Minggu, 03 April 2011

Pemerintah Diam-diam Siapkan RUU Pro Modal Asing

OLEH: WEB WAROUW

Jakarta – Selain Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Lahan, pemerintah kini juga tengah menyiapkan berbagai RUU yang berpihak pada modal asing. RUU tersebut pada umumnya mengikuti arah liberalisasi di semua sektor.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sujatmiko, meng­ungkapkan hal tersebut kepada SH di Jakarta, Kamis (31/3). Sejumlah RUU yang pro modal asing tersebut antara lain RUU Perumahan dan Permukiman, RUU Rumah Susun, dan RUU Holtikultura.
“Walaupun Badan Per­tanahan Nasional (BPN) me-nyusun dua kebijakan populis melalui PP penertiban tanah terlantar dan RPP Reformasi Agraria, secara umum peme­rintah justru mendorong legislasi yang sangat pro modal asing,” katanya.
Menurutnya, setelah UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, legislasi berikutnya yang mengikuti arah liberalisasi ada­lah menyiapkan RUU Peru­mahan dan Permukiman. RUU ini akan mengancam penggu­suran rakyat kecil. Pemerin­tah juga menyiapkan RUU Ru­mah Susun yang sebenarnya memudahkan pemba­ngunan apartemen bukan ru­mah untuk rakyat. Semen­tara itu, RUU Holtikul­tura memberi pintu penguasaan lahan untuk food estate.
­Rencananya, 1,28 juta hektare untuk lahan food estate akan mengorbankan kawasan hu­tan, sedangkan RUU Pe­ngadaan Lahan yang disiapkan bertujuan memuluskan lang­kah-langkah penggusuran untuk kepentingan modal tersebut.
Berbeda dengan China yang mempunyai strategi ideologi dan politik pembangunan yang kuat dan jelas, di Indo­nesia justru terjadi tarik me­narik di dalam tubuh pemerintahan dan kemudian pemimpin nasional kebingungan.

Berbasis Isu
Peneliti Institute for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng, menjelaskan, dasar pembangunan ekonomi di Indonesia berlandaskan pada isu krisis yang akan digunakan untuk masuknya kepentingan asing ke Indonesia. Isu krisis iklim untuk kepentingan masuknya investasi energi dan produk ramah lingkungan dan perdagangan karbon. Isu krisis pangan untuk masuknya food estate dan food future trading. Isu krisis infrastruktur untuk memasukkan megaproyek pembangunan infrastruktur. Isu krisis finansial untuk ma­suknya financial inovation dan financial inclution. Sementara itu, isu krisis kesejahteraan dan PHK untuk masuknya bisnis asuransi sosial (social insurance)

Sabtu, 02 April 2011

JK dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi

Oleh Betti Alisjahbana

Rekan-rekan,
Semalam, pada acara makan malam Rapimnas Kadin di Makasar, JK adalah pembicaranya. JK adalah tokoh Makasar dan adalah Ketua Umum Kadin terlama, yaitu selama 18 tahun. Pesan yang disampaikan JK menurut saya sangat bagus. Berikut ini adalah catatan singkat saya :
 
Untuk dapat ciptakan lebih banyak lapangan kerja, Indonesia  perlu bangun listrik lebih banyak dan lebih cepat. Saat ini ladang yang dimiliki petani tidak luas, rata-rata 0.25 ha per keluarga, sehingga hanya bisa menampung 3-4 tenaga kerja saja. Perlu membangun industri. Dan untuk membangun industri perlu listrik. Dengan industri banyak tenaga kerja bisa diserap, tidak perlu lagi mengirim tkw ke timur tengah.
 
Pada saat ini ekonomi dunia sedang tidak menggairahkan. Di Eropa hanya Jerman dan negara Scandinavia yg masih sukses. Di Asia, china, India dan Korea yang bisa menggerakkan ekonomi. Tsunami di Jepang meski korban yang meninggal 1/5 jumlah korban di Aceh, tapi korban materinya 60 kalinya Aceh. Dalam jangka menengah industri di Jepang akan turun, karena listrik. Sistem listrik di Jepang berbeda antara Jepang Utara dan Selatan, karenanya tidak bisa saling membantu. Akan ada instabilitas jangka pendek, sekitar 5 tahun di Jepang. Untuk Indonesia, impor dan expor ke Jepang akan turun. Cinapun akan kena pengaruh, karena dunia ini sudah sangat inter-connected.
 
Suku bunga tinggi , logistik yang tidak efisien, energi dan birokrasi adalah tantangan bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi tertinggi di Indonesia (yaitu 8%), sementara yang terendah adalah Sumatera. Sulawesi jauh-jauh hari telah mengidentifikasi komoditi yang potensial untuk di expor, lalu mengembangkannya. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, ketika ditempat lain krisis, di Sulawesi malah makmur, karena nilai expor menjadi sangat tinggi, ketika nilai dollar menguat tajam.
Hal lain yang membuat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi tertinggi, pengusaha-pengusaha di Sulawesi adalah pengusaha lokal. Dan hasil usahanya digunakan untuk membangun Sulawesi lagi, tidak di bawa keluar. Sehingga multiplayer effectnya menjadi sangat besar. Beda dengan bila yang berinvestasi adalah asing atau orang luar, dimana keuntungan usahanya di bawa keluar dan tidak di investasikan lagi di daerah itu.
 
Pelajaran yang bisa di petik di sini adalah : Pengusaha Daerah harus percayai kemampuan daerahnya. Indonesia pun harus mempercayai kemampuannya sendiri. Contohnya, Airport Makasar, adalah airport pertama yang didisain dan di bangun seluruhnya oleh orang Indonesia. Ternyata bisa, bagus dan biayanya hanya 50 % dibandingkan bila dikerjakan oleh Perancis atau Jepang, seperti airport lainnya di Indonesia.
Ternyata kita mampu, asal dipaksa. Tidak benar bila kita tak punya kemampuan. Prmimpin tugasnya membuat objektif dan mencapainya. Untuk itu diperlukan semangat, optimisme dan spirit yang kuat..
 
--
Salam hangat

Minggu, 23 Januari 2011

Degenerasi Demokrasi⁠

Dua jebakan besar selalu menghadang agenda pembangunan demokrasi, yaitu disfungsionalitas dan degenerasi demokrasi. Indonesia terjatuh pada yang kedua, karena lemahnya komitmen bersama di antara elite partai politik (parpol) untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat.
   
Dalam kuliah umumnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 23 Desember lalu, Profesor Dr. Boediono yang juga Wapres secara tersirat memberikan catatan cukup tajam mengenai konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kalau kita tidak hati-hati, katanya, pengalaman revolusi Perancis yang memakan anak-anak terbaik dari bangsanya sendiri bisa terjadi di negeri ini. Perancis pada abad 18 adalah sebuah negara adidaya dengan penduduk dan ekonomi terbesar di Eropa di bawah monarki yang telah berusia ratusan tahun.   

Tahun 1789 terjadi revolusi sosial, pemicu utamanya adalah krisis pangan akibat dilanda musim dingin yang sangat parah. Panen gagal, kas negara kosong, layanan sosial sangat mengecewakan. Kelaparan dan keresahan terjadi di mana-mana, para elite masih menunjukkan hidup mewah. Kelaparan, pengangguran dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pada urutannya melahirkan kemarahanan sosial. Tokoh-tokoh pencerahan seperti Montesquieu, Rousseau dan Voltaire berhasil membakar massa untuk merobohkan tatanan lama yang korup dan feodalistik, sehingga muncul pekik revolusi: Liberty, Equality, Fraternity. Kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Tatanan lama jebol, tatanan baru tidak segera terwujud, sehingga memunculkan apa yang disebut ”Reign of Terror” di bawah Robespiere (1793-1794). Pemerintah dan rakyat sama-sama bingung, tercekam, dan tidak memiliki agenda jelas untuk memperbaiki keadaan. Sungguh tragis, Raja Louise XVI dan permaisurinya, Marie Antonette, mengakhiri hidupnya dengan mengenaskan di guillotine bersama sebelas ribu konco-konconya. 

Ketika kerusuhan, ketidakpastian dan pesimisme telah mencekap masyarakat, maka rakyat mendambakan datangnya tokoh penyelamat, ratu adil, yang mampu menenteramkan keadaan. Maka tampillah Napoleon Bonaparte, sang jenderal perang yang cerdas, yang kemudian ditetapkan oleh Majelis Nasional sebagai Konsul Pertama. Itu terjadi pada 1799, hanya sepuluh tahun setelah revolusi. Di bawah Napoleon ketertiban tegak kembali, sehingga pada tahun 1802 Napoleon ditetapkan sebagai Konsul Seumur Hidup, didukung oleh 3.568,885, sementara yang menolak hanya 8,374 suara. Bayangkan, hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun akibat kegagalan melakukan konsolidasi demokrasi maka diktator baru tampil kembali. Rakyat tidak tahan lama hidup dalam keresahan dan ketidakpastian.

Degenerasi Demokrasi

Meskipun tidak disampaikan secara eksplisit, Boediono memperingatkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia bisa gagal dan akan terjatuh menjadi demokrasi semu alias degenerasi demokrasi kalau para elite politik tidak kompak dan tidak memiliki komitmen kuat untuk membangun bangsa. Degenerasi adalah menurunnya kualitas proses demokrasi secara gradual tetapi pasti yang bermuara pada munculnya sistim lain, seperti oligarki dan otoriter.

Berbeda dari disfungsionalitas, degenerasi demokrasi prosesnya agak lama dengan banyak penyebab, sehingga masyarakat sulit untuk menunjuk secara persis pelaku utamanya, namun merasakan terjadinya erosi. Sumber utamanya berasal dari bercampur-aduknya kepentingan privat dan kepentingan publik dan biasanya kepentingan umum yang terkorbankan. Layanan sosial jauh dari memuaskan. Komersialisasi jabatan dan politik uang merupakan ancaman serius bagi konsolidasi demokrasi yang membuat rakyat tidak akan percaya lagi pada janji-janji dan kemuliaan demokrasi karena mereka tidak merasakan dan melihat hasil yang dibayangkan semula.

Ketika komersialisasi jabatan masuk ke ranah birokrasi, maka birokrasi kehilangan karakternya yang obyektif, administratif, profesional, dan non-politik. Perselingkuhan antara politik dan birokrasi akan membawa akibat yang sangat serius dan sistemik. Kinerja birokrasi akan rendah, layanan sosial menurun, dan kepentingan politik yang akan pegang kendali birokrasi. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika mesin penggerak pemerintahan buruk, maka rakyat yang akan jadi korban. Pemerintah dan negara kehilangan wibawa di mata rakyatnya sendiri.

Degenerasi demokrasi telah terjadi di negeri ini. Masyarakat mulai sinis dengan mantra demokrasi dan reformasi karena buah yang ditunggu-tunggu dan dijanjikan tidak kunjung muncul. Dalam berbagai forum internasional kita seringkali membanggakan diri sebagai “the largest and the most democratic country after US and India”. Tetapi di dalam negeri berbagai kritik dan kekecewaan terhadap praktik pemilu dan pemilukada semakin santer. Ongkos pemilukada sangat mahal, baik dari segi uang maupun sosial, sementara calon yang menang kebanyakan mengecewakan rakyat. Lebih dari dua ratus pemilukada berakhir melalui keputusan Mahkamah Konstitusi akibat sengketa.  

Muncul pertanyaan, ketika politisi memegang jabatan birokrasi pemerintahan, betulkah loyalitas satu-satunya hanya untuk melayani rakyat dan memajukan bangsa? Parpol tanpa uang tidak mungkin berkembang. Parpol tidak cukup hanya mengandalkan program dan pengurus. Lalu dari mana uang didapat untuk merealisasikan programnya yang begitu besar dan banyak? Inilah pertanyaan untuk wilayah abu-abu yang saya sendiri tidak tahu jawabnya. Tetapi jika betul terjadi perselingkungan politik dan birokrasi, maka logis terjadi degenerasi demokrasi dan pembusukan birokrasi akibat berpolitik tanpa komitmen kebangsaan yang kompak dan kuat. Rakyat resah dan marah, namun sulit hendak dialamatkan ke mana mengingat aktornya begitu banyak, beda dari sistim monarki dengan aktor tunggal.

Rasanya di Indonesia kecil kemungkinannya tampil orang kuat seperti kisah revolusi Perancis yang melahirkan Napoleon. Tetapi tidak kalah bahayanya jika yang terjadi adalah proses degenerasi demokrasi. Dipermukaan seakan semuanya berlangsung baik, mulus, sesuai kaidah bernegara, namun di bawahnya berlangsung pembusukan. Layanan sosial buruk, sendi-sendi birokrasi keropos, kalangan parpol sibuk bernegosiasi dan berkompetisi tanpa visi dan komitmen jelas serta solid untuk perbaikan hidup berbangsa dan bernegara. Sulit dibedakan antara perilaku birokrat pelayan rakyat dan politisi yang memikirkan kelompoknya karena dalam dirinya melekat keduanya dengan agenda yang kadang berseberangan.

Kalau demokrasi semakin tidak menarik bagi rakyat, maka politisi dari jajaran parpol paling bertanggungjawab karena mereka yang mengendalikan lembaga legislatif dan eksekutif. Kegagalan mereka menampilkan kader-kader terbaiknya untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan memenuhi tuntutan rakyat secara tidak langsung telah mendevaluasi makna demokrasi untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa.

Komaruddin Hidayat
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jaka

Kebangkitan Islam?

Oleh: Adian Husaini
PADA 22 Desember 2010 lalu, saya diminta menjadi pembahas dalam sebuah seminar tentang peradaban Islam di Jakarta Islamic Centre. Diantara pembicara ada Prof. Dr. Azyumardi Azra, mantan rektor UIN Jakarta. Dalam uraiannya, Prof Azyumardi menyatakan, bahwa peluang kebangkitan Islam lebih besar akan terjadi di Asia Tenggara ketimbang di Timur Tengah. Berbagai alasan dikemukakannya.

Pada sesi pembahasan saya menyampaikan bahwa soal kebangkitan Islam sebenarnya sudah banyak dipaparkan dalam al-Quran. Misalnya, dalam al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Disitu disebutkan ciri-ciri satu kaum yang dijanjikan Allah yang akan meraih kemenangan: mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah; mereka saling mengasihi sesama mukmin; mereka memiliki sikap ‘izzah terhadap orang-orang kafir; mereka berjihad di jalan Allah; dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang memang suka mencela. Kaum seperti inilah yang harus mampu dibentuk oleh umat Islam, khususnya lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Hanya saja, saat bicara tentang kebangkitan Islam, maka yang perlu didefinisikan terlebih dahulu adalah apa yang sebenarnya disebut dengan “bangkit”. Sebab, jangan-jangan, makna kata “bangkit” itu sendiri sudah kabur di benak banyak kaum Muslimin. Seperti kaburnya makna kata “kemajuan”, “pembangunan”, “kebebasan”, dan sebagainya.

Misalnya, negara-negara Barat membuat definsi yang materialistis terhadap makna “kemajuan”. Mereka membagi negara-negara di dunia menjadi negara maju, negara sedang berkembang dan negara terbelakang. Tentu saja, ukuran-ukuran yang digunakan adalah ukuran kemajuan materi. Faktor akhlak tidak masuk dalam definisi “kemajuan” atau “pembangunan” tersebut. Jadi, jika dikatakan suatu negara sudah maju, maka yang dimaksudkan adalah kemajuan materi, khususnya dalam ekonomi, sains dan teknologi. Padahal, secara akhlak, negara itu sebenarnya hancur-hancuran.

Kita, kaum Muslimin, yang masih memiliki keimanan dan menjaga akhlak mulia, sudah selayaknya tidak merasa hina dan rendah martabat saat berhadapan dengan dunia Barat yang serba gemerlap dalam dunia materi. Kita sungguh kasihan kepada sebagian pejabat kita yang rela begadang, bersorak-sorai, menghambur-hamburkan uang hanya untuk menyambut pergantian Tahun Baru dalam tradisi Barat. Mestinya, jika mereka Muslim, mereka mengajak rakyatnya untuk beribadah, mensyukuri setiap tambahan nikmat umur yang mereka terima dari Allah SWT.

Jika kita memiliki kebanggaan akan nilai-nilai dan akhlak kita, maka kita justru akan bersikap sebaliknya. Kita kasihan pada orang-orang sekular – di mana pun --  yang tidak tahu lagi kemana hidup mereka harus diarahkan. Hidup mereka hanya ditujukan untuk memuaskan syahwat, tidak beda jauh dengan peri hidup binatang. Mereka tidak ingat lagi perjanjian azali dengan Allah, saat berada di alam arwah, bahwa mereka pernah mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, dan mereka adalah hamba Allah. (QS 7:172).

Maka, ketika negara kita diminta mengejar kemajuan, kita melihat, yang lebih difokuskan adalah kemajuan materi, bukan kemajuan akhlak. Padahal, dalam UU Sisdiknas disebutkan, tujuan pendidikan nasional juga mencakup persoalan akhlak. Juga, sesuai lagu “Indonesia Raya”,  kita harus membangun jiwa, baru membangun badan/raga. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya!” begitu katanya.  Tapi, apakah setiap tahun, ada laporan pemerintah kita tentang keberhasilan atau kegagalan membangun jiwa? 

Bagi kita, umat Muslim, jika ingin membangun atau membangkitkan sebuah peradaban, maka yang seharusnya dibangun adalah manusia-manusia yang beradab.  Membangun peradaban bukan sekedar bercita-cita merebut kekuasaan. Sebab, untuk sekedar berkuasa yang diperlukan adalah kekuatan, dan tidak harus selalu berbasis pada keilmuan. Bangsa Mongol pernah berhasil merebut kekuasaan di Baghdad, 1215, meskipun mereka sangat rendah ingkat peradabannya. Pasukan Salib pernah menaklukkan kaum Muslimin yang jauh lebih tinggi tingkat peradabannya.

Sekarang pun, kita menyaksikan, banyak orang di dunia bisa merebut kekuasaan, dengan mengandalkan modal kecantikan, popularitas, dan banyaknya anak buah, meskipun tingkat keilmuan dan akhlaknya sangat rendah. Jika seorang atau satu kelompok berperadaban rendah tetapi kuat secara fisik dan materi berhasil merebut kekuasaan, maka bisa menimbulkan kerusakan.

Jadi,  sekali lagi, dalam merumuskan kebangkitan Islam, yang perlu digariskan adalah makna kebangkitan itu sendiri! Bangkit dalam hal apa? Barulah setelah itu dirumuskan, bagaimana cara bangkitnya! Sejarah Islam menunjukkan, bahwa kebangkitan umat Islam sebagai sebuah peradaban terjadi saat umat berhasil menghidupkan tradisi ilmu dan menanamkan jiwa cinta pengorbanan. Dua aspek ini pun sebenarnya bukan khas Islam. Peradaban lain juga harus menempuh jalan yang sama untuk bisa bangkit, yakni membangun tradisi ilmu dan menanamkan semangat pengorbanan.

Kita bisa menyimak kisah-kisah hebat berikut ini, seputar semangat pengorbanan:

Alkisah, Imam at-Thabari menceritakan, usai penaklukan kota Madain, datanglah seorang laki-laki kepada para petugas pengumpul harta rampasan perang. Ia membawa sejumlah harta yang mencengangkan. Petugas bertanya kepadanya, “Apakah kamu mengambil sebagian untukmu?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak, demi Allah!” Jika bukan karena Allah, pastilah harta ini sudah aku gelapkan untukku.” Penasaran dengan jawaban itu, para petugas bertanya lagi, “Siapa nama kamu?” Dijawab si laki-laki, “Tidak, kalian tidak perlu tahu namaku agar kalian dan orang-orang lain tak memujiku. Aku sudah cukup bersyukur kepada Allah dan puas dengan ganjaran-Nya itu.” Setelah diselidiki, diketahuilah, laki-laki itu bernama Amir bin Abdi Qais.

Sebelum terjadi perang Qadisiah, Panglima Perang Sa’ad bin Abi Waqash mengirimkan utusan bernama Rabi’ bin Amir untuk menemui Jenderal Rustum, panglima Perang Persia.  Rabi’ masuk ke tenda Rustum yang bergelimang kemewahan dengan tetap memegang tombak dan menuntun kudanya.  Ketika Rustum bertanya, “Apa tujuan kalian?” Dengan tegas Rabi’ menjawab, “Allah telah mengutus kami untuk membebaskan orang-orang yang dikehendaki-Nya dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan Allah semata, dan membebaskan manusia dari kesempitan menuju kelapangan hidup di dunia, dan dari penindasan berbagai agama yang sesat menuju agama Islam yang menuh keadilan.”

Kita ingat sebuah cerita terkenal, ketika Ja’far bin Abdul Muthalib dan kawan-kawan sedang berada di Habsyah, sejumlah pemuka Quraish juga mengejar mereka. Raja Najasyi diprovokasi untuk mengusir kaum Muslim itu. Kepada Najasyi dan para pendeta Kristen, Amr bin Ash dan Amarah menyatakan, bahwa orang-orang Islam tidak akan mau bersujud kepada Raja. Ketika kaum Muslim dipanggil menghadap Raja, mereka diperintahkan, “Bersujudlah kalian kepada Raja!”.  Dengan tegas Ja’far menjawab, “Kami tidak bersujud kecuali kepada Allah semata.”

Sejumlah cerita tentang kezuhudan dan kegigihan generasi-generasi awal Islam itu diungkap oleh Syekh Abul Hasan Ali an-Nadwi dalam bukunya, “Maa Dzaa Khasiral ‘Aalam bi-inkhithaathil Muslimin.\\\\\\\" (Terjemah versi Indonesia oleh M. Ruslan Shiddieq, Islam Membangun Peradaban Dunia, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1988). Melalui bukunya, Ali an-Nadwi memang ingin menggugah kaum Muslim, bahwa kebangkitan dan kemenangan kaum Muslim hanya akan bisa diraih jika umat Islam memiliki keimanan yang kokoh, dan tidak goyah dengan berbagai godaan dunia.

Dalam risalahnya yang terkenal, Limaadza Taakkharal Muslimun wa-Limaadza Taqaddama Ghairuhum,  Syekh Amir Syakib Arsalan juga mengungkap sejumlah perbandingan, mengapa kaum Muslimin bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa Barat di berbagai lini kehidupan. Salah satu sikap yang menonjol adalah rendahnya sikap rela berkorban kaum Muslim dalam perjuangan. Sebagai contoh, ia mengungkapkan kesetiaan bangsa Inggris terhadap barang-barang produksinya dan toko-tokonya sendiri, walaupun harganya lebih mahal. “Aku pernah mendengar bahwa bangsa Inggris yang ada di daerah jajahannya, mereka tidak suka membeli barang-barang yang diperlukan terutama barang-barang yang berharga, melainkan mereka mesti membeli (pesan) dari negara mereka sendiri…”.

Lebih jauh tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam di awal abad ke-20, diuraikan dengan sangat tajam oleh Amir Syakib Arsalan dalam risalah yang ditulisnya menjawab pertanyaan Syekh Muhammad Basyuni Imran,  Imam Kerajaan Sambas, dengan perantaraan Muhammad Rasyid Ridha. Moenawwar Chalil menerjemahkan buku ini tahun 1954 dengan judul Mengapa Kaum Muslim Mundur. (Jakarta: Bulan Bintang, 1954).

Hilangnya semangat berkorban – jiwa, raga, harta, dan sebagainya – di tengah umat Islam bersamaan dengan munculnya sikap cinta dunia (hubbud-dunya).  Sikap ini muncul karena ilmu yang salah,  yang melihat dunia sebagai sesuatu yang lebih penting ketimbang kehidupan akhirat. Kapan saja sikap ini muncul, maka umat Islam tidak akan pernah mengenyam kejayaan. Rasulullah saw sudah mengingatkan, umat Islam akan menjadi sampah (buih), ketika sudah terjangkit penyakit “al-wahnu” (hubbud-dunya dan takut mati) dalam diri mereka.

Kecintaan akan pengorbanan tidak mungkin muncul dalam diri seseorang atau masyarakat, jika tidak didahului dengan tumbuhnya tradisi ilmu yang  benar di tengah masyarakat. Bisa dikatakan, tidak ada satu peradaban yang bangkit tanpa didahului oleh bangkitnya tradisi ilmu. Tanpa kecuali, peradaban Islam. Rasulullah saw telah memberikan teladan yang luar biasa dalam hal ini. Di tengah masyarakat jahiliah gurun pasir, Rasulullah saw berhasil mewujudkan sebuah masyarakat yang sangat tinggi tradisi ilmunya. Para sahabat Nabi saw dikenal sebagai orang-orang yang “gila ilmu”.

Bukan hanya itu, tradisi ilmu Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw telah melahirkan manusia-manusia unggulan dalam satu ”generasi shahaby” yang belum mampu dicapai oleh peradaban manapun, hingga kini. Rasulullah saw berhasil mengubah ”masyarakat ummiy” yang hidup dalam tradisi lisan menjadi masyarakat yang cinta ilmu dan tradisi tulis. Tradisi ilmu Islam saat itu pun mampu mengubah masyarakat yang gila minuman keras menjadi masyarakat yang bersih dari ”tradisi teler” hanya dalam tempo beberapa tahun saja.

Memang, peradaban yang dibangun oleh Islam adalah peradaban tauhid, yang menyatukan unsur dunia dan akhirat, aspek jiwa dan raga. Islam bukan agama yang menganjurkan manusia untuk lari dari dunia demi tujuan mendekat kepada Tuhan. Nabi memerintahkan umatnya bekerja keras untuk menaklukkan dunia dan meletakkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Nabi melarang keras sahabatnya yang berniat menjauhi wanita dan tidak menikah selamanya, agar bisa fokus kepada ibadah.

Berbeda dengan jalan pikiran banyak tokoh agama pada zaman itu, Nabi Muhammad saw justru mendeklarasikan: ”Nikah adalah sunnahku, dan siapa yang benci pada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.” Meskipun begitu, Rasulullah saw juga memperingatkan dengan keras: ”Jika umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam dari mereka.”

Inilah peradaban Islam: bukan peradaban yang memuja materi, tetapi bukan pula peradaban yang meninggalkan materi. Pada titik inilah, tradisi ilmu dalam Islam berbeda dengan tradisi ilmu dalam masyarakat Barat yang berusaha membuang agama dalam kehidupan mereka. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmuwan yang zalim dan jahat harus dikeluarkan dari daftar ulama. Dia masuk kategori fasik dan ucapannya pantas diragukan kebenarannya. Ilmu harus menyatu dengan amal. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, (radhiyallahu ’anhum), Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan sebagainya. Imam Abu Hanifah, misalnya, lebih memilih dicambuk setiap hari, ketimbang menerima jabatan Qadhi negara.

Tradisi ilmu yang tinggi disertai dengan tertatanamnya kecintaan akan pengorbanan untuk meraih cita-cita luhur itulah yang harus diwujudkan di tengah umat Islam, jika umat Islam ingin meraih satu kebangkitan sebagai sebuah peradaban. [Depok, Januari 2011/hidayatullah.com]
 

aswr.wb

Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah yang Maha Kuasa

Berita KAMMI

Kalimantan`s KAMMI demands trial of Century scandal culprits
Palangkaraya, C Kalimantan (ANTARA News) - The Indonesian Muslim Students Action Front (KAMMI)- Central Kalimantan Chapter has demanded court trials for those involved in the Bank Century bailout scandal. Chairman of KAMM`s Kalimantan chapter, Gunawan, said here Tuesday the efforts to reveal the bailout scandal should not just end with the work of the House of Representatives` (DPR) inquiry committee. "Instead, the outcome of the House`s Bank Century Inquiry Committee`s probe should be followed up by a legal process for the sake of justice for the Indonesian people," he said.

Total Tayangan Halaman