PALANGKARA, KOMPAS.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Kalimantan mendesak kasus dana talangan (bailout) Bank Century dapat segera dibawa ke proses hukum demi terciptanya keadilan publik.
"Kasus Bank Century tidak boleh hanya berhenti di tingkat pansus DPR, sehingga kami mendesak prosesnya diteruskan ke jalur hukum," kata Ketua Umum KAMMI wilayah Kalimantan Gunawan, Selasa
KAMMI Kalimantan secara tegas juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi pemimpin negarawan yang konsisten dan menepati janji untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk dalam penuntasan kasus Century.
Gunawan meminta, Presiden yang telah menyatakan bertanggungjawab atas kebijakan dana talangan Bank Century dapat mendahulukan kepentingan bangsa, di atas kepentingan pribadi dan partai terkait kasus itu.
Ia berpandangan, dalam pansus Bank Century DPR RI terungkap bahwa hampir semua fraksi menyimpulkan ada pelanggaran pada aliran dana Bank Century.
Sebanyak tujuh fraksi menyimpulkan bermasalah terhadap proses dan pelaksanaan kebijakan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) maupun proses dana talangan Rp 6,7 triliun ke Bank Century.
Menurut dia, pelanggaran tersebut secara jelas dinyatakan sejumlah fraksi ikut melibatkan mantan Gubernur BI Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani.
BPK sebelumnya juga sudah menyatakan ada kesalahan pada dana talangan Century.
"Namun dalam perkembangannya kami juga menyesalkan sikap Partai Demokrat yang melakukan manuver dan tekanan kepada partai-partai, yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh rakyat, akan menyebabkan kejujuran parpol akan berubah," kata Gunawan.
Gunawan menambahkan, pihak-pihak yang berkepentingan seperti Presiden Yudhoyono, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, harus bersama-sama menindaklanjuti temuan pansus angket Bank Century itu demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.
Selain menuntut proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, KAMMI juga meminta semua pihak terkait untuk berkomitmen dan bersama membangun, menghormati lembaga negara DPR, dengan menghormati keputusan pansus tanpa melakukan intervensi dan tekanan.
Selanjutnya, KAMMI Kalimantan turut meminta KPK tidak mengkhianati kepercayaan rakyat, dengan hanya mengusut korupsi kecil-kecil, sedangkan kasus Century tidak diusut tuntas hanya karena diduga melibatkan sejumlah pejabat negara.
"KAMMI juga meminta seluruh parpol/fraksi untuk bersikap tegas terhadap temuannya selama penyelidikan pansus, jangan khianati keadilan rakyat, saatnya bahwa lembaga DPR adalah benar-benar wakil rakyat dan pengawas pemerintahan yang mempunyai integritas," tambahnya.
0 komentar:
Posting Komentar
silahkan sampaikan tanggapan