Rekomendasi Muswil

REKOMENDASI
MUSYAWARAH WILAYAH KAMMI KALIMANTAN
Internal
1. Fungsi KAMMI Wilayah sebagai evaluasi dan koordinasi, supervisi kader/kamda se-Kalimantan
2. Penerapan manhaj kaderisasi di Kalimantan
3. Pemekaran KAMMI Daerah penuh, minimal 2 KAMMI Daerah untuk 2 tahun kedepan
4. Mengadakan DM 3 di Kalimantan minimal 1 kali selama kepengurusan
5. Mengadakan lokakarya wilayah 1 kali selama kepengurusan
6. Mengusahakan usaha mandiri KAMMI Wilayah yang bersifat halal dan tidak terbatas.

Eksternal
1. Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan
▪ Mengaspirasikan penolakan komersialisasi kampus
▪ Mendorong KAMMI Daerah untuk bergabung dalam forum-forum kepemudaan
▪ Mempelopori gerakan mahasiswa dan kepemudaan di Kalimantan

2. Bidang Ekonomi
▪ Mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Trans Kalimantan dalam upaya mempermudah akses perekonomian
▪ Meminta anggota DPD dan DPR RI asal Kalimantan untik membentuk forum dalam upaya memperjuangkan alokasi dana APBN untuk kepentingan Kalimantan
▪ Meminta pemerintah pusat untuk membangun perekonomian di wilayah perbatasan
▪ Mempercepat Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan, yang memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan rakyat

3. Bidang politik dan Keamanan Negara
▪ Mendorong partai-partai berbasis massa Islam untuk bersatu mengusung kepemimpinan di Kalimantan
▪ Merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk pemekaran wilayah di Kalimantan
▪ Menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia dan Kalimantan pada khususnya untuk memilih pemimpin yang memiliki visi membangun ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan ekonomi berkeadilan pada pemilihan presiden yang akan datang
▪ Mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan pengamanan dan penjagaan wilayah perbatasan di Kalimantan

4. Bidang Sosial dan Budaya
▪ Mendorong elemen masyarakat untuk selalu membangun komunikasi dalam menjaga dan memupuk rasa nasionalisme serta persaudaraan juga mengangkat budaya local

5. Bidang Hukum dan HAM
▪ Menuntut penegakan supremasi hukum di Kalimantan
▪ Menindak tegas kasus trafficking di Kalimantan

6. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
▪ Menolak komersialisasi pendidikan
▪ Mendesak pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya di daerah

7. Bidang Lingkungan Hidup
▪ Menuntut pemerintah untuk membatasi pemberian HPH kepada pihak swasta di Kalimantan

8. Bidang Energi dan Sumber Mineral
▪ Peningkatan infrastruktur akses pertambangan di Kalimantan
▪ Mengoptimalkan pengelolaan Sumber daya Alam dan Mineral oleh pemerintah daerah di Kalimantan

(HUMAS KAMMI KALIMANTAN : CYNTHIA MAYANG SARI)