Empat Gubernur Perjuangkan Rp 8 T

Kamis, 23 April 2009 , 09:15:00

Untuk Perbaikan Jalan Trans Kalimantan

SAMARINDA – Perbaikan jalan trans Kalimantan dibahas secara detail dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) regional Kalimantan di Pendopo Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Rabu (22/4) kemarin. Keempat provinsi sudah sepakat meningkatkan hubungan jalur transportasi lewat jalan trans Kalimantan dan mengajukan anggaran Rp 8 triliun pada APBN 2010.

“Keempat wilayah mengajukan Rp 8 triliun. Rencananya, keempat provinsi akan bersama-sama memperjuangkan dana ini,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kaltim Zairin Zain yang ikut bersama rombongan pemprov mendampingi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, kemarin. Selain Zairin juga ikut mendampingi gubernur, Sekprov Kaltim Syaiful Teteng dan Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi.

Empat gubernur di Kalimantan yang sepakat memperjuangkan dana jalan trans Kalimantan adalah Gubernur Kalbar Cornelis, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Gubernur Kalsel Rudy Arifin dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Mereka akan mengadakan pertemuan lanjutan dan mulai memperjuangkan ke pemerintah pusat Mei 2009 nanti.

Untuk diketahui, dana perbaikan jalan trans Kalimantan, pada APBN 2010 baru dijanjikan Rp 1,8 triliun. Dari dana ini, Rp 985 miliar akan disalurkan ke perbaikan trans Kaltim. Namun, menurut Dinas PU dan Kimpraswil Kaltim dana itu belum mencukupi. Khusus perbaikan trans Kaltim diperkirakan menelan dana Rp 1,4 triliun.

“Karena itu usulan anggaran trans Kalimantan (dalam pertemuan 4 gubernur, Red.) bertambah. Kalau dana ini digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan trans Kalimantan, maka kerja sama ekonomi keempat provinsi akan meningkat. Terutama untuk pengangkutan batu bara dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang berkaitan di keempat provinsi,” ujar Zairin.

Tak hanya itu, dalam Musrenbang ini, keempat Gubernur juga setuju membangun rute perhubungan udara dari Kalsel-Kalbar, Kalteng-Kalbar, dan Kaltim-Kalbar. “Bagi Kaltim rencana ini tak masalah karena kita juga akan membangun Kaltim Air. Dibangunnya rute penerbangan ini juga sebagai usaha peningkatan jalur transportasi. Apalagi, penerbangan rute ini selalu harus melalui Jakarta dulu,” jelas Zairin.

Selain membahas perbaikan jalan trans Kalimantan, Musrenbang juga membahas pengawasan dan peningkatan wilayah perbatasan, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, Musrenbang ini ditujukan untuk menyamakan persepsi serta program prioritas pembangunan di provinsi di Kalimantan. Rencana itu bakal tertuang dalam rencana kerja program (RKP) pembangunan bersama wilayah Kalimantan. Selanjutnya, masing-masing provinsi mengusulkan program kerjanya melalui kertas kerja bidang pembangunan.

“Ada empat bidang pembangunan yang diusulkan yaitu pembangunan infrastruktur, ekonomi, tata ruang, dan sumber daya manusia,” ungkap Cornelis seperti ditirukan Zairin.

Sementara, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam paparannya, tetap menyampaikan visi pemprov dalam pembangunan jalan yang akan menghubungkan wilayah trans Kalimantan. Ini katanya, didukung dengan upaya pemprov yang telah mendatangi Departemen PU, Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Juga rencana Pelabuhan Maloy di Kutai Timur sebagai pusat pengolahan kelapa sawit untuk wilayah Kalimantan. Selain itu, juga dikemukakan rencana penanggulangan masalah pengawasan dan peningkatan wilayah perbatasan, pendidikan dan pelayanan kesehatan,” jelas Zairin mengutip ucapan gubernur Kaltim.

Sementara, sambutan Mendagri yang dibacakan Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri Syamsul Arief Rivai menyebutkan, tidak lama lagi pembangunan di Indonesia akan menghadapi fase kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana fase kedua itu akan dilakukan pada 2010, karena itu sinkronisasi pembangunan harus sudah terjalin, terutama di tiap provinsi.

“Yang jelas, keempat provinsi kemarin sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dan lobi ke pemerintah pusat, agar terjadi peningkatan perhatian dari pemerintah pusat atas pembangunan di Kaltim,” ujar Zairin. (*/che)