Pernyataan Politik

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Wilayah Kalimantan
Terhadap Klaim Malaysia Pada Blok Ambalat

AMBALAT..HARGA MATI

Setelah mendapatkan Pulau Sipadan dan Ligitan pada 17 Desember 2002 lalu, kini Malaysia kembali ingin meluaskan wilayahnya dengan menklaim salah satu wilayah kedaulatan di utara Indonesia. Kini Malaysia kembali mengkalim Blok Ambalat sebagai salah satu wilayah konsesinya.

Setelah tahun 2005 dan 2007 lalu polemik ini mencuat, kini Indonesia kembali dihadapkan pada situasi nasional yang harus pula mengerahkan kekuatan sistem pertahanan negri ini dengan negri yang juga tidak jarang melakukan tindakan sepihak terhadap Indonesia. Indonesia harus marah, Indonesia harus melawan, NKRI Harga Mati.

Klaim Malaysia atas Blok Ambalat yang merupakan wilayah Indonesia merupakan sikap sepihak yang sangat merugikan Indonesia. Bagaimana mungkin tidak merugikan jika pada dasarnya Ambalat adalah pulau kecil dengan segudang potensi Sumber Daya Alam yang jika berhasil dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau Ambalat bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial serta akan memberikan kesejahteraan hajat hidup bangsa kita.

Tindakan sepihak yang diperlihatkan oleh Malaysia terhadap bangsa bukan hal yang jarang terjadi. Tapal batas wilayah NKRI yang menurut Bakosurtanal (Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional) bergeser sejauh 10 – 20 Km tiap tahunnya menuju arah Indonesia.Kemudian dikalimnya kesenian Reog Ponorogo dan salah satu lagu Daerah kita sebagai salah satu kebudayaan milik Malaysia. Melihat bentuk kesewenang-wenangan ini seharusnya pemerintah sadar dan tanggap bahwa ini adalah bentuk pelecehan Malaysia terhadap bangsa kita.

Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dari segi kekuasaan wilayah maupun jumlah penduduk serta potensi yang ada termasuk kekuatan pertahanan keamanan kita. Sedangkan disisi lain Indonesia tidak banyak berbuat untuk menanggulangi polemik ini. Hingga saat ini kita hanya bisa mengirimkan kapal perang dan pesawat untuk melakukan patrol ke wilayah Ambalat. Kemana letak kebesaran bangsa kita, padahal ironisnya yang melakukan tindakan sewenang-wenang itu adalah Negara tetangga yang notabenenya merupakan Negara kecil, dengan luas wilayah kurang dari seperempat dari luas Indonesia.

Kini bangsa kita kembali diusik dengan usaha-usaha pengambilalihan kekuasaan oleh negara lain, polemik pelanggaran batas territorial wilayah kedaulatan Indonesia. Kemana harga diri bangsa ini dimata dunia? Kehormatan kita seakan telah diinjak-injak oleh Malaysia. Kemana kebesaran bangsa Indonesia yang dulu pernah diakui dunia dengan dijulukinya indonesia sebagai Macan Asia, karena keberaniannya melawan segala bentuk Imperialisme terhadap Negara luar. Kini ketahanan dan integritas nasional negara kita telah terancam, masihkah Negara kita berani melakukan tindakan offensive untuk Ganyang Malaysia? Seperti tindakan yang pernah dilakukan oleh Soekarno ketika itu.

Ancaman ini sangat berbahaya dan perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Begitu juga potensi daerah yang sangat kaya belum dapat diawasi dan dikembangkan sepenuhnya. Bagi Malaysia apabila klaimnya terhadap Blok Ambalat berhasil akan membuat Malaysia ini dapat memperluas wilayahnya dan secara Internasional Malaysia akan merasa “menang” terhadap Indonesia. Bagi Indonesia secara politik mempertahankan Blok Amabalat sama dengan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia sehingga harus mempertahankannya melalui cara-cara damai maupun perang.

Masalah wilayah NKRI sudah final, tidak ada diskusi, tidak ada lagi sengketa terhadap wilayah ambalat secara hukum, walaupun pulau tersebut belum dikelola secara optimal oleh Negara.
Perilaku pemerintah Malaysia ini bukan sekali ini saja tetapi telah berulang kali, termasuk perubahan patok wilayah perbatasan di Utara Kalimantan Ironisnya setiap kejadian pelanggaran perbatasan wilayah ini pemerintah baru bertindak, Artinya pemerintah belum memberikan sikap tegas dan komprehensif terhadap pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. Dan jika pemerintah masih tidak bersikap tegas terhadap permasalahan ini, tidak menutup kemungkinan akan ada kejadian serupa yang akan berulang karena lemahnya sikap kita dalam memperlakukan tindakan sewenang-wenang Malaysia atau bahkan negri-negri tetangga lain yang telah memandang lemah pertahanan dan kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) Wilayah Kalimantan, menyatakan sikap:

1. Meminta Kepada Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap Pemerintah Malaysia dengan memanggil Perdana Menteri dan Kedutaan Besar Malaysia.
2. Meminta kepada pemerintah/TNI untuk tidak bersikap defensive dalam menyikapai patroli Malaysia ke wilayah NKRI, melainkan melakukan langkah ekspansif, yaitu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan tentara Malaysia sebagai sebuah pembalajaran bagi Malaysia dan menunjukkan sikap tegas pemerintah dan TNI.
3. Pemerintah Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah tegas dan strategis dalam menghadapi kesombongan pemerintah Malaysia, termasuk penegasan perbatasan wilayah NKRI agar kejadian ini tidak akan terulang lagi, penjagaan ketat terutama di wilayah perbatasan, dan pemberian nama terhadap pulau-pulau yang belum memiliki nama di kawasan terluar Indonesia.
4. Pemerintah tetap harus mengambil langkah penyelesaian sengketa ini dengan cermat, jernih, tepat, dan holistik.
5. Dalam jangka panjang Pemerintah harus melakukan upaya-upaya penjagaan dalam mempertahankan perbatasan kedaulatan NKRI seperti, pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia terutama pulau yang berpotensi konflik secara optimal.
6. Meminta pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pertahanan Indonesia, dan harus dikelola secara hemat, cermat, tepat sasaran dan profesional.
7. Meningkatkan perhatian pemerintah (baik pusat maupun daerah) Indonesia terhadap pulau-pulau terluar dan kondisi masyarakat sekitar pulau, termasuk perbaikan taraf hidup rakyat perbatasan, dan memperbaiki serta membuka sarana infrastruktur masyarakat sekitar.
8. Meminta kepada pemerintah untuk membentuk Badan Otonom pengelolaan pulau-pulau terluar dan perbatasan wilayah NKRI.
9. Siapa pun yang bakal menjadi presiden dan wakil presiden mendatang, agar menjadikan persoalan kedaulatan menjadi bagian yang memerlukan perhatian serius. Dengan begitu, persoalan pertahanan juga mesti menjadi bahan bahasan utama.

Demikian Pernyataan Sikap KAMMI Wilayah Kalimantan, sebagai bagian kecintaan kami terhadap tanah air dan komitmen kebangsaan kami atas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk Kalimantan Berkeadilan
Samarinda, 6 Juni 2009


M. Mifta Farid
Ka.Bid Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Kalimantan