Kamis, 11 Februari 2010

PRINSIP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK

Prinsip Penyusunan kebijakan Publik
kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu,untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak
prinsip penyusunan kebijakan Publik:
  1. benar dalam prose, yaitu bahwa prosesnya harus transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan melibatkan pihak yang seharusnya terlibat
  2. benar secara isi: yaitu bahwa isi kebijakan; mengatur isu kebijakan yang harus diatur atau fokus pada isu kebijakan; bukan merupakan kompromi politik dan atau ekonomi; langsung pada masalah yang diatur; tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi atau setara dan pasal-pasalnya sinkron
  3. benar secara poltik-etik, yaitu mengakomodasi para pihak yang terkait secara langsung dengan kebijakan, menerapkan prinsip-prinsip pokok dalam good governance dan memperhatikan kaidah-kaidah moralitas dalam pembuatan kebijakan
  4. benar secara hukum; yaitu bahwa kebijakan ini benar-benarmerupakan kaidah hukum, karenanya kebijakan publik bukan merupakan himbauan, melainkan memberikan batas-batas aturan serta mencantumkan sanksi yang tegas pagi pelanggaran atasnya, dan memberikan keadilan dan kesamaan didepan hukum bagi publik
  5. benar secara manajemen; isi dari kebijakan bersifat sistematis, dapat dilaksanakan, meskipun pelaksanaannya bukan oleh pemerintah, namun pemerintah dapat mengendalikan secara efektif, dan mempunyai manfaat dan impak yang terukur
  6. benar secara bahasa; yaitu bahwa setiap kebijakan publik diindonesia harus menggunakan bahsa indonesia yang baik dan benar (sumber; publik policy; Dr. Riant Nugroho)


0 komentar:

Posting Komentar

silahkan sampaikan tanggapan

 

aswr.wb

Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah yang Maha Kuasa

Berita KAMMI

Kalimantan`s KAMMI demands trial of Century scandal culprits
Palangkaraya, C Kalimantan (ANTARA News) - The Indonesian Muslim Students Action Front (KAMMI)- Central Kalimantan Chapter has demanded court trials for those involved in the Bank Century bailout scandal. Chairman of KAMM`s Kalimantan chapter, Gunawan, said here Tuesday the efforts to reveal the bailout scandal should not just end with the work of the House of Representatives` (DPR) inquiry committee. "Instead, the outcome of the House`s Bank Century Inquiry Committee`s probe should be followed up by a legal process for the sake of justice for the Indonesian people," he said.

Total Tayangan Halaman