

Rata-rata mereka berdarah di bagian hidung dan kepala. Sedangkan Agung Andri terkena peluru karet, yaitu. Akibat peluru karet, mata kanannya tidak bisa melihat dan kacamata pecah.

Rijal menyatakan penyesalannya kepada Aparat kepolisian atas kesewenangannya terhadap para peserta demo. Pasalnya Rijal mengklaim bahwa kadernya tidak melakukan perbuatan anarkis saat melakukan demonstrasi.

“Demo KAMMI tidak pernah anarkis. Saat itu massa KAMMI sedang duduk tenang sambil mendengarkan orasi. Namun tiba-tiba para aparat datang memukuli”. Ujarnya.

Rijal juga menyesalkan pembubaran secara paksa massa demonstran yang saat itu masih sekitar pukul 4 sore. Padahal, menurutnya, demo baru boleh dibubarkan paksa setelah pukul 6.
”Pembubaran paksa itu inkonstitusional, karena melanggar peraturan resmi tentang demonstrasi.” ujarnya geram.
Oleh karena itu Rijal atas nama KAMMI, bersama dengan elemen mahasiswa Cipayung Plus lainnya akan mengadukan ke Polda Metro jaya Sore ini, untuk meminta pertanggung jawaban lantaran kesewenangan petugas tersebut
Sementara, itu tim vibizportal masih belum bisa menghubungi sambungan telepon humas Polda Metro jaya untuk meminta klarifikasi.