Pemerintah Diam-diam Siapkan RUU Pro Modal Asing

OLEH: WEB WAROUW

Jakarta – Selain Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Lahan, pemerintah kini juga tengah menyiapkan berbagai RUU yang berpihak pada modal asing. RUU tersebut pada umumnya mengikuti arah liberalisasi di semua sektor.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sujatmiko, meng­ungkapkan hal tersebut kepada SH di Jakarta, Kamis (31/3). Sejumlah RUU yang pro modal asing tersebut antara lain RUU Perumahan dan Permukiman, RUU Rumah Susun, dan RUU Holtikultura.
“Walaupun Badan Per­tanahan Nasional (BPN) me-nyusun dua kebijakan populis melalui PP penertiban tanah terlantar dan RPP Reformasi Agraria, secara umum peme­rintah justru mendorong legislasi yang sangat pro modal asing,” katanya.
Menurutnya, setelah UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, legislasi berikutnya yang mengikuti arah liberalisasi ada­lah menyiapkan RUU Peru­mahan dan Permukiman. RUU ini akan mengancam penggu­suran rakyat kecil. Pemerin­tah juga menyiapkan RUU Ru­mah Susun yang sebenarnya memudahkan pemba­ngunan apartemen bukan ru­mah untuk rakyat. Semen­tara itu, RUU Holtikul­tura memberi pintu penguasaan lahan untuk food estate.
­Rencananya, 1,28 juta hektare untuk lahan food estate akan mengorbankan kawasan hu­tan, sedangkan RUU Pe­ngadaan Lahan yang disiapkan bertujuan memuluskan lang­kah-langkah penggusuran untuk kepentingan modal tersebut.
Berbeda dengan China yang mempunyai strategi ideologi dan politik pembangunan yang kuat dan jelas, di Indo­nesia justru terjadi tarik me­narik di dalam tubuh pemerintahan dan kemudian pemimpin nasional kebingungan.

Berbasis Isu
Peneliti Institute for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng, menjelaskan, dasar pembangunan ekonomi di Indonesia berlandaskan pada isu krisis yang akan digunakan untuk masuknya kepentingan asing ke Indonesia. Isu krisis iklim untuk kepentingan masuknya investasi energi dan produk ramah lingkungan dan perdagangan karbon. Isu krisis pangan untuk masuknya food estate dan food future trading. Isu krisis infrastruktur untuk memasukkan megaproyek pembangunan infrastruktur. Isu krisis finansial untuk ma­suknya financial inovation dan financial inclution. Sementara itu, isu krisis kesejahteraan dan PHK untuk masuknya bisnis asuransi sosial (social insurance)