KAMMI WILAYAH KALIMANTAN

Kalimantan MemprLIngkungan ihatinkan

2011-10-10T07:19:00.000-07:00

LIngkungan Kalimantan Memprihatinkan
Kondisi lingkungan hidup di Kalimantan memprihatinkan dibandingkan daerah lain di Indonesia, kata Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH), Regional Kalimantan, Drs Parus M.Si, Sabtu.

Keprihatinan terhadap lingkungan dikemukakannya pada acara sosialisasi program Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Tanah Bumbu.

Kondisi dapat terlihat dari banyaknya kerusakan hutan yang berlangsung hingga saat ini.

Bahkan pada 2020 kondisi hutan Kalimantan diprediksi habis sehingga suhu udara naik jika perilaku masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan.

Saat ini saja, tambah Parus, suhu udara di Indonesia mencapai 35 derajat Celcius yang jauh lebih tinggi dibanding 50 tahun lalu sekitar 15 derajat Celsius.
Hal itu disebabkan terjadinya kerusakan lingkungan secara terus menerus di sejumlah daerah, terutama di kawasan Pulau Kalimantan.

Salah satu solusi yang tepat untuk menjaga lingkungan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena masalah lingkungan adalah persoalan komplek menyangkut kebijakan pemerintah, kesadaran pelaku usaha dan kondisi lingkungan yang ada itu sendiri.

Beberapa persoalan yang menghambat pendidikan lingkungan hidup di Kalimantan adalah tidak semua pemerintah kota/kabupaten memiliki unit yang jelas untuk melaksanakan PLH tersebut.

Kerja sama yang baik dan rencana strategis pelaksana PLH baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang juga belum ada termasuk alokasi anggaran untuk pelaksanaan PLH juga belum tersedia.

Sistem pengelolaan PLH rata-rata masih dilakukan secara proyek. Sehingga belum menjadi dasar kebutuhan penting dalam masyarakat.

Sudah sepatutnya, kata Parus, PLH dikoordinir oleh Dinas Pendidikan salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi program Adiwiyata terhadap warga sekolah.

Sasaran program tersebut adalah mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah terhadap pelestarian lingkungan hidup sehingga mereka terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

"Intinya Adiwiyata adalah program sekolah berbasis lingkungan agar setiap warga sekolah sebagai penerus bangsa turut peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan," katanya.

Sosialisasi lingkungan hidup melalui program Adiwiyata bertempat di Kantor Kapet Batulicin, Kecamatan Simpang Empat diikuti ratusan guru mulai tingkat SD hingga sekolah menengah SMP dan SMA.

Melalui program tersebut warga sekolah diharapkan lebih peduli terhadap lingkungan serta mampu memberi contoh kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Ajakan Kepada Masyarakat Untuk Memberikan Masukan Pembaharuan Peta Tutupan Hutan dan Lahan Gambut

2011-10-10T07:13:00.000-07:00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Selama 2 tahun terhitung sejak 20 Mei 2011, dilakukan penundaan penerbitan izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, baik pada Kawasan Hutan/Kawasan Budidaya Kehutanan maupun pada Areal Penggunaan Lain/Kawasan Budidaya Non-Kehutanan. UKP4 mendapat mandat untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan Inpres ini dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) melalui SK. 323/Menhut-II/2011 per 17 Juni 2011 sebagai acuan area yang tidak dapat dikenai izin baru. Sesuai Inpres 10/2011, PIPIB akan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali. Selanjutnya, Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut juga setiap 6 (enam) bulan sekali, bekerja sama dengan Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Ketua Satgas REDD+.

Untuk menghasilkan PIPIB yang berintegritas, dan selanjutnya peta tutupan hutan dan lahan gambut yang menjadi acuan tunggal dalam pengambilan kebijakan, maka masukan dari berbagai pihak selama revisi PIPIB sangat diharapkan. Masyarakat dapat mengunduh PIPIB sesuai SK. 323/Menhut-II/2011 melalui:

Peta dalam bentuk file jpeg: http://appgis.dephut.go.id/appgis/petamoratorium.html
Peta dalam bentuk file shp: http://www.ukp.go.id/web/informasi-publik/cat_view/20-geospasial

Ketentuan dan tata cara penyampaian masukan untuk pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut secara umum adalah sebagai berikut.

KETENTUAN PEMBAHARUAN PETA TUTUPAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT

Setiap orang atau orang perseorangan, kelompok orang, lembaga, atau badan usaha (untuk selanjutnya disebut sebagai masyarakat) dapat memberikan informasi geospasial dalam rangka pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut.
Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat berupa koreksi, penambahan, perubahan terhadap informasi yang ditampilkan oleh PIPIB, untuk selanjutnya disebut sebagai masukan.
Masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada UKP4 melalui tata cara yang telah ditetapkan. UKP4 akan memastikan informasi masukan masyarakat tersampaikan kepada Bakosurtanal, sebagai pelaksana proses pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut, dan Kementerian Kehutanan serta Badan Pertanahan Nasional sebagai pendukungnya.
Masukan yang telah diterima akan dikaji oleh Tim Pengkaji untuk mengetahui tingkat akurasinya.
Masukan yang dianggap akurat oleh Tim Pengkaji akan dijadikan dasar untuk melakukan editing peta tutupan hutan dan lahan gambut disertai dengan pembuatan berita acaranya.
Apabila masukan yang disampaikan kurang akurat/tidak memenuhi standar pemetaan, maka Tim Pengkaji akan melakukan perbaikan seperlunya, sehingga masukan tersebut memenuhi standar pemetaan/persyaratan akurasi.
Tim Pengkaji dibentuk beranggotakan para ahli yang kompeten.

TATA CARA PEMBAHARUAN PETA TUTUPAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT

Masyarakat dapat memberikan masukan melalui e-mail, surat, atau datang langsung ke alamat yang telah ditetapkan.
a. E-mail: serambi.inpres10@ukp.go.id
b. Surat atau datang langsung:
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4),
Komplek Sekretariat Negara, Sayap Timur, Lantai 2, Jl. Veteran III no. 2, Jakarta, 10110,
Telepon: (021)3522703, (021)3508003, Fax: (021)2314147
c. E-mail atau surat dikirim dengan judul: “Masukan Pembaharuan Peta Inpres 10/2011 – (nama area/lokasi)”
d. UKP4 akan memastikan informasi masukan masyarakat tersampaikan kepada Bakosurtanal, sebagai pelaksana proses pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut, dan Kementerian Kehutanan serta Badan Pertanahan Nasional sebagai pendukungnya.
Masukan harus menyebutkan secara jelas 3 (tiga) informasi sebagai berikut:
a. Deskripsi masukan (uraian tentang koreksi/penambahan/perubahan informasi)
b. Bukti atau argumentasi dari deskripsi masukan, dapat berupa peta-peta, foto lapangan, citra, kajian ilmiah, pernataan resmi dari pihak yang berkompeten, dan lain-lain.
c. Masukan harus disertai penunjukan lokasi dan atau titik-titik koordinat yang dapat diplot di atas peta.
Dalam hal penunjukan lokasi seperti dimaksud pada butir 2.c, dapat berupa:
a. koordinat lokasi yang ditetapkan dari pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System)
b. koordinat lokasi yang ditetapkan dari peta rupabumi/topografi/peta tematik lainnya, dengan menyebutkan identitas peta yang dijadikan rujukan tersebut
c. foto lapangan yang dilengkapi dengan posisi/koordinat lokasi pengambilan gambar
d. peta dan atau citra penginderaan jauh yang menunjukkan lokasi yang dimaksud, diharapkan dengan skala pada 1:250.000 atau lebih detil
e. deskripsi wilayah yang dapat dengan mudah menunjuk lokasi yang dimaksud dengan menyebut nama lokasi yang telah dikenal oleh masyarakat luas (misal: wilayah daratan di tengah Danau Toba, Pulau Pari di Kepulauan Seribu, dll.)
Pada saat memberikan masukan, masyarakat harus menyampaikan identitas diri secara jelas, teridiri dari:
a. Nama pelapor
b. Nama lembaga
c. Alamat
d. No telepon
e. Fotokopi kartu identitas diri (KTP, SIM, paspor, atau identitas diri lain yang sah)
f. Alamat e-mail (jika ada)
Masukan yang tidak mencantumkan identitas seperti butir 4, tidak akan diproses lebih lanjut.
Masyarakat yang memberi masukan selanjutnya akan dijadikan sebagai nara sumber oleh Tim Pengkaji dalam rangka pengecekan ulang informasi yang disampaikan.
Setelah dilakukan pengkajian dengan masyarakat pemberi masukan, maka hasilnya akan disampaikan secara tertulis disertai dengan berita acaranya. Apabila diperlukan, akan dilakukan pengecekan di lapangan.
Hasil seperti dimaksud dalam butir 7 dianggap sebagai informasi terkini yang paling benar.
Jika ternyata di kemudian hari ditemukan bukti lain yang lebih valid dan akurat, maka hasil seperti dimaksud pada butir 8 dapat dianulir dan dilakukan pengkajian ulang.
Hasil pengkajian ulang akan diumumkan kembali disertai dengan berita acaranya.
Tata cara ini akan secara berkala ditinjau ulang untuk perbaikan proses penyampaian masukan masyarakat.

Pidato BJ Habibie Berapi-api (Hari lahir Pancasila)

2011-06-06T20:15:00.000-07:00

Assalamu ‘alaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini tanggal 1 Juni 2011, enam puluh enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosofische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka.

Selama enam puluh enam tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap jaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila?

Para hadirin yang berbahagia,

Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah "lenyap" dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 -- 66 tahun yang lalu -- telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain:

terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;
perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbagi dengan kewajiban asasi manusia (KAM);
lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai "tidak Pancasilais" atau "anti Pancasila" . Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

Para hadirin yang berbahagia,

Pada refleksi Pancasila 1 Juni 2011 saat ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi, restorasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang. Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.

Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk ini. Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini. Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan.

Krisis ini terjadi karena luruhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara serta pelecehan terhadap supremasi hukum.

Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kita terhadap Pancasila dan dalam waktu yang bersamaan, kita melepaskan Pancasila dari stigma lama yang penuh mistis bahwa Pancasila itu sakti, keramat dan sakral, yang justru membuatnya teraleinasi dari keseharian hidup warga dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah tata nilai luhur (noble values), Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi' sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.

Para hadirin yang berbahagia,

Sebagai ilustrasi misalnya, kalau sila kelima Pancasila mengamanatkan terpenuhinya "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", bagaimana implementasinya pada kehidupan ekonomi yang sudah menggobal sekarang ini?

Kita tahu bahwa fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada pandangan dan sikap suatu Negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus "membeli jam kerja" bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu "VOC (Verenigte Oostindische Companie) dengan baju baru".

Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau "VOC-baju baru" itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan "jam kerja" bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan usaha meningkatkan "Neraca Jam Kerja" tersebut, kita juga harus mampu meningkatkan "nilai tambah" berbagai produk kita agar menjadi lebih tinggi dari "biaya tambah"; dengan ungkapan lain, "value added" harus lebih besar dari "added cost". Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia dengan mengembangkan, menerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara Negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah, Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat ‘diaktualisasikan' lagi dalam kehidupan kita.

Memang, reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang sehingga memposisikan Pancasila menjadi solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia.

Para hadirin yang saya hormati,

Oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yang fundamental: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu. Akan tetapi, karena jaman terus berubah yang kadang berdampak pada terjadinya diskotinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali empat pilar tersebut, sangat relevan dengan problematika bangsa saat ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut.

Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat empat pilar kebangsaan itu melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai weltanschauung, yang dapat menjadi fondasi, perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok nusantara.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin, meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.

Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis. Saya percaya, demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu ‘alaikum wr wb.

AS Bebaskan Utang Indonesia untuk Perlindungan Hutan

2011-04-09T05:15:00.000-07:00

Jumat, 08 April 2011 15:36 WIB

SURABAYA--MICOM: Pemerintah Amerika Serikat membebaskan utang pemerintah Indonesia senilai US$50 juta untuk perlindungan hutan di Sumatra dan Kalimantan.

"Kami bebaskan utang senilai US$50 juta untuk program konservasi hutan di Indonesia," kata Wakil Duta Besar AS, Ted Osius, di Surabaya, Jumat (8/4).

Ia memerinci utang senilai US$50 juta yang dibebaskan itu nantinya untuk program konservasi hutan di Sumatra senilai US$30 juta dan di Kalimantan sebesar us$20 juta.

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah Indonesia memanfaatkan dana tersebut untuk program konservasi hutan yang mengalami kritis selama beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, pemerintah AS memberikan dana hibah senilai US$500 juta untuk program konservasi lingkungan hidup di Indonesia selama lima tahun ke depan. "Pemerintah kami sangat perhatian terhadap program konservasi lingkungan hidup di Indonesia," kata Ted sebelum bertemu para aktivis lingkungan dan HAM di rumah dinas Konjen AS di Surabaya itu.

Ada enam negara yang menjadi perhatian serius pemerintah AS dalam program konservasi lingkungan hidup, termasuk di Indonesia. "Kebetulan Konjen AS di Surabaya bertanggung jawab atas program konservasi lingkungan di Indonesia kawasan timur," katanya didampingi Konjen AS di Surabaya, Kristen F Bauer.

Selain program konservasi lingkungan hidup, pemerintah AS juga perhatian pada perlindungan kelautan dan energi berbasis lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim. "Bahkan, kami mendorong pemerintah Indonesia bisa menggali potensi-potensi energi alternatif yang selama ini belum dimanfaatkan," kata Ted. (Ant/wt/X

Pemerintah Diam-diam Siapkan RUU Pro Modal Asing

2011-04-03T18:47:00.000-07:00

OLEH: WEB WAROUW

Jakarta – Selain Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Lahan, pemerintah kini juga tengah menyiapkan berbagai RUU yang berpihak pada modal asing. RUU tersebut pada umumnya mengikuti arah liberalisasi di semua sektor.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sujatmiko, mengungkapkan hal tersebut kepada SH di Jakarta, Kamis (31/3). Sejumlah RUU yang pro modal asing tersebut antara lain RUU Perumahan dan Permukiman, RUU Rumah Susun, dan RUU Holtikultura.
“Walaupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) me-nyusun dua kebijakan populis melalui PP penertiban tanah terlantar dan RPP Reformasi Agraria, secara umum pemerintah justru mendorong legislasi yang sangat pro modal asing,” katanya.
Menurutnya, setelah UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, legislasi berikutnya yang mengikuti arah liberalisasi adalah menyiapkan RUU Perumahan dan Permukiman. RUU ini akan mengancam penggusuran rakyat kecil. Pemerintah juga menyiapkan RUU Rumah Susun yang sebenarnya memudahkan pembangunan apartemen bukan rumah untuk rakyat. Sementara itu, RUU Holtikultura memberi pintu penguasaan lahan untuk food estate.
Rencananya, 1,28 juta hektare untuk lahan food estate akan mengorbankan kawasan hutan, sedangkan RUU Pengadaan Lahan yang disiapkan bertujuan memuluskan langkah-langkah penggusuran untuk kepentingan modal tersebut.
Berbeda dengan China yang mempunyai strategi ideologi dan politik pembangunan yang kuat dan jelas, di Indonesia justru terjadi tarik menarik di dalam tubuh pemerintahan dan kemudian pemimpin nasional kebingungan.

Berbasis Isu
Peneliti Institute for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng, menjelaskan, dasar pembangunan ekonomi di Indonesia berlandaskan pada isu krisis yang akan digunakan untuk masuknya kepentingan asing ke Indonesia. Isu krisis iklim untuk kepentingan masuknya investasi energi dan produk ramah lingkungan dan perdagangan karbon. Isu krisis pangan untuk masuknya food estate dan food future trading. Isu krisis infrastruktur untuk memasukkan megaproyek pembangunan infrastruktur. Isu krisis finansial untuk masuknya financial inovation dan financial inclution. Sementara itu, isu krisis kesejahteraan dan PHK untuk masuknya bisnis asuransi sosial (social insurance)

JK dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi

2011-04-02T16:57:00.000-07:00

Oleh Betti Alisjahbana

Rekan-rekan,
Semalam, pada acara makan malam Rapimnas Kadin di Makasar, JK adalah pembicaranya. JK adalah tokoh Makasar dan adalah Ketua Umum Kadin terlama, yaitu selama 18 tahun. Pesan yang disampaikan JK menurut saya sangat bagus. Berikut ini adalah catatan singkat saya :

Untuk dapat ciptakan lebih banyak lapangan kerja, Indonesia perlu bangun listrik lebih banyak dan lebih cepat. Saat ini ladang yang dimiliki petani tidak luas, rata-rata 0.25 ha per keluarga, sehingga hanya bisa menampung 3-4 tenaga kerja saja. Perlu membangun industri. Dan untuk membangun industri perlu listrik. Dengan industri banyak tenaga kerja bisa diserap, tidak perlu lagi mengirim tkw ke timur tengah.

Pada saat ini ekonomi dunia sedang tidak menggairahkan. Di Eropa hanya Jerman dan negara Scandinavia yg masih sukses. Di Asia, china, India dan Korea yang bisa menggerakkan ekonomi. Tsunami di Jepang meski korban yang meninggal 1/5 jumlah korban di Aceh, tapi korban materinya 60 kalinya Aceh. Dalam jangka menengah industri di Jepang akan turun, karena listrik. Sistem listrik di Jepang berbeda antara Jepang Utara dan Selatan, karenanya tidak bisa saling membantu. Akan ada instabilitas jangka pendek, sekitar 5 tahun di Jepang. Untuk Indonesia, impor dan expor ke Jepang akan turun. Cinapun akan kena pengaruh, karena dunia ini sudah sangat inter-connected.

Suku bunga tinggi , logistik yang tidak efisien, energi dan birokrasi adalah tantangan bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi tertinggi di Indonesia (yaitu 8%), sementara yang terendah adalah Sumatera. Sulawesi jauh-jauh hari telah mengidentifikasi komoditi yang potensial untuk di expor, lalu mengembangkannya. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, ketika ditempat lain krisis, di Sulawesi malah makmur, karena nilai expor menjadi sangat tinggi, ketika nilai dollar menguat tajam.
Hal lain yang membuat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi tertinggi, pengusaha-pengusaha di Sulawesi adalah pengusaha lokal. Dan hasil usahanya digunakan untuk membangun Sulawesi lagi, tidak di bawa keluar. Sehingga multiplayer effectnya menjadi sangat besar. Beda dengan bila yang berinvestasi adalah asing atau orang luar, dimana keuntungan usahanya di bawa keluar dan tidak di investasikan lagi di daerah itu.

Pelajaran yang bisa di petik di sini adalah : Pengusaha Daerah harus percayai kemampuan daerahnya. Indonesia pun harus mempercayai kemampuannya sendiri. Contohnya, Airport Makasar, adalah airport pertama yang didisain dan di bangun seluruhnya oleh orang Indonesia. Ternyata bisa, bagus dan biayanya hanya 50 % dibandingkan bila dikerjakan oleh Perancis atau Jepang, seperti airport lainnya di Indonesia.
Ternyata kita mampu, asal dipaksa. Tidak benar bila kita tak punya kemampuan. Prmimpin tugasnya membuat objektif dan mencapainya. Untuk itu diperlukan semangat, optimisme dan spirit yang kuat..

--
Salam hangat

Degenerasi Demokrasi⁠

2011-01-23T18:59:00.000-08:00

Dua jebakan besar selalu menghadang agenda pembangunan demokrasi, yaitu disfungsionalitas dan degenerasi demokrasi. Indonesia terjatuh pada yang kedua, karena lemahnya komitmen bersama di antara elite partai politik (parpol) untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat.

Dalam kuliah umumnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 23 Desember lalu, Profesor Dr. Boediono yang juga Wapres secara tersirat memberikan catatan cukup tajam mengenai konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kalau kita tidak hati-hati, katanya, pengalaman revolusi Perancis yang memakan anak-anak terbaik dari bangsanya sendiri bisa terjadi di negeri ini. Perancis pada abad 18 adalah sebuah negara adidaya dengan penduduk dan ekonomi terbesar di Eropa di bawah monarki yang telah berusia ratusan tahun.

Tahun 1789 terjadi revolusi sosial, pemicu utamanya adalah krisis pangan akibat dilanda musim dingin yang sangat parah. Panen gagal, kas negara kosong, layanan sosial sangat mengecewakan. Kelaparan dan keresahan terjadi di mana-mana, para elite masih menunjukkan hidup mewah. Kelaparan, pengangguran dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pada urutannya melahirkan kemarahanan sosial. Tokoh-tokoh pencerahan seperti Montesquieu, Rousseau dan Voltaire berhasil membakar massa untuk merobohkan tatanan lama yang korup dan feodalistik, sehingga muncul pekik revolusi: Liberty, Equality, Fraternity. Kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Tatanan lama jebol, tatanan baru tidak segera terwujud, sehingga memunculkan apa yang disebut ”Reign of Terror” di bawah Robespiere (1793-1794). Pemerintah dan rakyat sama-sama bingung, tercekam, dan tidak memiliki agenda jelas untuk memperbaiki keadaan. Sungguh tragis, Raja Louise XVI dan permaisurinya, Marie Antonette, mengakhiri hidupnya dengan mengenaskan di guillotine bersama sebelas ribu konco-konconya.

Ketika kerusuhan, ketidakpastian dan pesimisme telah mencekap masyarakat, maka rakyat mendambakan datangnya tokoh penyelamat, ratu adil, yang mampu menenteramkan keadaan. Maka tampillah Napoleon Bonaparte, sang jenderal perang yang cerdas, yang kemudian ditetapkan oleh Majelis Nasional sebagai Konsul Pertama. Itu terjadi pada 1799, hanya sepuluh tahun setelah revolusi. Di bawah Napoleon ketertiban tegak kembali, sehingga pada tahun 1802 Napoleon ditetapkan sebagai Konsul Seumur Hidup, didukung oleh 3.568,885, sementara yang menolak hanya 8,374 suara. Bayangkan, hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun akibat kegagalan melakukan konsolidasi demokrasi maka diktator baru tampil kembali. Rakyat tidak tahan lama hidup dalam keresahan dan ketidakpastian.

Degenerasi Demokrasi

Meskipun tidak disampaikan secara eksplisit, Boediono memperingatkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia bisa gagal dan akan terjatuh menjadi demokrasi semu alias degenerasi demokrasi kalau para elite politik tidak kompak dan tidak memiliki komitmen kuat untuk membangun bangsa. Degenerasi adalah menurunnya kualitas proses demokrasi secara gradual tetapi pasti yang bermuara pada munculnya sistim lain, seperti oligarki dan otoriter.

Berbeda dari disfungsionalitas, degenerasi demokrasi prosesnya agak lama dengan banyak penyebab, sehingga masyarakat sulit untuk menunjuk secara persis pelaku utamanya, namun merasakan terjadinya erosi. Sumber utamanya berasal dari bercampur-aduknya kepentingan privat dan kepentingan publik dan biasanya kepentingan umum yang terkorbankan. Layanan sosial jauh dari memuaskan. Komersialisasi jabatan dan politik uang merupakan ancaman serius bagi konsolidasi demokrasi yang membuat rakyat tidak akan percaya lagi pada janji-janji dan kemuliaan demokrasi karena mereka tidak merasakan dan melihat hasil yang dibayangkan semula.

Ketika komersialisasi jabatan masuk ke ranah birokrasi, maka birokrasi kehilangan karakternya yang obyektif, administratif, profesional, dan non-politik. Perselingkuhan antara politik dan birokrasi akan membawa akibat yang sangat serius dan sistemik. Kinerja birokrasi akan rendah, layanan sosial menurun, dan kepentingan politik yang akan pegang kendali birokrasi. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika mesin penggerak pemerintahan buruk, maka rakyat yang akan jadi korban. Pemerintah dan negara kehilangan wibawa di mata rakyatnya sendiri.

Degenerasi demokrasi telah terjadi di negeri ini. Masyarakat mulai sinis dengan mantra demokrasi dan reformasi karena buah yang ditunggu-tunggu dan dijanjikan tidak kunjung muncul. Dalam berbagai forum internasional kita seringkali membanggakan diri sebagai “the largest and the most democratic country after US and India”. Tetapi di dalam negeri berbagai kritik dan kekecewaan terhadap praktik pemilu dan pemilukada semakin santer. Ongkos pemilukada sangat mahal, baik dari segi uang maupun sosial, sementara calon yang menang kebanyakan mengecewakan rakyat. Lebih dari dua ratus pemilukada berakhir melalui keputusan Mahkamah Konstitusi akibat sengketa.

Muncul pertanyaan, ketika politisi memegang jabatan birokrasi pemerintahan, betulkah loyalitas satu-satunya hanya untuk melayani rakyat dan memajukan bangsa? Parpol tanpa uang tidak mungkin berkembang. Parpol tidak cukup hanya mengandalkan program dan pengurus. Lalu dari mana uang didapat untuk merealisasikan programnya yang begitu besar dan banyak? Inilah pertanyaan untuk wilayah abu-abu yang saya sendiri tidak tahu jawabnya. Tetapi jika betul terjadi perselingkungan politik dan birokrasi, maka logis terjadi degenerasi demokrasi dan pembusukan birokrasi akibat berpolitik tanpa komitmen kebangsaan yang kompak dan kuat. Rakyat resah dan marah, namun sulit hendak dialamatkan ke mana mengingat aktornya begitu banyak, beda dari sistim monarki dengan aktor tunggal.

Rasanya di Indonesia kecil kemungkinannya tampil orang kuat seperti kisah revolusi Perancis yang melahirkan Napoleon. Tetapi tidak kalah bahayanya jika yang terjadi adalah proses degenerasi demokrasi. Dipermukaan seakan semuanya berlangsung baik, mulus, sesuai kaidah bernegara, namun di bawahnya berlangsung pembusukan. Layanan sosial buruk, sendi-sendi birokrasi keropos, kalangan parpol sibuk bernegosiasi dan berkompetisi tanpa visi dan komitmen jelas serta solid untuk perbaikan hidup berbangsa dan bernegara. Sulit dibedakan antara perilaku birokrat pelayan rakyat dan politisi yang memikirkan kelompoknya karena dalam dirinya melekat keduanya dengan agenda yang kadang berseberangan.

Kalau demokrasi semakin tidak menarik bagi rakyat, maka politisi dari jajaran parpol paling bertanggungjawab karena mereka yang mengendalikan lembaga legislatif dan eksekutif. Kegagalan mereka menampilkan kader-kader terbaiknya untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan memenuhi tuntutan rakyat secara tidak langsung telah mendevaluasi makna demokrasi untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa.

Komaruddin Hidayat
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jaka

Kebangkitan Islam?

2011-01-23T17:56:00.000-08:00

Oleh: Adian Husaini
PADA 22 Desember 2010 lalu, saya diminta menjadi pembahas dalam sebuah seminar tentang peradaban Islam di Jakarta Islamic Centre. Diantara pembicara ada Prof. Dr. Azyumardi Azra, mantan rektor UIN Jakarta. Dalam uraiannya, Prof Azyumardi menyatakan, bahwa peluang kebangkitan Islam lebih besar akan terjadi di Asia Tenggara ketimbang di Timur Tengah. Berbagai alasan dikemukakannya.

Pada sesi pembahasan saya menyampaikan bahwa soal kebangkitan Islam sebenarnya sudah banyak dipaparkan dalam al-Quran. Misalnya, dalam al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Disitu disebutkan ciri-ciri satu kaum yang dijanjikan Allah yang akan meraih kemenangan: mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah; mereka saling mengasihi sesama mukmin; mereka memiliki sikap ‘izzah terhadap orang-orang kafir; mereka berjihad di jalan Allah; dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang memang suka mencela. Kaum seperti inilah yang harus mampu dibentuk oleh umat Islam, khususnya lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Hanya saja, saat bicara tentang kebangkitan Islam, maka yang perlu didefinisikan terlebih dahulu adalah apa yang sebenarnya disebut dengan “bangkit”. Sebab, jangan-jangan, makna kata “bangkit” itu sendiri sudah kabur di benak banyak kaum Muslimin. Seperti kaburnya makna kata “kemajuan”, “pembangunan”, “kebebasan”, dan sebagainya.

Misalnya, negara-negara Barat membuat definsi yang materialistis terhadap makna “kemajuan”. Mereka membagi negara-negara di dunia menjadi negara maju, negara sedang berkembang dan negara terbelakang. Tentu saja, ukuran-ukuran yang digunakan adalah ukuran kemajuan materi. Faktor akhlak tidak masuk dalam definisi “kemajuan” atau “pembangunan” tersebut. Jadi, jika dikatakan suatu negara sudah maju, maka yang dimaksudkan adalah kemajuan materi, khususnya dalam ekonomi, sains dan teknologi. Padahal, secara akhlak, negara itu sebenarnya hancur-hancuran.

Kita, kaum Muslimin, yang masih memiliki keimanan dan menjaga akhlak mulia, sudah selayaknya tidak merasa hina dan rendah martabat saat berhadapan dengan dunia Barat yang serba gemerlap dalam dunia materi. Kita sungguh kasihan kepada sebagian pejabat kita yang rela begadang, bersorak-sorai, menghambur-hamburkan uang hanya untuk menyambut pergantian Tahun Baru dalam tradisi Barat. Mestinya, jika mereka Muslim, mereka mengajak rakyatnya untuk beribadah, mensyukuri setiap tambahan nikmat umur yang mereka terima dari Allah SWT.

Jika kita memiliki kebanggaan akan nilai-nilai dan akhlak kita, maka kita justru akan bersikap sebaliknya. Kita kasihan pada orang-orang sekular – di mana pun -- yang tidak tahu lagi kemana hidup mereka harus diarahkan. Hidup mereka hanya ditujukan untuk memuaskan syahwat, tidak beda jauh dengan peri hidup binatang. Mereka tidak ingat lagi perjanjian azali dengan Allah, saat berada di alam arwah, bahwa mereka pernah mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, dan mereka adalah hamba Allah. (QS 7:172).

Maka, ketika negara kita diminta mengejar kemajuan, kita melihat, yang lebih difokuskan adalah kemajuan materi, bukan kemajuan akhlak. Padahal, dalam UU Sisdiknas disebutkan, tujuan pendidikan nasional juga mencakup persoalan akhlak. Juga, sesuai lagu “Indonesia Raya”, kita harus membangun jiwa, baru membangun badan/raga. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya!” begitu katanya. Tapi, apakah setiap tahun, ada laporan pemerintah kita tentang keberhasilan atau kegagalan membangun jiwa?

Bagi kita, umat Muslim, jika ingin membangun atau membangkitkan sebuah peradaban, maka yang seharusnya dibangun adalah manusia-manusia yang beradab. Membangun peradaban bukan sekedar bercita-cita merebut kekuasaan. Sebab, untuk sekedar berkuasa yang diperlukan adalah kekuatan, dan tidak harus selalu berbasis pada keilmuan. Bangsa Mongol pernah berhasil merebut kekuasaan di Baghdad, 1215, meskipun mereka sangat rendah ingkat peradabannya. Pasukan Salib pernah menaklukkan kaum Muslimin yang jauh lebih tinggi tingkat peradabannya.

Sekarang pun, kita menyaksikan, banyak orang di dunia bisa merebut kekuasaan, dengan mengandalkan modal kecantikan, popularitas, dan banyaknya anak buah, meskipun tingkat keilmuan dan akhlaknya sangat rendah. Jika seorang atau satu kelompok berperadaban rendah tetapi kuat secara fisik dan materi berhasil merebut kekuasaan, maka bisa menimbulkan kerusakan.

Jadi, sekali lagi, dalam merumuskan kebangkitan Islam, yang perlu digariskan adalah makna kebangkitan itu sendiri! Bangkit dalam hal apa? Barulah setelah itu dirumuskan, bagaimana cara bangkitnya! Sejarah Islam menunjukkan, bahwa kebangkitan umat Islam sebagai sebuah peradaban terjadi saat umat berhasil menghidupkan tradisi ilmu dan menanamkan jiwa cinta pengorbanan. Dua aspek ini pun sebenarnya bukan khas Islam. Peradaban lain juga harus menempuh jalan yang sama untuk bisa bangkit, yakni membangun tradisi ilmu dan menanamkan semangat pengorbanan.

Kita bisa menyimak kisah-kisah hebat berikut ini, seputar semangat pengorbanan:

Alkisah, Imam at-Thabari menceritakan, usai penaklukan kota Madain, datanglah seorang laki-laki kepada para petugas pengumpul harta rampasan perang. Ia membawa sejumlah harta yang mencengangkan. Petugas bertanya kepadanya, “Apakah kamu mengambil sebagian untukmu?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak, demi Allah!” Jika bukan karena Allah, pastilah harta ini sudah aku gelapkan untukku.” Penasaran dengan jawaban itu, para petugas bertanya lagi, “Siapa nama kamu?” Dijawab si laki-laki, “Tidak, kalian tidak perlu tahu namaku agar kalian dan orang-orang lain tak memujiku. Aku sudah cukup bersyukur kepada Allah dan puas dengan ganjaran-Nya itu.” Setelah diselidiki, diketahuilah, laki-laki itu bernama Amir bin Abdi Qais.

Sebelum terjadi perang Qadisiah, Panglima Perang Sa’ad bin Abi Waqash mengirimkan utusan bernama Rabi’ bin Amir untuk menemui Jenderal Rustum, panglima Perang Persia. Rabi’ masuk ke tenda Rustum yang bergelimang kemewahan dengan tetap memegang tombak dan menuntun kudanya. Ketika Rustum bertanya, “Apa tujuan kalian?” Dengan tegas Rabi’ menjawab, “Allah telah mengutus kami untuk membebaskan orang-orang yang dikehendaki-Nya dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan Allah semata, dan membebaskan manusia dari kesempitan menuju kelapangan hidup di dunia, dan dari penindasan berbagai agama yang sesat menuju agama Islam yang menuh keadilan.”

Kita ingat sebuah cerita terkenal, ketika Ja’far bin Abdul Muthalib dan kawan-kawan sedang berada di Habsyah, sejumlah pemuka Quraish juga mengejar mereka. Raja Najasyi diprovokasi untuk mengusir kaum Muslim itu. Kepada Najasyi dan para pendeta Kristen, Amr bin Ash dan Amarah menyatakan, bahwa orang-orang Islam tidak akan mau bersujud kepada Raja. Ketika kaum Muslim dipanggil menghadap Raja, mereka diperintahkan, “Bersujudlah kalian kepada Raja!”. Dengan tegas Ja’far menjawab, “Kami tidak bersujud kecuali kepada Allah semata.”

Sejumlah cerita tentang kezuhudan dan kegigihan generasi-generasi awal Islam itu diungkap oleh Syekh Abul Hasan Ali an-Nadwi dalam bukunya, “Maa Dzaa Khasiral ‘Aalam bi-inkhithaathil Muslimin.\\\\\\\" (Terjemah versi Indonesia oleh M. Ruslan Shiddieq, Islam Membangun Peradaban Dunia, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1988). Melalui bukunya, Ali an-Nadwi memang ingin menggugah kaum Muslim, bahwa kebangkitan dan kemenangan kaum Muslim hanya akan bisa diraih jika umat Islam memiliki keimanan yang kokoh, dan tidak goyah dengan berbagai godaan dunia.

Dalam risalahnya yang terkenal, Limaadza Taakkharal Muslimun wa-Limaadza Taqaddama Ghairuhum, Syekh Amir Syakib Arsalan juga mengungkap sejumlah perbandingan, mengapa kaum Muslimin bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa Barat di berbagai lini kehidupan. Salah satu sikap yang menonjol adalah rendahnya sikap rela berkorban kaum Muslim dalam perjuangan. Sebagai contoh, ia mengungkapkan kesetiaan bangsa Inggris terhadap barang-barang produksinya dan toko-tokonya sendiri, walaupun harganya lebih mahal. “Aku pernah mendengar bahwa bangsa Inggris yang ada di daerah jajahannya, mereka tidak suka membeli barang-barang yang diperlukan terutama barang-barang yang berharga, melainkan mereka mesti membeli (pesan) dari negara mereka sendiri…”.

Lebih jauh tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam di awal abad ke-20, diuraikan dengan sangat tajam oleh Amir Syakib Arsalan dalam risalah yang ditulisnya menjawab pertanyaan Syekh Muhammad Basyuni Imran, Imam Kerajaan Sambas, dengan perantaraan Muhammad Rasyid Ridha. Moenawwar Chalil menerjemahkan buku ini tahun 1954 dengan judul Mengapa Kaum Muslim Mundur. (Jakarta: Bulan Bintang, 1954).

Hilangnya semangat berkorban – jiwa, raga, harta, dan sebagainya – di tengah umat Islam bersamaan dengan munculnya sikap cinta dunia (hubbud-dunya). Sikap ini muncul karena ilmu yang salah, yang melihat dunia sebagai sesuatu yang lebih penting ketimbang kehidupan akhirat. Kapan saja sikap ini muncul, maka umat Islam tidak akan pernah mengenyam kejayaan. Rasulullah saw sudah mengingatkan, umat Islam akan menjadi sampah (buih), ketika sudah terjangkit penyakit “al-wahnu” (hubbud-dunya dan takut mati) dalam diri mereka.

Kecintaan akan pengorbanan tidak mungkin muncul dalam diri seseorang atau masyarakat, jika tidak didahului dengan tumbuhnya tradisi ilmu yang benar di tengah masyarakat. Bisa dikatakan, tidak ada satu peradaban yang bangkit tanpa didahului oleh bangkitnya tradisi ilmu. Tanpa kecuali, peradaban Islam. Rasulullah saw telah memberikan teladan yang luar biasa dalam hal ini. Di tengah masyarakat jahiliah gurun pasir, Rasulullah saw berhasil mewujudkan sebuah masyarakat yang sangat tinggi tradisi ilmunya. Para sahabat Nabi saw dikenal sebagai orang-orang yang “gila ilmu”.

Bukan hanya itu, tradisi ilmu Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw telah melahirkan manusia-manusia unggulan dalam satu ”generasi shahaby” yang belum mampu dicapai oleh peradaban manapun, hingga kini. Rasulullah saw berhasil mengubah ”masyarakat ummiy” yang hidup dalam tradisi lisan menjadi masyarakat yang cinta ilmu dan tradisi tulis. Tradisi ilmu Islam saat itu pun mampu mengubah masyarakat yang gila minuman keras menjadi masyarakat yang bersih dari ”tradisi teler” hanya dalam tempo beberapa tahun saja.

Memang, peradaban yang dibangun oleh Islam adalah peradaban tauhid, yang menyatukan unsur dunia dan akhirat, aspek jiwa dan raga. Islam bukan agama yang menganjurkan manusia untuk lari dari dunia demi tujuan mendekat kepada Tuhan. Nabi memerintahkan umatnya bekerja keras untuk menaklukkan dunia dan meletakkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Nabi melarang keras sahabatnya yang berniat menjauhi wanita dan tidak menikah selamanya, agar bisa fokus kepada ibadah.

Berbeda dengan jalan pikiran banyak tokoh agama pada zaman itu, Nabi Muhammad saw justru mendeklarasikan: ”Nikah adalah sunnahku, dan siapa yang benci pada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.” Meskipun begitu, Rasulullah saw juga memperingatkan dengan keras: ”Jika umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam dari mereka.”

Inilah peradaban Islam: bukan peradaban yang memuja materi, tetapi bukan pula peradaban yang meninggalkan materi. Pada titik inilah, tradisi ilmu dalam Islam berbeda dengan tradisi ilmu dalam masyarakat Barat yang berusaha membuang agama dalam kehidupan mereka. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmuwan yang zalim dan jahat harus dikeluarkan dari daftar ulama. Dia masuk kategori fasik dan ucapannya pantas diragukan kebenarannya. Ilmu harus menyatu dengan amal. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, (radhiyallahu ’anhum), Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan sebagainya. Imam Abu Hanifah, misalnya, lebih memilih dicambuk setiap hari, ketimbang menerima jabatan Qadhi negara.

Tradisi ilmu yang tinggi disertai dengan tertatanamnya kecintaan akan pengorbanan untuk meraih cita-cita luhur itulah yang harus diwujudkan di tengah umat Islam, jika umat Islam ingin meraih satu kebangkitan sebagai sebuah peradaban. [Depok, Januari 2011/hidayatullah.com]

'Mutasi DNA Powerhouse'.

2011-01-04T17:48:00.000-08:00

Berikut ini ringkasan wawancara detikFinance dengan Rhenald Kasali

Power House

Jika diminta menyebut ikon-ikon negara besar, dengan mudah jawaban akan meluncur dari bibir Anda. Tapi jika diminta menyebut ikon Indonesia, dahi Anda pasti akan mengernyitkan kening terlebih dahulu.

Pertamina? Telkom? PLN? Astra? Ataukah Raja Garuda Mas (RGM)? Semua perusahaan-perusahaan besar itu rasanya belum tepat untuk menjadi ikon Indonesia. Padahal suatu ikon adalah salah satu unsur penting sebuah DNA Powerhouse.

Rhenald Kasali membeberkan sebuah powerhouse sebagai sebuah rumah besar berbentuk badan usaha yang mengayomi puluhan hingga ratusan ribu orang, baik sebagai karyawan (langsung) maupun sebagai pemasik. Powerhouse memberikan dampak bagi perekonomian yang sangat besar.

Nah, untuk menjadi sebuah powerhouse, maka dalam DNA harus terkandung 4 hal. Rhenald membeberkannya sebagai:

Lokomotif Ekonomi: kekuatan dominan, tampak secara kasat mata dan powerfull
Big Size: besar dalam segelanya baik karyawan, pendapatan, pajak, keuntungan, produksi dll
Iconic: dikagumi, menjadi ikon suatu bangsa
Impactfull: setiap langkahnya baik maju atau mundur menimbulkan dampak yang sangat kuat.

Menurut Rhenald, untuk memiliki sebuah DNA powerhouse, maka diperlukan mutasi DNA baik di pemerintahan, BUMN ataupun swasta di Indonesia.

Apa dan bagaimana mutasi DNA menuju sebuah powerhouse? Rhenald mengupas tuntas hal itu dalam buku terbarunya yang berjudul 'Mutasi DNA Powerhouse'.

Perubahan dengan Mutasi DNA.

Mutasi DNA itua adalah bagaimana kita mengubah, memajukan, memurnikan agar perilaku orang menjadi relevan dengan sekitarnya. Karena waktu berjalan, kita menjadi tidak relevan.

Plot yang kedua, yang lebih penting adalah saya ingin menyadarkan para pemimpin di negara ini bahwa era makro saja tidaklah cukup. Harus makro dan mikro. Mungkin mereka tahu, karena mereka tidak nyampai karena struktur di pemerintahan itu makro.

Era Bung Karno, itu era menanam DNA wirausaha. Maka diberikan konsesi untuk mendorong lahirnya pengusaha pribumi. Contohnya, TB Pardede, Bakrie, Haji Kalla, Bakrie. Dari mereka itu yang masih terus hanya dua yakni Kalla dan Bakrie. Zaman itu disebut 'Ali-Baba': 'Ali' adalah pribumi, 'Baba' adalah keturunan Tionghoa. Zaman itu ada kepercayaan bahwa yang bisa menjadi pengusaha hanyalah orang perantauan. China perantauan atau Arab perantauan.

Zaman Soeharto, berbalik menjadi 'Baba-Ali'. Pribumi yang dibangun zaman Soekarno pada kolaps. Dikasihlah kepada 'Baba'. Om Liem, Prayogo Pangestu dll. Baba ditempelin ke 'Ali'. 'Ali' itu adalah jenderal-jenderal. Pemegang konsesi HPH, proyek-proyek itu ada tentara dibelakangnya. Hampir semua ada tentara dibelakanganya.

Dan celakanya, itu era monopoli. Mereka diberi hak monopoli. Dan begitu pak Harto kolaps, ada permusuhan terhadap 'baba-Ali'. Karena konglomerasi dianggap merugikan masyarakat, mereka terlibat utang. Karena 'Baba' itu tidak hanya bisnis, tapi juga dibuat bank. Dan bank menyalurkan di konglomerasi mereka. Ketika proyek kolaps, jadi beban negara, ada BLBI, bunga tinggi dan jadi beban negara. Penderitaan besar bagi rakyat.

Pasca Orba seperti kehilangan arah. UKM. Karena UKM itu penyelamat dan konglomerasi kolaps. Kita mendirikan UKM di tengah semangat anti konglomerasi. Coba lihat semua LSM hampir semua memusuhi konglomerasi.

Kedua, komisi yang dibentuk pemerintah hampir semua menyerang korporasi, dengan dalih mereka merugikan dan menyengsarakan masyarakat. Entah ritel menggurita, ada gejala monopoli, limbah. Korporasi dalam tekanan, sementara kita gegap gempita dengan UKM. Pertanyaan: Bagaimana membangun UKM?

Mengerikannya, gegap gempita UKM itu kurang jelas muaranya. Mikro sekarang ibarat menjadi jamur di musim hujan. Bogor semua tertutup dengan warung. Padahal UKM juga membuang limbah. Jalan kecil penuh angkot. Dan yang terjadi sekarang mereka saling membunuh, karena izin terus dibuka demi UKM. Misalnya izin trayek yang terus diberikan, padahal penumpang tidak ada.

UKM yang tidak ditangani dengan baik akan menjadi hama dalam masyarakat. Kalau porsinya tepat, jadi bagus. Apapun kalau kebanyakan, kan tidak bagus.

UKM ini mau dibawa kemana? Apakah hanya sekedar usaha dagang warung yang dibiarkan dimana-mana, terus tiba-tiba menertibkan mereka, sampai terjadi kerusuhan dimana-mana. Kita dorong UKM, tapi pada saat yang bersamaan kita sadar bahwa ini menjadi hama. Mengambil porsi lahan hijau dsb.

Nah, powerhouse memiliki konsep seperti ini: UKM adalah gerbong-gerbong usaha. Gerbong itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada kereta penariknya. Kereta penariknya itu kita sebut powerhouse. Negeri ini perlu powerhouse untuk menarik UKM-UKM dibelakangnya. Sehingga ekonomi Indonesia menjadi sejahtera.

Apa sih Powerhouse? Saya membuka dengan cara melihat DNA-nya. DNA-nya powerhouse seperti apa. DNA-nya saya teropong. Saya panggil pengusaha. Dapatlah 4 komponen DNA powerhouse: DNA Alfa, BigSize, Impactfull dan Iconic.

Untuk yang impactful, adalah yang memberikan dampak besar. Kehadiran mereka itu selalu menimbulkan dampak. Impak lapangan kerja, keuntungan dll. Kalau negatif sampai merusak lingkungan dll.

Sementara untuk Iconic, adalah dikagumi dan menjadi ikon suatu bangsa. Setiap bangsa memerlukan iconic. Jerman dengan Siemens, Mercy dll. AS dengan Exxon, Boeing, Citibank, Microsoft. Jepang dengan Toyota, Sony. Korea dengan Daewoo, Malaysia dengan Petronas, Singapura dengan SQ, Temasek. Itu perusahaan yang disebut powerhouse. Mereka ukurannya besar-besar kan?

Nah, setiap bangsa perlu lokomotif untuk menarik. China tahun 2002 hanya 10 perusahaan yang masuk Fortune. Tahun 2006 naik 20, dengan urutan 1-3 dari sektor Energi. Ini luar biasa. Penariknya besar sekali.

Saya buka di Indonesia? Tidak ada. Hampir semua malah dimusuhi masyarakat. Pertamina, dimusuhi masyarakat. Berita tiap hari antrean BBM, kasus VLCC. Raja Garuda Mas (RGM)? Musuhnya lingkungan, media massa. Padahal RGM 150 ribu orang, usahanya sangat beragam.

Ada juga Astra Internasional dengan pekerja 150-200 ribu orang, Telkom juga. Saya buka sejarah, literatur, ternyata dia dimusuhi karena dua hal: Karena impact begitu besar, sehingga di dalam negeri menimbulkan ketakutan.

Kedua, lembaga keuangan asing itu bergitu bernafsu memecah belah powerhouse kita dengan dalih monopoli. Padahal mereka sedang memraktekkan mega merger dan monopoli di negaranya. DI AS dibenarkan. Boeing apa nggak monopoli. Microsoft beberapa kali kena sue.

Mengenai DNA Alfa, saya mencontohkan yang ada di UI,IPB, ITB, UGM. Itu manusianya Alfa. Swasta dapat sisanya, cecerannya. Alfa karakternya: ambisius, pinter, kuat, kompetitif, agresif. Biasanya jadi orang sukses. Tapi Alfa itu ada dua: Functional dan Disfunctional. Alfa yang bagus vontohnya Bill Gates, Michael Porter, Warren Bauffet. Disfungsional : Lenin, Hitler dan para krimininal bisnis. Jadi Alfa itu kalau kriminal berbahaya sekali.

Di pemerintahan sampai tahun 1980-an itu, manusianya Alfa semua. Tapi tahun 1990-an mulai banyak yang masuk lewat jalur. KKN.Lama-lama Alfa-nya mengkeret di birokrasi. Demikian juga di BUMN. Perilaku mereka dibentuk seperti birokrat.
Di swasta juga terjadi, yang perilakunya semakin besar seperti birokrasi. Swasta banyak yang besar bukan karena marketingnya bagus, tapi mereka hidup di era monopoli. Hebat, tapi lingkungannya tidak kompetitif.

Jadi sekarang kita melihat, kenapa powerhouse kita lumpuh. Ada dua sebab: Pertama adalah tekanan di luar begitu kuat. Kedua, DNA-nya mengkeret di dalam, mengalami incest, jendela ditutup. Dari situ saya mulai berpikir diperlukan mutasi DNA.

Bagaimana cara mutasi DNA-nya?

Manusia pada dasarnya sudah punya DNA biologi, sulit diubah kecuali ada seleksi alam. Waktu berubah ada evolusi. Tapi itu butuh waktu lama. DNA biologi itu dari nature, sudah ada yang mengatur. Teori: makan apa saja tidak akan mengubah. Tahun 2000-an mulai masuk ke DNA perilaku. Behavior. Para ahli menyimpulkan, ada by nature, ada by nurture.

Kita ambil contoh Einstein yang menikah dengan orang biasa. Tapi anaknya nggak ada yang seperti dia. Isaac Newton, Goethe, Thomas Alfa Edison sama saja. Pengusaha yang agresif dinamis, anaknya ternyata lemah.

It is biology? No, it's nurture. Jadi kita berinteraksi dengan lingkungan. Itu yang akan menentukan. Genetika perilaku ditentukan oleh pengalaman hidup. Bisa saja orang baik-baik melahirkan pembunuh.

Kalau kita makan sapi terus menerus, kita tidak akan jadi sapi. Tapi kalau kita bergaul dengan sapi, maka kita dijamin perilakunya akan seperti sapi. Atau kalau hebat jadi gembala sapi.

Jadi kita butuh pemimpin yang bisa memutasikan DNA. CEO jaman sekarang adalah CEO yang memutasikan DNA. Tak hanya DNA E yani Economic, yang perhatiannya RoE, profit margin dll. Tapi juga DNA O:Organisation. Yakni Human behavior, culture, disiplin, self confident, trust, reward system diperbarui dll.

Selama di dunia kepemimpinan orang hanya fokus pada DNA E dan mengabaikan aspek-aspek itu, maka mutasi DNA tidak akan terjadi. Kunci itu semua ada leadership.

Dibandingkan negara lain, kenapa mutasi DNA di Indonesia lebih lama?

Karena di Indonesia belenggunya kebanyakan. Dan belenggu itu dibuat oleh orang-orang yang biasa hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam piramid itu hidup dalam kegelapan. Ketika jendela dibuka, marah, minta ditutup karena silau. Belenggu dibuat sendiri dan mereka menikmati itu. Gaji kecil tapi mereka menikmati yang lain. Banyak sumber yang bisa dimainkan.

Dan Indonesia sedang bergerak dalam political economic yang dahsyat. Segala sesuatu dari kacamata politik, bukan kacamata negarawan. Politisi yang tidak di pemerintahan asal menyalahkan. Pokoknya salah. Mereka yang sudah di government cenderung mendiamkan.

Pertamina yang paling berpotensi jadi Ikon IndonesiaPertamina.

Pertamina on the move. Karena melihat lihat rangking sebagian besar/Hampir semua di dunia ini adalah oil company. Pertamina, Astra, Sinarmas, RGM. Hehehe, masalah semua ya? Saran saya, berdamai lah. Ada kesalahan, diperbaiki.

Di BUMN ada pahlawan mutasi DNA. Misalnya Cacuk Sudaryanto di Telkom , Syamsir Kadir di Pegadaian. Itu mengubah wajah pegadaian. Robby Djohan di Bank Mandiri, tapi masalahnya di Mandiri itu ada timebreaknya. Garuda Abdul Gani pernah mencoba, tapi dia cuman sebentar. Pertamina sempat juga orang khawatir, terjadi atau tidak drama perubahan. Untung Ari Soemarno diteruskan.

Mengubah Pertamina rumit, produk banyak, operasi bisnis luas, campur tangan politik luas, campur tangan teknis banyak. SP banyak. Tapi itu tantangan buat seorang CEO.
(qom/ddn)

Konsultasi Regional Kalimantan Strategi Nasional Reduction Emission from Deforestation and Degradation/EDD

2010-10-11T07:57:00.000-07:00

Agenda Konsultasi Regional Kalimantan Strategi Nasional Reduction Emission from Deforestation and Degradation/EDD Utk regional Kalimantan akan diadakan di Palangkaraya 14-15 Oktober 2010,
Sejumlah pengertian terkait dengan REDD+ adalah sebagai berikut:
• REDD+. Definisi REDD Plus (REDD+) berdasarkan pada Bali Action Plan paragraf 1 b (iii), yaitu ‘pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkenaan dengan pengurangan emisi yang berasal dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan di negara berkembang, peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang.
• Hutan
Menurut UU No 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
• Kawasan Hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU N0 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
• Deforestasi
Deforestasi adalah pengalihan hutan menjadi lahan dengan tujuan lain atau pengurangan tajuk pohon di bawah ambang batas minimum 10% untuk jangka panjang dengan tinggi pohon minimum 5 m (in situ) dan areal minimum 0,5 ha (FAO).
• Degradasi (FAO dan submisi Indonesia ke Sekretariat UNFCCC Maret 2008)
Perubahan di dalam hutan yang berdampak negatif terhadap struktur atau fungsi tegakan atau lahan hutan sehingga menurunkan kemampuan hutan dalam menyediakan jasa/produk hutan. Dalam konteks REDD+, degradasi dapat diartikan sebagai penurunan stok carbon (carbon stock degradation) hutan.
• Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama (Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang : Pengelolaan Kawasan Lindung. Lahan gambut memiliki kemampuan menyimpan karbon (carbon stock) yang lebih tinggi daripada lahan mineral karena karakteristik morfologi tanahnya. Kandungan karbon di bawah permukaan lahan gambut dapat mencapai sebesar antara 300-6.000 t C per hektar. Semakin dalam gambut, semakin tinggi juga jumlah karbon yang dapat disimpan. Lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan cenderung lebih dalam dibandingkan dengan di Papua, (BAPPENAS, 2010).
• REL/RL (interpretasi dari Dec. 4/CP 15)
REL (Reference Emission Level) atau tingkat emisi referensi adalah basis untuk mengukur pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang.
RL (Reference Level) atau tingkat referensi adalah basis untuk mengukur emisi/removals yang dihasilkan dari kegiatan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan karbon stok dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang.
• MRV (Measuring, Reporting and Verifying)
MRV merupakan bagian dari sistem monitoring dan evaluasi dari aksi mitigasi termasuk REDD+ yang akan dilaporkan oleh negara-negara kepada UNFCCC. Kegiatan REDD+ harus dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi. Dengan perkataan lain pengumpulan data dan laporan yang disampaikan kepada UNFCCC harus mengikuti metoda ilmiah yang baku dan konsisten dengan Keputusan COP.
• Displacement of emission adalah pengalihan emisi keluar batas geografis kegiatan REDD+. Dengan pelaksanaan REDD+ melalui pendekatan nasional (national approach) dan implementasi di tingkat sub-nasional, maka displacement of emission di dalam batas wilayah negara ditangani di tingkat nasional.
• Benefit sharing atau pembagian manfaat dan tanggungjawab. Mekanisme distribusi benefit serta biaya dan resiko dalam REDD+ adalah salah satu komponen yang harus dipersiapkan dalam tahap readiness, yaitu dalam komponen pertama: management of readiness. Di tingkat internasional, arah pembicaraan atas mekanisme pembayaran akan berbasiskan kinerja suatu Negara khususnya dalam upaya menurunkan tingkat deforestasi, degradasi serta peningkatan simpanan karbon (carbon sink) maupun efektivitas pencapaian co-benefit dari program REDD+ tersebut. Disyaratkan pula agar mekanisme tersebut mengintegrasikan prinsip akuntabilitas, transparansi, memiliki manajemen resiko, mekanisme transfer benefit yang memadai, dan mekanisme administrasi yang efektif dan efisien. Adanya mekanisme distribusi benefit yang demikian akan memberi nilai positif yang kompetitif bagi Indonesia dalam menarik dana-dana internasional untuk mempersiapkan REDD+ di tingkat nasional. (sumber: Stranas REDD plus)

Kultwit (Kuliah Twitter) lengkap @fahrihamzah tentang #KAMMI-LDK. Selamat menyimak.

2010-10-11T07:27:00.000-07:00

1. Kampus pada fase akhir orde baru (80-90-an) mengalami pergolakan kuat. Satu sisi rezim semakin kokoh, sisi lain makin korup#KAMMI-LDK

2. Sepuluh tahun pertama orba terlalu kuat, bukan karena militer tetapi karena tak ada yg kasat mata tampak salah dari suharto#KAMMI-LDK

3. Suharto nampak terlalu baik, karena menyelamatkan ideologi nasional. Ketika ia naik, Indonesia seperti senyap dan siap taat.#KAMMI-LDK

4. Tapi fase akhir, justru karena suksesnya bertubi-tubi. Ia dan kroninya dituduh menikmati. Dan itu dianggap tidak pantas.#KAMMI-LDK

5. Kampuslah yg bergolak, karena orang-orang tua telah terlibat dan menjadi penikmat. Anak2 muda tidak tahu dan menabrak.#KAMMI-LDK

6. Maka kampus di jaga ketat. Program NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Kordinasi Kemahasiswaan) dilancarkan Daud Jusuf#KAMMI-LDK

7. Apa yg berbau politik "diberantas". Mahasiswa hendak dijadikan tukang. Universitas jadi fakultas dan politik kampus dimandulkan#KAMMI-LDK

8. Maka, mahasiswa melarikan diri dari kampus. Memang sebagian besar masih di sana, ikut acara pudek3 dan purek3 yg awasi mereka#KAMMI-LDK

9. Tapi yg idealis melawan. Mereka membentuk kelompok2 di luar, kebanyak asik belajar dan sebagian menjadi sufi di masjid kampus #KAMMI-LDK

10. Yg membanjiri masjid kampus inilah yg membentuk jaringan kerja bernama LDK (Lembaga Da'wah Kampus). Saya termasuk di dalamnya#KAMMI-LDK

11. Tiba dijakarta tahun 1992 saya+@BangZulPKS tidur di masjid ARH (arief rahman hakim), mengasuh Taman Kanak2 sambil kuliah FEUI. #KAMMI-LDK

12. LDK ini ada di hampir semua kampus besar. dari sinilah kegiatan mentoring agama Islam menyebar luas mbentuk jaringan baru#KAMMI-LDK

13. Inti da'wah LDK adalah respon atas hegemoni negara atas semua hal;rakyat, ummat Islam, kampus, media, dll #KAMMI-LDK

14. Saking kuatnya hegemoni negara, mahasiswa mengambil "Tuhan" untuk melawannya. Maka semboyan efektifnya adalah "back to Islam" #KAMMI-LDK

15. LDK efektif mengkonsolidasi masjid kampus sebagai medium persemian militansi Islam. Sampai suatu hari jadi gerakan massa.#KAMMI-LDK

16. FSLDK(forum sltrhmi LDK) X di malang (29/3/98). Saya hadir dalam perdebatan teman2,situasi nasional dianggap sudah "matang"#KAMMI-LDK

17. Maka dideklarasikanlah KAMMI (kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia) sebagai sayap luar LDK, saya disuruh mimpin pertama#KAMMI-LDK

18. Memang ada beberapa beda pendapat, tapi setelah itu selesai. Masalah nasional terlalu besar, yg lain dianggap selesai#KAMMI-LDK

19. Lalu aksi-aksi KAMMI dilancarkan, konsolidasi nasional dijalankan. Hingga pertemuan dengan figur Amien Rais yg menentukan#KAMMI-LDK

20. Menentukan karena relying figure ketemu. Dan persekutuan membuat tenaga ektra muncul. Singkatnya, 21 mei 1998 suharto mundur #KAMMI-LDK

21. Kini, setelah 12 tahun reformasi, banyak yg harus ditata kembali. KAMMI yg kini dipimpin sdr @rijalulimam akan muktamar di aceh#KAMMI-LDK

22. Apa yg wajib kita syukuri adalah karena transisi kita damai. Runtuhnya rezim hegemonik itu nyaris tanpa darah seperti thn '66 #KAMMI-LDK

23. Tapi yg kita sedihkan karena transisi ini belum menghasilkan kesejahteraan yg memadai bagi rakyat bi bawah 4 presiden baru #KAMMI-LDK

24. Maka, #KAMMI-LDK tak boleh henti. Jangan serahkan reformasi kepada siapapun. Jiwa dan semangat transisi demokrasiini harus dikawal siaga

25. Sekian, semoga manfaat. #KAMMI-LDK

World Bank segera kembalikan SRI MULYANI ke kampung halaman

2010-10-06T22:26:00.000-07:00

Yudistira Ardy Rukka 07 Oktober jam 9:27 Balas • Laporkan

WASHINGTON,RIMANEWS- Sebagai Managing Director di Wolrd Bank, prestasi kerja Sri Mulyani di Bank Dunia ternyata tidak sebaik yang diharapkan. Terbukti, dari segi *leadership, *analisa, konsep, administrasi managerial dan kinerjanya, prestasi Sri Mulyani Indrawati (SMI) kalah di bawah Direktur Eksekutif yang lain yakni adalah Ngozi Okonjo-Iweala ( dari Nigeria ) dan Graeme Wheeler ( dari New Zealand ) yang segera digantikan oleh Mahmoud Mohieldin (dari Mesir).

‘’ Saya menduga , barangkali itulah alasan sebenarnya mengapa Sri Mulyani ingin kembali ke Indonesia,karena di World Bank dia mungkin tidak kerasan lagi lantaran kalah wibawa dan prestasi dengan para managing director lainnya. Kalau di sini *kan** *banyak media yang mudah membesar-besarkannya,’’ kata seorang ekonom UI yang enggan disebut namanya.
Terbetik berita dari sumber yang sangat bisa dipercaya di World Bank Washington DC, bahwa ternyata Prestasi dan kemampuannya jauh dibawah dua (2) Managing Director Bank Dunia yang sejajar dengannya ( di Bank Dunia ada tiga (3) Managing Director ( MD ), dua (2) Senior Vice President dan tiga (3) Vice President yang kedudukannya sejajar dan dua (2) Vice President yang merupakan staf dari Robert Zoellick, President Bank Dunia ).

Ada pun dua (2) MD yang lain adalah Ngozi Okonjo-Iweala ( dari Nigeria ) dan Graeme Wheeler ( dari New Zealand ) yang segera digantikan oleh Mahmoud Mohieldin ( dari Mesir ).

Berita tersebut tentu tidak kami percayai begitu saja dan mendorong kami untuk mengetahui lebih jauh tentang para MD lain dari Bank Dunia yang prestasinya diatas Sri Mulyani.
Dr Ngozi Okonjo-Iweala dari Nigeria ,yang ditunjuk menjadi Menteri Keuangan ( 2003 ) dan Menteri Luar Negeri Nigeria ( 2006 ) ternyata lulus S1 dari Harvard University USA dengan predikat Magna Cum Laude 1977 dan mendapatkan gelar PhD dari Massachusetts Institut of Technology ( MIT ) dalam Ekonomi Regional dan Pembangunan . Ayahnya seorang Profesor Ekonomi ( Chukuka Okonjo ) yang mendalami Statistik Matematik dan menjadi anggota dari Asosiasi Matematik Jerman. Putri sulungnya , Onyinye Iweala , lulus PhD dari Harvard University USA dalam bidang Experimental Pathology tahun 2008 dan Harvard Medical School tahun 2010.

Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Keuangan Nigeria 2003 , DR Ngozi Okonjo-Iweala adalah Vice President dan Corporate Secretary Bank Dunia. Dia juga mendapat penghargaan sebagai Global Finance Minister of the Year 2005 dari Majalah *Euromoney *dan juga penghargaan dari* Financial Times/The Banker* 2005. Dia mendapat 5 buah gelar Doctor Honoris Causa dari Perguruan Tinggi di USA ( 3 buah ), Irlandia ( 1 buah ) dan Jamaica ( 1 buah ).

Dengan sederet prestasi dan pengalaman kerja yang seperti itu sangatlah mudah dimengerti bahwa prestasi kerjanya sebagai Managing Director Bank Dunia jauh diatas Sri Mulyani Indrawati (SMI), walaupun SMI juga pernah menjadi Direktur Eksekutif IMF Asia Tenggara ( 2002-2004) , Menteri/Kepala Bappenas ( 2004-2005) dan Menteri Keuangan ( 2005-2010 ), dan hanya pernah mendapat penghargaan dari majalah *Euromoney Asia, *bukan *Euromoney *(yang kelas dunia internasonal-red).

‘’ Kita sudah mendengar dari sahabat yang bekerja di Bank Dunia, dari segi *leadership, *analisa, konsep, administrasi managerial dan kinerjanya, di World Bank Sri Mulyani yang lulusan Illinois itu, ternyata kalah beratdibanding Ngozi Okonjo-Iweala yang lulusan Harvard dan MIT,’’ kata Ir.Abdulrachim, alumnus ITB dan aktivis gerakan mahasiswa 1977-78 yang juga peneliti ekonomi di Komite Bangkit Indonesia.

Pada Oktober 2005 , Dr Ngozi Okonjo-Iweala sebagai Menteri Keuangan sukses memimpin Tim negosiasi hutang Pemerintah Nigeria dengan Paris Club , dengan hasilnya adalah dihapuskannya hutang pokok Nigeria sebesar $ 18 Milyard ( Rp 162 Trilyun ). Sebagai gantinya Nigeria membayar lunas $ 12 Milyard ( Rp 108 Trilyun ) yang merupakan sebagian dari hutang Nigeria . Sebelumnya Nigeria selalu membayar hutangnya $ 1 Milyard setiap tahunnya, tetapi tidak mengurangi pokok hutangnya secara berarti. Dengan berhasilnya mengurangi pokok hutang bagi Nigeria sangat terlihat rasa Nasionalisme dan pengabdian kepada negaranya, walaupun dia sebelumnya bekerja sebagai Vice President Bank Dunia.

Hal ini kalau dibandingkan dengan Sri Mulyani justru bertentangan sekali. Pada waktu menjadi Menteri Keuangan selama 4 tahun 7 bulan , Sri Mulyani (Doktor Ilmu Ekonomi lulusan Universitas Illinois, AS) malahan membuat tambahan hutang RI besar sekali, sekitar Rp 400 Trilyun ( $ 36 Milyard ) , jauh lebih besar dari separoh hutang luar negeri RI yang dibuat Orde Baru selama 32 tahun sampai dengan Maret 98 ( $ 65,57 Milyard , berarti separohnya sama dengan $ 32,785 Milyard ).

Hal ini sangat memprihatinkan , karena akan sangat membebani Negara RI selama puluhan tahun , dan akan sangat menguntungkan negara-negara kreditor yang akan terus menerus mendapatkan kekuatan untuk mendikte ekonomi Indonesia ke depan. Di sinilah sangat terlihat bagaimana rendahnya rasa Nasionalisme Sri Mulyani dan dapat dipertanyakan kesetiaannya kepada bangsa dan negara. Betapa jauh bedanya dengan kesetiaan Dr Ngozi Okonja-Iweala kepada bangsa dan negaranya, Nigeria.

Itulah ''hipokrisi politik imagologi'' Sri Mulyani yang berbuat skandal Century: sudah membebani rakyat kita dengan utang luar negeri dan prestasinya buruk di World Bank, masih juga membuat situs ''srimulyani.net'' yang dikelola koleganya untuk ''mencuci dosa dan membersihkan citra'' dirinya, yang sebenarnya justru menambah beban masalah bagi bangsa kita dan dirinya sendiri pula.

Peran Pekerja Sosial dalam mewujudkan masyarakat Madani

2010-06-29T09:18:00.001-07:00

Oleh : DR. EDI SUHARTO MSC

Untuk memahami akar pengertian masyarakat madani ada baiknya, kita tengok secara sepintas dua paradigma besar yang menjadi dasar perdebatan mengenai masyarakat madani, yaitu Demokrasi Sosial Klasik dan Neoliberalisme (lihat Giddens, 2000: 8-17).

1. Demokrasi Sosial Klasik.

Demokrasi Sosial Klasik atau Demokrasi Sosial Gaya Lama memandang pasar bebas sebagai sesuatu yang menghasilkan banyak dampak negatif. Faham ini percaya bahwa semua ini dapat diatasi lewat intervensi negara terhadap pasar. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan segala yang tidak bisa diberikan oleh pasar. Intervensi pemerintah dalam perekonomian dan sektor-sektor kemasyarakatan adalah mutlak diperlukan. Kekuatan publik dalam masyarakat demokratis adalah representasi dari kehendak kolektif. Secara ringkas, Giddens (2000:8) memberikan ciri-ciri Demokrasi Sosial Klasik:

* Keterlibatan negara yang cukup luas dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
* Negara mendominasi masyarakat madani
* Kolektivisme.
* Manajemen permintaan Keynesian dan korporatisme.
* Peran pasar yang dibatasi: ekonomi sosial atau campuran.
* Pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal.
* Egalitarianisme yang kuat.
* Negara kesejahteraan (welfare state) yang komprehensif: melindungi warga negara “sejak lahir sampai mati”.
* Modernisasi linear.
* Kesadaran ekologis yang rendah.
* Internasionalisme.
* Termasuk dalam dunia dwikutub (bipolar).

2. Neoliberalisme

Neoliberalisme dikenal juga dengan Thatcherisme (Margaret Thatcher adalah mantan PM Inggris yang sangat setia mengikuti faham neoliberalisme semasa berkuasa). Apabila Demokrasi Sosial Klasik cenderung pro pemerintah, maka ciri utama Neoliberalisme adalah memusuhi pemerintah. Edmund Burke, pelopor konsevatisme di Inggris, menyatakan dengan jelas ketidaksukaannya kepada negara. Jika perluasan perannya terlalu jauh dapat mematikan kebebasan dan kemandirian. Pemerintahan Reagan dan Thatcher mendasarkan diri pada gagasan ini dan menganut skeptisisme liberal klasik mengenai peran negara. Intinya peran negara tidak dibenarkan secara ekonomis dan harus digantikan oleh superior pasar. Menuut Giddens (2000:9):Ciri-ciri Neoliberalisme adalah:

* Pemerintah minimal.
* Msyarakat madani yang otonom
* Fundamentalisme pasar.
* Otoritarianisme moral dan individualisme ekonomi yang kuat.
* Kemudahan pasar tenaga kerja.
* Penerimaan ketidaksamaan.
* Nasionalisme tradisional.
* Negara kesejahteraan sebagai jaring pengaman
* Modernisasi linear.
* Kesadaran ekologis yang rendah.
* Teori realis tentang tatanan internasional.
* Termasuk dalam dunia dwikutub.

MASYARAKAT MADANI

Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah: memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda. Bila merujuk kepada Bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani sering digunakan untuk menjelaskan “the sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market.” Merujuk pada Bahmueller (1997), ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya:

Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah onsep yang cair yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerinthana demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil resilience). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuah prasyarat masyarakat madani sbb:

Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (socail capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadayauntuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Tanpa prasyarat tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat DuBois dan Milley, 1992). Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa:

Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial.
Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), “…penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia.”

Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.
Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat.

Sementara itu komunalisme adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri dan memandang kelompok lain sebagai lawan yang harus diwaspadai dan kalau perlu dibinasakan.

AGENDA JALAN KETIGA

Bagaimana mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan. Agenda Jalan Ketiga dapat dijadikan pedoman oleh para community workers dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya di masyarakat. Dalam garis besar agenda itu mencakup dua hal, yaitu: Politik Jalan Ketiga dan Program Jalan Ketiga (Giddens, 2000: 76-80):

Politik Jalan Ketiga:

* Persamaan
* Perlindungan atas mereka yang lemah.
* Kebebasan sebagai otonomi.
* Tak ada hak tanpa tanggungjawab.
* Tak ada otoritas tanpa demokrasi.
* Pluralisme kosmopolitan.

* Konservatisme filosofis.
* Program Jalan Ketiga:
* Negara demokratis baru (negara tanpa musuh).
* Masyarakat madani yang aktif.
* Keluarga demokratis.
* Ekonomi campuran baru.
* Kesamaan sebagai inklusi.
* Kesejahteraan positif.
* Negara berinvestasi sosial (social investemnt state).
* Bangsa kosmopolitan.
* Demokrasi kosmopolitan

* Startegi untuk menjalankan Agenda Jalan Ketiga meliputi empat hal (lihat Blakeley dan Suggate, 1997):

Membangun masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan-tujuan pemerintah. Peningkatan investasi-investasi sosial dan pendistribusian pelayanan-pelayanan sosial dasar yang lebih luas dan adil
Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Strategi ini meliputi desentralisasi pembuatan keputusan dan peningkatan program-program pengembangan masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merealisasikan kepentingan-kepentingannya.
Peningkatan masyarakat dan perlindungan hak azasi manusia, kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat, penetapan struktur-struktur hukum bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
Peningkatan partisipasi masyarakat. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat agar dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan praktek-praktek pemerintahan yang menjamin konsultasi dan pengakuan hakiki terhadap fungsi-fungsi organisasi-organisasi lokal.

Sejatinya, agenda utama bagi para community workers dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan adalah mengetahui visi dan makna yang sesungguhnya dari community workers dan masyarakat madani. Seperti kata adagium: visi tanpa aksi adalah mimpi, sedangkan aksi tanpa visi adalah kegiatan sehar-hari.

CATATAN

Makalah disajikan pada Orasi Ilmiah dalam Pembentukan HIMA Jurusan Pengembangan Sosial Masyarakat (PSM) STKS Bandung, Senin 21 Oktober 2002.
Penulis, yang lahir di Jatiwangi, Majalengka tanggal 6 Nopember 1965, adalah staf pengajar STKS dan UNPAS Bandung. Setelah menamatkan Sarjana Pekerjaan Sosial di STKS Bandung tahun 1990, penulis melanjutkan studi S2 di Asian Institute of Technology (AIT) Bangkok dan memperoleh MSc pada tahun 1994. Pada tahun 2002 belum lama ini, penulis baru saja kembali dari New Zealand setelah memperoleh PhD dari Massey University. Area of interest-nya antara lain: Poverty, The Urban Informal Sector, Community Development, Social Work Research, Social Planning dan Social Policy.

PEMUDA DAN MAHASISWA INDONESIA, OPTIMISME MENUJU PENCERAHAN MASA DEPAN BANGSA

2010-06-29T09:13:00.001-07:00

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

TEKAD UNTUK OPTIMIS

Kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa. Karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya adalah aktor-aktor penting yang sangat diandalkan untuk mewujudkan cita-cita pencerahan kehidupan bangsa kita di masa depan. “The founding leaders” Indonesia telah meletakkan dasar-dasar dan tujuan kebangsaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
Kita mendirikan negara Republik Indonesia untuk maksud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, bangsa kita telah pula bersepakat membangun kemerdekaan kebangsaan dalam susunan organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang bersifat demokratis (democratische rechtsstaat) dan sebagai Negara Demokrasi konstitutional (constitutional democracy) berdasarkan Pancasila.
Dalam upaya mewujudkan cita-cita itu, tentu banyak permasalahan, tantangan, hambatan, rintangan, dan bahkan ancaman yang harus dihadapi. Masalah-masalah yang harus kita hadapi itu beraneka ragam corak dan dimensinya. Banyak masalah yang timbul sebagai warisan masa lalu, banyak pula masalah-masalah baru yang terjadi sekarang ataupun yang akan datang dari masa depan kita. Dalam menghadapi beraneka persoalan tersebut, selalu ada kecemasan, kekhawatiran, atau bahkan ketakutan-ketakutan sebagai akibat kealfaan atau kesalahan yang kita lakukan atau sebagai akibat hal-hal yang berada di luar jangkauan kemampuan kita, seperti karena terjadinya bencana alam atau karena terjadinya krisis keuangan di negara lain yang berpengaruh terhadap perekonomian kita di dalam negeri.
Dalam perjalanan bangsa kita selama 100 tahun terakhir sejak kebangkitan nasional, selama 80 tahun terakhir sejak sumpah pemuda, selama 63 tahun terakhir sejak kemerdekaan, ataupun selama 10 tahun terakhir sejak reformasi, telah banyak kemajuan yang telah kita capai, tetapi masih jauh lebih banyak lagi yang belum dan mesti kita kerjakan. Saking banyaknya permasalahan yang kita hadapi, terkadang orang cenderung larut dalam keluh kesah tentang kekurangan, kelemahan, dan ancaman-ancaman yang harus dihadapi yang seolah-olah tidak tersedia lagi jalan untuk keluar atau solusi untuk mengatasi keadaan.
Lebih-lebih selama 4 tahun terakhir ini, demikian banyak bencana yang datang bertubi-tubi, baik karena faktor alam maupun karena faktor kesalahan manusia. Bencana alam seperti tsunami di Aceh dan Nias dipandang sebagai bencana kemanusiaan yang tergolong sangat luar biasa skalanya dalam sejarah umat manusia. Bencana tsunami itu disusul pula oleh berbagai gempa bumi di berbagai daerah dan meletusnya Gunung Merapi yang juga menimbulkan banyak korban di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Segala jenis bencana alam tersebut tentunya juga sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian rakyat, tidak saja di daerah bencana, tetapi juga secara luas di seluruh Indonesia.
Namun, belum lagi usai pahit getirnya akibat bencana-bencana tersebut sekarang muncul lagi bencana baru berupa ancaman krisis perekonomian sebagai akibat terjadinya krisis keuangan dan Amerika Serikat. Tidak realistis untuk menganggap bahwa krisis keuangan di Amerika Serikat itu tidak akan berpengaruh ke dalam perekonomian bangsa kita di Indonesia. Tidaklah bertanggungjawab jika kita hanya berpangku tangan atau bersikap tidak perduli, meskipun kita juga tidak boleh menjadi panik sebagai akibat gejolak yang sedang terjadi di dunia.
Di samping perkembangan yang bersifat eksternal tersebut di atas, kita pun perlu terus mencermati dinamika perkembangan politik, ekonomi, dan sosial budaya di daerah-daerah dan di tingkat nasional kita sendiri. Perkembangan kegiatan berpemerintahan dan bernegara setelah sepuluh tahun terus menerus bergerak cepat, memerlukan langkah-langkah konsolidasi yang tersistematisasikan. Berbagai fungsi yang bersifat tumpang tindih perlu ditata ulang. Berbagai kegiatan yang alfa dikerjakan, perlu ditangani dengan cara yang lebih baik.
Penting bagi kita semua, terutama kaum muda Indonesia, membiasakan diri yaitu untuk mengerjakan apa saja yang semestinya kita kerjakan guna memperbaiki keadaan dan meningkatkan produktifitas kita sebagai bangsa dan negara. Setiap anak bangsa perlu bertekad melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing melebihi apa yang seharusnya dikerjakan, dengan hanya mengambil hak tidak melebihi hak yang memang seharusnya diterima.

MENGASAH KEMAMPUAN REFLEKTIF

Dalam mengembangkan perannya, kaum muda Indonesia perlu mengasah kemampuan reflektif dan kebiasaan bertindak efektif. Perubahan hanya dapat dilakukan karena adanya agenda refleksi (reflection) dan aksi (action) secara sekaligus. Daya refleksi kita bangun berdasarkan bacaan baik dalam arti fisik melalui buku, bacaan virtual melalui dukungan teknologi informasi maupun bacaan kehidupan melalui pergaulan dan pengalaman di tengah masyarakat. Makin luas dan mendalam sumber-sumber bacaan dan daya serap informasi yang kita terima, makin luas dan mendalam pula daya refleksi yang berhasil kita asah. Karena itu, faktor pendidikan dan pembelajaran menjadi sangat penting untuk ditekuni oleh setiap anak bangsa, terutama anak-anak muda masa kini.

MEMBANGUN KEBIASAAN BERTINDAK

Di samping kemampuan reflektif, kaum muda Indonesia juga perlu melatih diri dengan kebiasaan untuk bertindak, mempunyai agenda aksi, dan benar-benar bekerja dalam arti yang nyata. Kemajuan bangsa kita tidak hanya tergantung kepada wacana, ‘public discourse’, tetapi juga agenda aksi yang nyata. Jangan hanya bersikap “NATO”, “Never Action, Talking Only” seperti kebiasaan banyak kaum intelektual dan politikus amatir negara miskin. Kaum muda masa kini perlu membiasakan diri untuk lebih banyak bekerja dan bertindak secara efektif daripada hanya berwacana tanpa implementasi yang nyata.

MELATIH KEMAMPUAN KERJA TEKNIS

Hal lain yang juga perlu dikembangkan menjadi kebiasaan di kalangan kaum muda kita ialah kemampuan untuk bekerja teknis, detil atau rinci. “The devil is in the detail”, bukan semata-mata dalam tataran konseptual yang bersifat umum dan sangat abstrak. Dalam suasana sistim demokrasi yang membuka luas ruang kebebasan dewasa ini, gairah politik di kalangan kaum muda sangat bergejolak. Namun, dalam wacana perpolitikan, biasanya berkembang luas kebiasaan untuk berpikir dalam konsep-konsep yang sangat umum dan abstrak. Pidato-pidato, ceramah-ceramah, perdebatan-perdebatan di ruang-ruang publik biasanya diisi oleh berbagai wacana yang sangat umum, abtrask dan serba enak didengar dan indah dipandang. Akan tetapi, semua konsep-konsep yang bersifat umum dan abstrak itu baru bermakna dalam arti yang sebenarnya, jika ia dioperasionalkan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang rinci.
Sebaiknya, kaum muda Indonesia, untuk berperan produktif di masa depan, hendaklah melengkapi diri dengan kemampuan yang bersifat teknis dan mendetil agar dapat menjamin benar-benar terjadinya perbaikan dalam kehidupan bangsa dan negara kita ke depan. Bayangkan, jika semua anak muda kita terjebak dalam politik dan hanya pandai berwacana, tetapi tidak mampu merealisasikan ide-ide yang baik karena ketiadaan kemampuan teknis, ketrampilan manajerial untuk merealisasikannya, sungguh tidak akan ada perbaikan dalam kehidupan kebangsaan kita ke depan.

PEMUDA, MAHASISWA DAN KESADARAN BERKONSTITUSI

Sekarang ini kita berada dalam suasana memperingati semangat sumpah pemuda yang dikumandangkan pada tahun 1928, delapan puluh tahun yang silam. Sebagai anak bangsa kita telah bersumpah setia untuk bersatu nusa, bersatu bangsa, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Ada kekeliruan dalam kita memahami makna persatuan itu, yaitu seakan-akan bersatu dalam uniformitas, termasuk dalam soal bahasa. Salah paham itu tercermin antara lain dalam lagu yang biasa kita nyanyikan, yaitu “satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa kita”. Akibatnya, sumpah pemuda kita maknai hanya mengenal satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia, dengan mengabaikan dan menafikan bahasa-bahasa daerah yang demikian banyak jumlahnya. Padahal, teks asli sumpah pemuda itu menyatakan bahwa kita “menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan”. Artinya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan, bukan satu-satunya bahasa yang diakui oleh bangsa dan negara.
Kita koreksi kesalahpahaman itu dengan menegaskan kembali bahwa kita harus bersatu sebagai bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan “bhineka-tunggal-ika”. Keanekaragaman bahasa, kemajemukan anutan agama, etnis dan bahkan perbedaan rasial, merupakan kekayaan budaya bangsa kita yang tidak ternilai. Akan tetapi di tengah keanekaan itu, kita telah bertekad untuk bersatu seperti tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia”. Kita bersatu dalam keragaman, “unity in diversity”, “bhinneka tunggal ika”. Dalam semangat persatuan itu, kita beraneka ragam. Kita beraneka, tetapi tetap kokoh bersatu.
Setelah masa reformasi dan terjadinya perubahan UUD 1945, semangat persatuan dalam keragaman itu kembali dipertegas dalam rumusan pasal-pasal konstitusi kita. Prinsip otonomi daerah yang sangat luas kita terapkan. Bahkan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa seperti Papua, Aceh, dan Yogaykarta, atau pemerintahan daerah yang bersifat khusus seperti DKI Jakarta, diberi ruang untuk tidak seragam atau diberi kesempatan untuk mempunyai ciri-ciri yang khusus atau istimewa, yang berbeda dari daerah-daerah lain pada umumnya. Demikian pula, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di seluruh nusantara diperkenankan untuk hidup sesuai dengan keasliannya masing-masing. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”.
Di samping itu, diadakan pula penegasan mengenai status bahasa daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan semangat untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tidak berarti bahwa bahasa daerah diabaikan. Karena itu, dalam Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Dengan perkataan lain, semangat keanekaan atau kemajemukan kembali diberi tekanan dalam rangka pembinaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam wujudnya yang paling konkrit, prinsip kebersatuan dan persatuan itu juga kita materialisasikan dalam konsepsi tentang negara konstitusional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UUD 1945 yang di dalamnya terkandung roh Pancasila itu merupakan piagam pemersatu kita sebagai satu bangsa yang hidup dalam kesatuan wadah NKRI. Di dalam UUD 1945 itu, segala hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dipersamakan satu dengan yang lain antar sesama warga negara. Sebagai warga masyarakat, kita beraneka, tetapi sebagai warga negara segala hak dan kewajiban kita sama satu dengan yang lain.
Karena itu, kaum muda Indonesia saya harapkan dapat membangun kesadaran hidup berkonstitusi. Konstitusi adalah pemersatu kita dalam peri kehidupan bersama dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini. Konstitusi negara itulah yang menjadi sumber referensi tertinggi dalam kita membangun sistim aturan dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Para pemimpin dan pejabat adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang datang dan pergi. Kita taati keputusannya sepanjang ia mengikuti dan menaati sistim aturan yang telah kita sepakati bersama berdasarkan UUD 1945. Oleh sebab itu, marilah kita membangun dan melembagakan sistim aturan dalam kehidupan kolektif kita dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan.
Pemuda dan mahasiswa adalah harapan bagi masa depan bangsa. Tugas anda semua adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengambil peran dalam proses pembangunan untuk kemajuan bangsa kita di masa depan. Estafet kepemimpinan di semua lapisan, baik di lingkungan supra struktur negara maupun di lingkup infra struktur masyarakat, terbuka luas untuk kaum muda Indonesia masa kini. Namun, dengan tertatannya sistim aturan yang kita bangun, proses regenerasi itu tentu akan berlangsung mulus dan lancar dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Oleh karena itu, orientasi pembenahan sistim politik, sistim ekonomi, dan sistiim sosial budaya yang tercermin dalam sistim hukum yang berlaku saat ini sangatlah penting untuk dilakukan agar kita dapat menyediakan ruang pengabdian yang sebaik-baiknya bagi generasi bangsa kita di masa depan guna mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta guna mencapai empat tujuan nasional kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kawasan Perbatasan ( Sumber: RPJM 2010 - 20140

2010-06-13T23:23:00.000-07:00

Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secarageografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulaupulau kecil terdepan (terluar). UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menetapkan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang diprioritaskan penataan ruangnya. Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perbatasan meliputi 10 kawasan perbatasan dengan negara tetangga, termasuk 92 (sembilan puluh dua) pulau kecil terdepan (terluar) yang memiliki nilai strategis sebagai lokasi penempatan titik dasaryang berperan penting dalam penentuan garis batas negara (Gambar 9.6).

Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Secara keseluruhan kawasan perbatasan dengan negara tetangga tersebar di 12 (dua belas) provinsi. Kawasan perbatasan darat tersebar di 4 (empat) provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Garis batas

negara di Pulau Kalimantan antara RI-Malaysia terbentang sepanjang 2004 Km, di Papua antara RI-PNG sepanjang 107 km, dan di Nusa Tenggara Timur antara RI-Timor

Leste sepanjang kurang lebih 263,8 km. Sementara itu, kawasan perbatasan laut berada

di 11 (sebelas) provinsi yang meliputi provinsi-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Pada 12 provinsi di kawasan perbatasan, terdapat 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang diprioritaskan pengembangannya (Tabel 9.10), dan di dalamnya akan dikembangkan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai kota utama kawasan perbatasan yang perlu dipercepat pembangunannya selama 10 tahun ke depan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Pada periode 2010—2014, akan diupayakan percepatan pembangunan 20 PKSN sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan secara bertahap (Tabel 9.11)

Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang untuk berinteraksi langsung dengan negara tetangga serta memiliki nilai strategis terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (inward looking) yang memandang kawasan perbatasan sebagai

wilayah pertahanan, menjadi berorientasi ke luar (outward looking), yang didalamnya

fungsi kawasan perbatasan di samping sebagai wilayah pertahanan juga untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga. Dengan demikian, pendekatan pembangunan Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik dari sisi regulasi maupun kegiatan pembangunan. Dari sisi regulasi, pada tahun 2005 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) yang mengamanatkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam aspek keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Pada tahun 2008 telah diterbitkan UU No 43 tentang Wilayah Negara, sebagai payung kebijakan bagi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara secara terpadu, yang salah satunya mengamanatkan pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah.

Di samping aspek regulasi, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengelolaan batas wilayah dan pengembangan kawasan perbatasan. Dari sisi penetapan dan penegasan batas, telah dilakukan Ratifikasi Perjanjian Batas Laut Kontinen (BLK) RI-Vietnam pada Mei 2007. Dengan Malaysia, telah dilakukan 14 kali perundingan untuk menyelesaikan permasalahan batas antarkedua negara. Dengan Filipina, telah dirundingkan penetapan batas ZEE dan Landas Kontinen di Laut Sulawesi. Terakhir, dengan Singapura, pada tanggal 10 Maret 2009 telah ditandatangani kesepakatan dengan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura. Dengan Palau, proses awal yang telah dilakukan untuk memulai perundingan batas laut telah berhasil disepakati. Dengan Timor Leste, masih dilakukan penyelesaian batas darat yang menjadi landasan untuk dapatmelanjutkan pembahasan pada perundingan perbatasan laut, yang batas maritim antarkedua negara baru akan dirundingkan setelah batas darat dituntaskan.

Dari sisi pertahanan dan keamanan, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah melakukan pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar). Namun demikian, dengan jarak antarpos perbatasan yang rata-rata masih berjarak 50 km dan pembangunan pos pulau terdepan (terluar) yang baru difokuskan di 12 pulau, tingkat kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi. Gangguan keamanan yang masih terjadi di kawasan perbatasan terutama dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam dan perpindahan patok-patok batas. Keterbatasan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) juga seringkali dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengeruk sumber daya alam secara ilegal.

Sementara itu, dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya dalam penyediaan sarana prasarana wilayah, pengembangan perekonomian setempat, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dalam aspek

infrastruktur, misalnya telah dilakukan pembangunan jalan di kawasan perbatasan sepanjang 670,2 km, pembangunan jalan di pulau terdepan (terluar) sepanjang 571,8

km, pengoperasian kapal penyeberangan perintis, penyediaan listrik di kecamatan perbatasan, pengembangan bandar udara, pembangunan pemancar TVRI, prasarana

perdagangan, dan berbagai jenis infrastruktur lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan. Meskipun demikian, secara umum hingga saat ini

kondisi pembangunan di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di kawasan perbatasan masih sangat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan wilayah lain ataupun dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah negara tetangga yang berbatasan, khususnya di perbatasan Kalimantan. Jika ditinjau status ketertinggalan wilayah, 27 kabupaten di kawasan perbatasan masih dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Kondisi ini merupakan tantangan utama

bagi upaya pengembangan kawasan perbatasan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Pengembangan Wilayah Kalimantan

2010-06-02T19:24:00.001-07:00

Pengembangan wilayah Kalimantan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan yang besar, dan posisi geografis yang relatif strategis di tengah Indonesia untuk mendukung dan memperkuat keterkaitan antarwilayah.

Pembangunan wilayah Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; serta meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai RTRWN, pengembangaan wilayah Kalimantan diarahkan untuk: (1) memelihara dan memulihkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, dan pertanian, serta sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak bencana alam; (2) mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka kerjasama ekonomi subregional BIMP-EAGA (Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Phillippines East ASEAN Growth Area); (3) mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antar negara dengan negara
Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan; (4) meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Pulau Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah melalui percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara; (5) mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan; (6) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup; serta (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Kalimantan.
Pusat-pusat pengembangan di Pulau Kalimantan yang merupakan PKN diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai pusat pelayanan primer; dan (2) mendorong pengembangan kota Palangka Raya, Samarinda, Bontang, dan Tarakan, sebagai pusat pelayanan sekunder. Selanjutnya, pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Pulau Kalimantan terutama kawasan perbatasan negara diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai.
(sumber RJPN 2010 - 2014 Bappenas)

Bendera Israel Dibakar

2010-06-02T19:12:00.000-07:00

INTERNASIONAL - TIMUR TENGAH
Kamis, 03 Juni 2010 , 08:25:00
PALANGKA RAYA:

PALANGKA RAYA - Aksi dukungan terhadap rakyat Palestina terus berlanjut. Di Palangka Raya, aksitivis KAMMI Kalteng turun ke jalan. Dalam aksi yang digelar di Bundaran Besar tepat di depan Istana Isen Mulang kemarin, mereka membakar atribut dan bendera Israel. Mereka mengecam tindakan tentara Israel yang telah menunjukan ketidakperduliannya terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan hak-hak masyarakat sipil.

“Kabar terakhir 19 orang meninggal dan sebagian yang lain luka-luka. Apapun alasannya tidak ada pembenaran yang diterima untuk menembak warga sipil tak bersenjata dan terutama di perairan Internasional. Karena Israel telah melakukan tindakan kekerasan terhadap kapal kebebasan kemanusiaan, maka ini adalah permasalahan serius bagi kehidupan dan perdamaian dunia,” tukas Ketua KAMMI Daerah Kalteng Taufik saat memimpin aksi.

Dalam orasinya, para aktivis KAMMI mengutuk kebiadaban tentara Israel yang menyerang kepal Mavi Marmara yang mengangkut bantuan kemanusian dari seluruh penjuru dunia bagi warga Palestina. Menurut Taufik, pihaknya mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk berperan aktif agar Israel bertanggungjawab atas pembunuhan warga sipil di armada kebebasan dan pembajakan ilegal kapal kemanusiaan.

Aksi penentangan oleh aktivis KAMMI ini hanya berlangsung sekitar 30 menit dari pukul 13.45WIB sampai dengan 14.15 WIB. Aksi yang berlangsung damai ini tidak sampai memacetkan arus lalu-lintas kendaraan bermotor di ruas Bundaran Besar.

KAMMI Kalbar Desak KPK Tuntaskan Kasus Century

2010-04-07T06:14:00.000-07:00

Pontianak (ANTARA) - Belasan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Barat, melakukan unjuk rasa di Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus Century.

Koordinator Aksi KAMMI Kalbar Bustamil di Pontianak, Senin, mengingatkan para penegak hukum agar tidak terpancing oleh pengalihan isu kasus Century dengan dimunculkannya kasus Gayus HP Tambunan yang saat ini sedang menjadi perhatian publik.

Gayus HP Tambunan sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dengan tuduhan melakukan penggelapan, pencucian uang, dan tindak pidana korupsi.

Kasus Gayus terkait temuan aliran dana yang mencurigakan ke rekening pegawai Ditjen Pajak itu senilai Rp24,6 miliar.

Bustamil mengatakan, saat ini seluruh rakyat Indonesia kembali dikejutkan oleh korupsi di Direktorat Jendral Pajak. "Tetapi kita semua jangan lupa terhadap kasus Century yang juga melibatkan beberapa pejabat penting negara," katanya.

Mereka menghendaki agar aparat penegak hukum tidak "tidur" karena masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap.

Dalam tuntutannya aktivis KAMMI Kalbar mendesak DPR RI untuk meneruskan proses politik terhadap kasus Century hingga ke Mahkamah Agung.

Selain itu, KAMMI Kalbar juga mendesak KPK segera menuntaskan proses hukum kasus Century.

Setelah menyampaikan aspirasinya para aktivis KAMMI Kalbar membubarkan aksinya secara tertib. Belasan aparat Kepolisian Sektor Pontianak Selatan berjaga-jaga di sekitar Tugu Digulis Untan tempat dilaksanakannya unjuk rasa tersebut.

C Kalimantan`s KAMMI demands trial of Century scandal culprits

2010-04-07T06:02:00.000-07:00

Wednesday, March 3, 2010 04:35 WIB | National | | Viewed 510 time(s)
Palangkaraya, C Kalimantan (ANTARA News) - The Indonesian Muslim Students Action Front (KAMMI)- Central Kalimantan Chapter has demanded court trials for those involved in the Bank Century bailout scandal.

Chairman of KAMM`s Kalimantan chapter, Gunawan, said here Tuesday the efforts to reveal the bailout scandal should not just end with the work of the House of Representatives` (DPR) inquiry committee.

"Instead, the outcome of the House`s Bank Century Inquiry Committee`s probe should be followed up by a legal process for the sake of justice for the Indonesian people," he said.

In Jakarta, the House`s plenary session on the Bank Century bailout scandal ended in chaos on Tuesday after its speaker, Marzuki Alie, lost control over attending legislators` interruptions.

In the Bank Century bailout case, Gunawan said his organization urged President Susilo Bambang Yudhoyono to remain consistent and meet his pledges to fight corruption at any cost.

Therefore, he asked President Yudhoyono who had admitted his responsiblity for the Bank Century bailout policy to put the nation`s interest above personal and political party interests.

Gunawan said most of the party factions in the House`s Bank Century Inquiry Committee had concluded that there were problems in the government`s bailout policy.

"We demand that all of the party factions remain consistent and firm with their findings. Don`t betray the people."

"It is time for our legislators to show us that they are really the people`s representatives and a watchdog over the government," he said.

Over the past two months, the central government had come under sharp public ridicule over its decision to rescue failed Bank Century with a total of Rp6.7 trillion in bailout funds.

Vice President Boediono, a former Bank Indonesia (BI) governor, and Finance Minister Sri Mulyani were among those named by several party factions in the House`s Bank Century Inquiry Committee as responsible for the Bank Century scandal.

Among the factions that had mentioned Boediono, Sri Mulyani, and other government officials were the Indonesian Democratic Party-Struggle (PDIP), the Prosperous Justice Party (PKS), and Golkar Party.

The inquiry committee`s final views were delivered by all party factions at the DPR`s plenary session on Tuesday and Wednesday.

Following the presentation of some of party factions` stances, Finance Minister Sri Mulyani defended the government`s bailout of Bank Century.

Speaking before invited bankers in Jakarta on Monday, she said the bailout was justified based on credible reasons and had been prudently decided in response to the global economic crisis.

Accompanying President Susilo Bambang Yudhoyono at the meeting, Sri Mulyani said, since the beginning, the head of state had confirmed that the government`s decision about the troubled bank was "right".

In the dialogue, the invited bankers said the government`s decision to rescue Bank Century amid last year`s global crisis was a "correct policy" to save the country`s financial sector.(*)

Terbelit Skandal Century dan Kasus Gayus Harus Berapa Kasus Lagi Agar Menkeu Mundur?

2010-03-31T07:41:00.000-07:00

INILAH.COM, Jakarta - Setelah didera skandal Century, Menkeu Sri Mulyani yang diakui bereputasi internasional, kini terbelit kasus baru; mafia pajak Gayus Tambunan. Berapa kasus lagi kah harus muncul agar Sri Mulyani mau mengundurkan diri?

Di luar negeri, seorang menteri terbelit satu kasus saja sudah cukup untuk membuat sang pejabat mundur dari posisinya demi harga diri, kehormatan, dan -- ini yang paling utama -- pertangungjawaban publik. Namun di Indonesia, Sri Mulyani yang sudah divonis politik oleh DPR dan kehilangan legitimasi, masih saja ngotot bertahan duduk di kementrian keuangan.

Celakangan, kini Sri Mulyani didera kasus baru, yakni mafia pajak dan gagalnya sistem remunerasi. Alibi apa lagi yang bakal dipakainya? ‘’ Skandal Century dan Gayus amat memalukan. Tapi saya melihat penasihatnya, Marsillam Simanjuntak, mudah diduga berada di belakang sikap kukuh Sri Mulyani untuk tidak mundur dari Lapangan Banteng. Dan, itu memalukan sekali, seolah jabatan adalah segalanya,’’kata Nehemia Lawalata, pemerhati ekonomi-politik dan mantan Sekretaris Politik Prof Sumitro Djojohadikusumo.

Dalam kasus Gayus, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kecolongan. Dia kecolongan karena kasus ini terjadi di institusi yang dipimpinnya. Sementara dalam kasus Century, Menkeu menyatakan ditipu BI dan tidak mau bertanggung jawab atas talangan Rp6,7 trilyun. Menkeu hanya mau bertanggung jawab sekitar Rp600 milyar dari total angka talangan itu.

Walah... Inkonsistensi ini khas Sri Mulyani yang selalu mencari alibi untuk menghindar dari tudingan publik dan parlemen yang melihatnya lalai, teledor atau bahkan bersalah.

Ekonom Dradjad Wibowo dan pengamat ekonomi-politik Syamsul Hadi PhD berpendapat, Menkeu harusnya malu karena dana bagi reformasi birokrasi itu merupakan pinjaman dari Bank Dunia dengan jumlah Rp13,9 triliun dan harus dibayar oleh rakyat, sementara hasilnya nol besar.

‘’Makanya, harus berapa kasus lagi supaya dia mau mundur? Orang tak percaya lagi pada integritas personalnya karena terbukti intgeritas pribadi dan integritas publik itu berbeda. Sri Mulyani tak punya integritas publik. Terbukti belitan Centurygate dan skandal Gayus sudah membelit, namun Sri tak mau mundur. Itu keterlaluan dan jadi teladan buruk bagi publik,’’ kata Nehemia.

Dalam hal ini, mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazier menilai klaim keberhasilan pejabat Ditjen Pajak mengenai reformasi birokrasi dan modernisasi perkantoran sebagai sebuah kebohongan serius.

Sebab, pejabat di Ditjen Pajak dinilai gagal membenahi birokrasi yang telah menelan biaya sangat besar dengan hasil nol besar. "Mereka sudah membusungkan dada mengaku berhasil melakukan reformasi birokrasi dan memodernisasi perkantoran, tapi nyatanya praktik memperkaya diri di kalangan pejabat pajak masih tumbuh subur sampai sekarang," ujar Fuad Bawazier.

Terkait dengan kegagalan reformasi birokrasi dan modernisasi perkantoran yang menghabiskan dana besar, Fuad mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus untuk mendekonstruksi buruknya sistem remunerasi dan kalau perlu, membatalkannya. (ram)

Membaca dan melanjutkan Sejarah KAMMI

2010-03-27T23:12:00.000-07:00

SEKELUMIT SEJARAH KAMMI

Akhir tahun 2007 indonesia dilanda krisis ekonomi yang sangat parah yang sampai saat ini sisa-sisa dampaknya masih ada, krisis ini dimulai dari guncangan rupiah terhadap dollar amerika, yang akhirnya berdampak sistemik terhadap kondisi ekonomi, dan merebat ke krisis sosial dan politik. Bersamaan dengan situasi nasional, aktivis islam se indonesia (200 kampus)berkumpul di UMM Malang,dalam diskursus kaum muda islam tersebut berkembang ke arah diskusi yang tidak hanya membicarakan persoalan internal lembaga, tapi juga mengarah pembahasan kondisi nasional dan kebangsaan,namun pembahasan tentang kondisi bangsa pada waktu itu tidak sampai membuahkan sebagai hasil dari musyawarah tersebut, dengan pertimbangan eksistensi lembaga (dakwah) kampus yang memang sangat mudah dikooptasi oleh kekuasaan, sebagaimana kebijakan NKK/BKK, dan belum kuatnya kekuatan islam pada waktu itu, termasuk fragmentasi dan pembacaan peserta musyawarah terhadap krisis yang memang beragam, dan karena memang mereka lahir dari latar belakang pemikiran keislaman yang beragam.
namun ide untuk bekontribusi dan turut serta dalam proses perbaikan sosial ekonomi poltik bangsa sudah sangat mengkristal, sehingga pasca dari musywarah tersebut Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dideklarasikan dalam sebuah piagam yang disebut deklarasi malang, sebagai sebuah front aksi yang dikomndani oleh Fachri Hamzah (sbg ketua Umum) dan Haryo Setyoko (sekum).
hari-hari selanjutnya para aktivis KAMMI dipenuhi dengan agenda-agenda demonstrasi massal seluruh indonesia, karena pasca deklarasi di malang tersebut diikuti deklarasi kammi disluruh kampus seindonesia, yang dimulai dengan aksi dilapangan masjid al-azhar jakarta, aksi ini menjadi sangat istimewa karena aksi pertama diluar kampus yang diikuti puluhan ribu manusia, dengan beragama profesi tidak hanya mahasiswa yang pada waktu itu terjadi.
aksi-aksi KAMMI tersebut menjadi katalisator, pendobrak, pencerahan bagi seluruh komponen bangsa, yang selama ini terbungkam atas sikap rezim soeharto yang sangat anti suara-suara kritis dengan pelabelan subversif yang sangat mudah bagi seseorang untuk dibui.
sehingga aksi Kammi ini menemukan momentumnya dan diterima dengan terbuka dan luas, dan menjadi sangat sukses untuk menyatukan opini seluruh masyarakat bahwa bangsa ini harus ada reformasi tidak hanya sebatas reformasi parsial dibidang ekonomi dan sosial tapi sampai mengerucut/konvergen pada satu arah soeharto harus mundur, sehingga tidak terlalu lama kelahiran KAMMI dengan lengsernya Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998, artinya kontribusi Gerakan KAMMI terhadap reformasi yang ditandai dengan lengsernya rezim berkuasa selam 32 tahun, sangat besar, ini menjadi sebuah modal besar bagi KAMMI untuk melakukan karya-karya besar masa depan karena menjadi icon reformasi, walaupun teori-teori/tesis kejatuhan soeharto karena konspirasi Luar sangat besar dan kuat.
pasca kejatuhan "bapak Pembangunan", maka PR besar KAMMI waktu itu adalah mengawal Reformasi agar dipastikan bisa berjalan pada rel yang sebenarnya dan sesuai dengan ruh dan semangat rakyat dalam mendorong perubahan, sehingga KAMMI mengeluarkan indikator kesuksesan reformasi pada 6 hal (yang kita sebut dengan 6 Visi reformasi) yang berisi: Penegakkan supremasi hukum, pemberantasan buday KKN, amandemen UUD 1945, pencabuatn Dwi fungsi ABRI, otonomi daerah yang seluas-luasnya, penegakkan budaya demokrasi yang egaliter. 6 visi reformasi ini tetaplah lah relevan menjadi pisau bedah mengevaluasi keberhasilan reformasi yang sudah 12 tahun, walaupun perlu ada perluasan penafsiran, tetapi ruhnya tetap sama, bahkan 1 dan 2 belum
terselesaikan oleh rezim gusdur sampai SBY yg sudah 2 periode.
FUNGSI SEJARAH
12 tahun yang dilalui merupakan sejarah, dan setelahnya adalah periode baru penulisan sejarah buat KAMMI, kadernya dan bangsanya. alur dari sejarah apapun fakta dan pembacaan dari sejarah itu tetaplah itu sejarah yang akan mewarnai perjalanan kamm, maka setiap kader KAMMI seharusnya selalu membaca sejarah oragnisasi dan gerakannya, karena dalam alquran fungsi sejarah paling tidak ada empat fungsi yang terangkum dalam q.s. 11/120, yaitu :
1. Sejarah berfungsi sebagai peneguh hati
2. Sejarah berfungsi sebagai pengajaran
3. Sejarah berfungsi sebagai peringatan
4. Sejarah sebagai sumber kebenaran
atau Dalam Ilmu sejarah, sejarah dibedakan atas dua fungsi
Fungsi Khusus
Dalam fungsi umum itu terkandung fungsi khusus sejarah, yaitu fungsi
sejarah secara lebih luas. Fungsi khusus sejarah terbagi atas fungsi intrinsik
(fungsi hakiki, fungsi yang melekat pada dirinya) dan fungsi ekstrinsik (fungsi ke
luar dirinya).
Fungsi Intrinsik
Ada beberapa fungsi intrinsik sejarah. Akan tetapi, fungsi intrinsik sejarah
yang paling utama adalah sebagai media untuk mengetahui masa lampau dan
sebagai ilmu.
Sama halnya dengan ilmu-ilmu lain, sejarah sebagai ilmu memiliki fungsi
ekstrinsik. Fungsi sejarah yang penting untuk dipahami adalah fungsi edukatif.
Fungsi edukatif sejarah mencakup :
a) pendidikan nalar (penalaran)
b) pendidikan moral
c) kebijakan/kebijaksanaan
d) pendidikan politik
e) perubahan
f) pendidikan masa depan
g) sebagai ilmu bantu.
dari sejara selama 12 tahun tersebut bagaimana kita menuliskan sejarah yang akan datang...? dengan bertitik tolak dari pembacaan sejarahnya masa lalu, tugas kita adalah mendefinisikan gerakan sesuai dengan fungsi sejarah? karena sejarah terus berulang (BERSAMBUNG)

Adaro Keruk Untung Rp 3,38 Triliun, 3 Kali Lipat APBD Kalsel

2010-03-23T21:17:00.000-07:00

BARABAI, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat, keuntungan perusahaan tambang batubara PT Adaro Indonesia di tahun 2009 mencapai Rp 3,38 Triliun.
Pengerukan sumberdaya alam di Kalsel, ternyata tidak memiliki korelasi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kalsel itu sendiri.
"Jumlah keuntungan ekspor PT Adaro Indonesia sebesar itu hanya untuk kurun waktu tiga bulan sejak Januari hingga Maret 2009 lalu," ujar Direktur WALHI Kalsel, Hegar Wahyu Hidayat di Barabai, ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Kalsel, Selasa (23/2/2010).

Menurutnya, total keuntungan itu tergolong fantastis karena melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalsel hingga hampir tiga kali lipat.
"Jumlah APBD Pemprov Kalsel di tahun yang sama hanya Rp 1,8 triliun. Jauh dibandingkan jumlah keuntungan PT Adaro Indonesia yang 33,3 juta dolar AS atau setara dengan Rp 3,38 Triliun," katanya.
Ia menambahkan, keuntungan sebesar itu tidak berbanding lurus dengan kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan. "Aktivitas pengerukan sumberdaya alam di Kalsel, ternyata tidak memiliki korelasi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kalsel itu sendiri," tambahnya.

Hal tersebut antara lain disebabkan oleh sedikitnya persentase hasil batu bara yang dinikmati dan diberikan untuk daerah. Berdasarkan data WALHI Kalsel, jumlah produksi batu bara mencapai 78 juta ton per tahun. Dari hasil produksi sebesar itu, 70 persen diekspor dan 29 persen lainnya dikirim ke Pulau Jawa dan Bali.
Dari data tersebut terlihat, untuk pemenuhan dan perputaran batubara hasil pertambangan di Kalsel hanya sekitar satu persen dari total produksi untuk setiap tahunnya.
Sementara itu, General Manager Operasi (GMO) PT Adaro Indonesia, Priyadi, saat dikonfirmasi di Dahai Office, Paringin, Kabupaten Balangan membantahnya.
Menurutnya, data besaran keuntungan yang diperoleh WALHI Kalsel bukan hasil keuntungan ekspor dari PT Adaro Indonesia.
"Data itu mungkin saja benar tetapi bukan merupakan keuntungan PT Adaro Indonesia yang beroperasi di Kalsel, tetapi keuntungan menyeluruh dari Group PT Adaro Energy," ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk seluruh wilayah Indonesia PT Adaro Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Tabalong dan Balangan hanya merupakan salah satu anak perusahaan PT Adaro Energy.
"PT Adaro Energy merupakan group perusahaan yang terdiri dari berbagai macam perusahaan dengan berbagai bidang usaha," katanya. Karena itu, kisaran keuntungan sebesar Rp 3,38 triliun sangat mungkin diperoleh oleh PT Adaro Energy sebagai sebuah group perusahaan.
Ia menambahkan, PT Adaro Indonesia diwajibkan menyetorkan 13,5 persen dari kuntungan kepada pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Itu belum termasuk pembayaran pajak 45 persen dari keuntungan yang artinya, lebih dari 50 persen hasil keuntungan PT Adaro Indonesia diberikan kepada pemerintah," tambahnya. Sedang pembagian keuntungan PT Adaro Indonesia kepada daerah, merupakan kewenangan dan diatur oleh pemerintah pusat.

Slide Profil KAMMI

2010-03-13T06:14:00.000-08:00

8 Mahasiswa KAMMI Luka Parah, 1 Tertembak Peluru Karet di Bagian Mata

2010-03-08T05:33:00.000-08:00

(Vibizdaily-Polhukam) Sebanyak tujuh mahasiswa dari KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dilaporkan luka parah akibat diserang aparat. Satu diantaranya tertembak dibagian mata dengan peluru karet, dalam demonstrasi yang mereka lakukan Rabu (3/3) kemarin didepan Gedung DPR-RI, terkait pengambilan keputusan angket Bail-out Century.

Hal ini sebagai mana dikatakan Rijalul Imam (ketua KAMMI Pusat, saat dihubungi via telepon kepada tim vibizdaily Kamis (4/3) di Jakarta.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dikutip dari situs resmi KAMMI Pusat diketahui data korban adalah sebagai berikut:

1. Hilman dari KAMMI Sumedang,

2. Mukhtar dari KAMMI UNJ,

3. Ari dari sumedang,

4. Mulki dari KAMMI UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

5. Adi Fikri dan Fajri KAMMI Banten,

7. Khozinudin dan Abdurrahman KAMMI UIN Serang.

8. Agung Andri, Ketua Pengurus KAMMI Pusat bidang Media dan Kajian Strategis.

Rata-rata mereka berdarah di bagian hidung dan kepala. Sedangkan Agung Andri terkena peluru karet, yaitu. Akibat peluru karet, mata kanannya tidak bisa melihat dan kacamata pecah.

Rijal menyatakan penyesalannya kepada Aparat kepolisian atas kesewenangannya terhadap para peserta demo. Pasalnya Rijal mengklaim bahwa kadernya tidak melakukan perbuatan anarkis saat melakukan demonstrasi.

“Demo KAMMI tidak pernah anarkis. Saat itu massa KAMMI sedang duduk tenang sambil mendengarkan orasi. Namun tiba-tiba para aparat datang memukuli”. Ujarnya.

Rijal juga menyesalkan pembubaran secara paksa massa demonstran yang saat itu masih sekitar pukul 4 sore. Padahal, menurutnya, demo baru boleh dibubarkan paksa setelah pukul 6.
”Pembubaran paksa itu inkonstitusional, karena melanggar peraturan resmi tentang demonstrasi.” ujarnya geram.
Oleh karena itu Rijal atas nama KAMMI, bersama dengan elemen mahasiswa Cipayung Plus lainnya akan mengadukan ke Polda Metro jaya Sore ini, untuk meminta pertanggung jawaban lantaran kesewenangan petugas tersebut
Sementara, itu tim vibizportal masih belum bisa menghubungi sambungan telepon humas Polda Metro jaya untuk meminta klarifikasi.

Mengecam keras kebrutalan pihak kepolisian dalam menangani Demonstran!

2010-03-08T05:28:00.000-08:00

Mengecam keras kebrutalan pihak kepolisian dalam menangani Demonstran!
Kapolri harus bertanggungjawab terhadap kekerasan pihak kepolisian!

Dengan ini Pimpinan KAMMI Pusat ingin menyampaikan ungkapan kekecewaan terhadap aparat kepolisian yang sangat brutal dan tidak bertanggung jawab terhadap massa aksi KAMMI. Berikut kami sampaikan kronologinya:

Massa KAMMI ada di depan gerbang DPR RI, Jalan Gatot Subroto Jakarta, sejak pukul 10.00 WIB, melakukan aksi dengan damai. Orasi dan yel-yel, disela dengan shalat dan istirahat. Pukul 16.45, massa KAMMI tetap tenang, duduk berjongkok ada di tengah massa dari elemen lain. Posisi massa masih di depan gerbang, di belakang kawat berduri. Tiba-tiba dari arah depan pintu gerbang sisi kiri, barisan polisi merangsek maju menyerang massa. Ada lemparan batu dari arah polisi, diserta tembakan peluru karet.

Massa aksi selain KAMMI berhamburan lari ke arah barat pintu gerbang. Massa KAMMI dikomando untuk tetap ada di tempat—karena KAMMI merasa tidak melakukan provokasi. "KAMMI tetap di tempat dan tidak akan melawan." Tapi, karena tetap di tempat, massa KAMMI yang santun, mendapat provokasi. Polisi makin brutal dan anarkis, mereka memukuli demonstran KAMMI. Bukan hanya memukuli, polisi juga menembakkan peluru karet untuk menghalau massa.

Akibat tindakan brutal polisi itu, empat massa dari KAMMI mendapat luka berdarah yang parah. Mereka adalah Hilman dari KAMMI Sumedang, Mukhtar dari KAMMI UNJ, Ari dari sumedang dan Mulki dari KAMMI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mereka berdarah di bagian hidung dan kepala. Termasuk satu orang terkena peluru karet, yaitu Agung Andri, Ketua Pengurus KAMMI Pusat bidang Media dan Kajian Strategis. Akibat peluru karet, mata kanannya tidak bisa melihat dan kacamata pecah.

Massa kammi berangsur mundur ke arah masjid TVRI. Saat ini massa berkumpul di sana menunaikan sholat. Beberapa yang terluka diantar ke rumah sakit. Saat ini korban anarkisme oknum kepolisian tersebut sedang dirawat di RS Aini Kuningan, Jakarta.

Maka dari itu, kami dari Pengurus Pusat KAMMI menyatakan sikap:

1.Mengecam keras tindakan brutal dengan menggunakan kekerasan yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian dalam mengawal demonstran.

2.Menuntut seluruh aparat kepolisian untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengayomi dan melindungi hak-hak rakyat di seluruh Indonesia.

3.Mendesak Kapolri dan jajaran pejabat kepolisian lainnya untuk bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang ditunjukkan oleh aparatnya kepada Mahasiswa.

4.Kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa untuk bersatu, demi menegakkan kebenaran dan keadilan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 03 Maret 2010
ttd,

Rijalul Imam, S.Hum, M.Si.
Ketua Umum KAMMI Pusat

KAMMI Kalimantan Desak Bailout BC Diproses Hukum

2010-03-05T05:37:00.000-08:00

(2/3/2010).

Selasa, 2 Maret 2010 | 22:12 WIB

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO

Ilustrasi

PALANGKARA, KOMPAS.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Kalimantan mendesak kasus dana talangan (bailout) Bank Century dapat segera dibawa ke proses hukum demi terciptanya keadilan publik.

"Kasus Bank Century tidak boleh hanya berhenti di tingkat pansus DPR, sehingga kami mendesak prosesnya diteruskan ke jalur hukum," kata Ketua Umum KAMMI wilayah Kalimantan Gunawan, Selasa

KAMMI Kalimantan secara tegas juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi pemimpin negarawan yang konsisten dan menepati janji untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk dalam penuntasan kasus Century.

Gunawan meminta, Presiden yang telah menyatakan bertanggungjawab atas kebijakan dana talangan Bank Century dapat mendahulukan kepentingan bangsa, di atas kepentingan pribadi dan partai terkait kasus itu.

Ia berpandangan, dalam pansus Bank Century DPR RI terungkap bahwa hampir semua fraksi menyimpulkan ada pelanggaran pada aliran dana Bank Century.

Sebanyak tujuh fraksi menyimpulkan bermasalah terhadap proses dan pelaksanaan kebijakan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) maupun proses dana talangan Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

Menurut dia, pelanggaran tersebut secara jelas dinyatakan sejumlah fraksi ikut melibatkan mantan Gubernur BI Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani.

BPK sebelumnya juga sudah menyatakan ada kesalahan pada dana talangan Century.

"Namun dalam perkembangannya kami juga menyesalkan sikap Partai Demokrat yang melakukan manuver dan tekanan kepada partai-partai, yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh rakyat, akan menyebabkan kejujuran parpol akan berubah," kata Gunawan.

Gunawan menambahkan, pihak-pihak yang berkepentingan seperti Presiden Yudhoyono, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, harus bersama-sama menindaklanjuti temuan pansus angket Bank Century itu demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Selain menuntut proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, KAMMI juga meminta semua pihak terkait untuk berkomitmen dan bersama membangun, menghormati lembaga negara DPR, dengan menghormati keputusan pansus tanpa melakukan intervensi dan tekanan.

Selanjutnya, KAMMI Kalimantan turut meminta KPK tidak mengkhianati kepercayaan rakyat, dengan hanya mengusut korupsi kecil-kecil, sedangkan kasus Century tidak diusut tuntas hanya karena diduga melibatkan sejumlah pejabat negara.

"KAMMI juga meminta seluruh parpol/fraksi untuk bersikap tegas terhadap temuannya selama penyelidikan pansus, jangan khianati keadilan rakyat, saatnya bahwa lembaga DPR adalah benar-benar wakil rakyat dan pengawas pemerintahan yang mempunyai integritas," tambahnya.

Sembilan Fraksi Sepakat, Usut Kasus Century

2010-02-28T06:12:00.000-08:00

PolitikIndonesia.com: Seluruh fraksi dalam Pansus Angket Century DPR menyepakati, aliran dana Bank Century bermasalah. Sembilan fraksi dalam pansus beranggotakan 30 orang itu juga menarik kesimpulan, kesalahan ada pada direksi Bank Century.

"Ya, semuanya sama tadi dalam memberikan pandangan akhir. Intinya, aliran dana Century bermasalah. Titik beratnya di Century-nya itu. Intinya ada kejahatan perbankan," kata anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/02).

Anas mengatakan, kesalahan terberat ada pada direksi bank, yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu. Dengan sudut pandang seperti itu, Ketua Fraksi Demokrat DPR ini, meminta pihak berwajib mulai menyelidiki masalah tersebut.

Anggota Pansus Century dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno yang membacakan sikap fraksinya, dengan tegas menyatakan posisi sekarang 9:0. Artinya, sampai Rabu ini, semua fraksi melihat terjadi pelanggaran dalam bailout Rp6,7 triliun ke Bank Century. Kesimpulan sementara beberapa waktu lalu, posisinya 7:2. Sebanyak tujuh fraksi melihat ada pelanggaran, dan dua fraksi lainnya (Demokrat dan PKB) tidak menemukan kesalahan dalam proses situ.

Meski begitu, pelanggaran di mata PDI Perjuangan, berbeda takarannya dengan pandangan Partai Demokrat. Paling tidak, PDIP menyebut adanya institusi lain yang ikut bersalah bersama direksi Bank Century. Hendrawan menunjuk, adanya peran Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, yang tak bisa lepas tangan dalam mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut.

Pansus juga menyepakati penunjukan tim kecil, yang akan bekerja merumuskan pandangan-pandangan pansus dalam rekomendasinya. Ketua Pansus Angket Century DPR, Idrus Marham mengakan, tugas tim beranggotakan 15 orang itu, merumuskan, dan menyampaikan laporan, yang akan diputuskan secara bersama.

Tim kecil akan berkerja dalam 3-4 hari, termasuk dengan memanfaatkan hari libur Sabtu dan Minggu. Mahfudz Siddik, Wakil Ketua Pansus, yang memimpin tim kecil itu mengatakan, pihaknya akan mulai bekerja, Kamis (18/02), sekitar pukul 14.00 WIB. Menurut aktifis PKS ini, tim kecil akan melaporkan rumusannya, Senin (22/02), dalam rapat pleno internal pansus.

Tim yang dipimpin Mahfudz Siddik itu, beranggotakan wakil dari semua fraksi. Dari Demokrat, ada Benny Kabur Harman, Achsanul Qosasi, Radityo Gumbiro. Fraksi Golkar, diwakilik Ade Komaruddin, Melkias Mekeng, dan Bambang Soesatyo.

Sementara dari PDIP, Hendrawan Supratikno dan Maruarar Sirait. PKS, selain Mahfudz Siddik, juga ada Andi Rahmat. Lalu, PAN, Catur Sapto Edi, PPP: Romahurmuzzy, PKB: Agus Sulistiono Gerindra: Ahmad Muzani dan dari Hanura, Akbar Faizal.

Berikut ini rangkuman pandangan seluruh fraksi yang disampaikan juru bicaranya masing-masing.

GOLKAR

Fraksi Golkar melalui Bambang Soesatyo mengatakan, partainya mencium adanya konspirasi antara Direksi Bank Century dengan pihak lain dalam pengucuran aliran dana bank tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran ke lima kota, FPG menemukan adanya indikasi pelanggaran. Untuk itu, perlu tindakan tegas aparat penegak hukum, untuk mengusut pelanggaran tersebut.

Pelanggaran dilakukan oleh internal Bank Century, dibantu pihak lain, yang bertugas mengamankan. FPG menemukan banyak modus untuk kejahatan perbankan tersebut. Intinya, telah terjadi tindakan konspiratif melawan hukum antara pihak internal Bank Century dengan pihak lain yang memuluskan.

Untuk itu, Fraksi Golkar mengusulkan agar Pansus meminta direksi Bank Century dirombak total. Pertimbangannya, agar tidak ada manajemen yang terlibat. Selain itu, Golkar meminta adanya pembentukan tim khusus untuk memantau aliran dana Century yang belum terungkap. Tim juga bertugas merecovery aset yang dikorupsi dan membayar utang kepada nasabah Bank Century.

PAN

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), melalui anggota Pansus, Catur Sapto Edi menyatakan banyak pelanggaran, dan tindakan melawan hukum, dalam skandal aliran dana Bank Century. Hal ini diperkuat setelah adanya investigasi lapangan oleh anggota pansus di beberapa daerah.

Dalam laporan pandangan yang disampaikan hanya kurang dari 5 menit itu, Catur mengatakan, setelah penyelidikan intensif pansus, investigasi data dan fakta, sampai fokus aliran dana, fraksi PAN menemukan berbagai indikasi kuat. Telah terjadi manipulasi deposito, rekening palsu, rekening fiktif dan kloning.

Selain itu, terjadi banyak pemecahan rekening nasabah menjadi Rp2 miliar untuk mendapatkan penjaminan dana nasabah. Terdapat nama yang tidak sesuai dengan alamat. Hal ini menurut PAN, modus kejahatan yang indikasinya tampak jelas setelah investigasi lapangan.

Fraksi PAN tidak membeberkan poin-poin dari hasil penelusuran dana bank di lima kota yang dilakukan Pansus Hak Angket Bank Century. Juga tidak disebutkan, instansi yang melanggar, apakah pihak bank, BI, LPS dan pihak lain yang terkait.

PPP

Ahmad Yani yang bertindak sebagai juru bicara Fraksi PPP mengatakan, kasus Bank Century mengandung banyak segi dugaan pidana. Kesimpulan pertama PPP, terdapat manipulasi sistemik dan terencana dalam kasus ini. Setelah melakukan kroscek PPP berkesimpulan ada kejanggalan dan manipulasi data secara sistemik dan terencana sehingga para nasabah dirugikan.

Kedua, Bank Century juga patut diduga melakukan pembukuan palsu untuk menutupi tindak pidana pencucian uang. Untuk itu, PPP meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat kepolisian mengusut tindak pidana perbankan itu.

Ketiga, terdapat dugaan dana fiktif di Bank Century, sehingga patut diduga manajemen melakukan penipuan. Keempat, Pansus harus bertindak tegas membuka rekening dan jumlah dana di rekening yang dicurigai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kelima, aparat penegak hukum, KPK dan kepolisian segera bertindak cepat. Terutama untuk mengusut dugaan pidana perbankan, pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi, yang dilakukan Direksi Bank Century, Bank Mutiara atau siapa saja pihak yang terlibat.

DEMOKRAT

Achsanul Kosasih, yang mewakili Fraksi Demokrat menilai adanya kesalahan pada direksi Bank Century, karena dianggap telah merekayasa rekening nasabah. Demokrat melihat telah terjadi tindak pidana perbankan yang dilakukan direksi.

Direksi lama Bank Century, kata Achsanul, telah merekayasa dan menghidupkan rekening nasabah dengan maksud agar mendapatkan pergantian dana. Telah terjadi tindak pidana perbankan, sehingga harus didorong untuk diproses dengan aturan yang berlaku. Demokrat juga menyarankan adanya penelusuran, dan menindaklanjutinya ke KPK, mabes Polri, dan kejaksaan.

Di luar itu, Demokrat menyayangkan opini yang berkembang soal adanya dugaan keterkaitan aliran dana Bank Century dengan Partai Demokrat, ataupun pasangan capres-cawapres yang diusung Demokrat. Padahal, kata Achsanul, itu semua rekayasa Bank Century yang melakukan pelanggaran.

HANURA

Anggota Pansus Century Fraksi Hanura, Akbar Faizal tetap menyinggung perusahaan penyumbang tim sukses pasangan Capres yang menerima aliran dana Bank Century. Dalam kesimpulan akhirnya itu, Hanura juga melihat adanya konspirasi dalam aliran dana Century ke perusahaan tersebut.

Akbar menegaskan, Fraksi Hanura menemukan konspirasi bermodus meminjam rekening orang lain, konspirasi menggunakan deposito orang lain, dan pemecahan deposito. Temuan Hanura itu terkait PT AJP. Perusahaan inilah yang disebut Akbar menerima aliran dana Bank Century dalam jumlah besar.

Data yang diungkap Akbar yaitu, PT AJP dengan mudahnya mengambil dana. Lihat saja, Februari 2009 mencairkan Rp4,02 miliar, Juni 2009 sebesar Rp10,09 miliar, Juni 2009 sampai Rp5 miliar. Total Rp19,1 miliar yang diterima Bank Century cabang Fatmawati melalui BCA Mangga Dua.

Menurut Akbar, berdasar data Komisi Pemilihan Umum, PT AJP menyumbang salah satu capres. Intinya, Fraksi Hanura menemukan dana Century ke AJP disumbangkan ke salah satu capres. Yaitu, 25 Juni 2009 sebesar Rp 600 juta dan Rp850 juta.

Di luar itu, Fraksi Hanura seperti diungkapkan Akbar, menginginkan agar manajemen Bank Mutiara dirombak total. Selain itu, perlu dibentuk tim independen untuk mengembalikan uang nasabah secepat mungkin.

PKS

Juru bicara Fraksi PKS Andi Rahmat mengatakan ada 9 penyimpangan di Bank Century. Pertama, Fraksi PKS menyinyalir adanya praktik pencucian uang dari hasil kegiatan ilegal narkotika. Kedua, ada dugaan penggunaan pedagang valas yang berhubungan dengan Bank Century.

Pedagang valas diduga melakukan praktik pencucian uang yang berhubungan kuat dengan kegiatan ilegal narkotika. Dalam modusnya, kata Andi, selain menggunakan pedagang valas, juga pembayaran remitens tenaga kerja Indonesia. Karena itu, Fraksi PKS meminta Pansus dan penegak hukum menelusurinya dengan tentu saja mengacu pada hal-hal yang mencurigakan.

Ketiga, modus aliran dana dari praktik pemegang saham pengendali kepada nasabah Bank Century. Itu diduga terjadi pada nasabah bernama AR. Pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan I tu, diduga mendapat aliran dana dari pencairan surat berharga, 4 November 2008 senilai US$7 juta. Dana ditransfer ke rekening AR Rp66 miliar melalui perusahaan yang memiliki fasilitas kredit back to back, yaitu PT AI. Kerugian akibat praktik ini, ditanggung dengan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Keempat, PKS juga melihat pelanggaran melalui modus pemecahan dana nasabah menjadi Rp2 miliar, sesuai batas yang ditanggung LPS. Pelanggaran ini, tidak saja dilakukan AR, tapi juga nasabah lain, seperti BS, WI, serta PT DSU. Khusus untuk WI, menggunakan nama anaknya. Untuk PT DSU, proses pemecahan dana dari Rp20 miliar ke nomor rekening pihak lain, termasuk ke karyawan berinisial NI. Yang bersangkutan mengirim dana ke PT TM yang memiliki hubungan kepemilikan dengan DSU.

Kelima, ada modus pembayaran kepada dana nasabah Century atas dana nasabah BS yang tercatat pada PT Antaboga Delta Securitas (ADS) lebih kurang Rp184 miliar. Pembayaran dilakukan kepada BS selaku nasabah terbesar Bank Century. Sedangkan kepada nasabah PT ADS lainnya tidak dilakukan.

Keenam, terjadi transaksi dalam rekening nasabah Bank Century yang tidak diketahui pemilik rekening. Itu juga terjadi di cabang-cabang Century di daerah. Jumlahnya signifikan. Karena itu, Fraksi PKS menyarankan Pansus melakukan penelusuran lebih lanjut.

Ketujuh, dalam kasus BS, terungkap yang bersangkutan mengirim US$96,5 juta dari Century Surabaya ke Century Pusat, di Jakarta. Ini diduga bermotif penyelamatan dana yang bersangkutan setelah mendengar saran dari pengendali saham Century, Robert Tantular. Pergerakan BS memiliki korelasi kuat terhadap proses bailout terhadap Century. PKS meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri lebih saksama kasus BS. KPK juga diminta memeriksa putra BS, yakni SS.

Kedelapan, PKS juga menyinyalir ada peminjaman rekening untuk digunakan pihak lain dalam transaksi. Pelanggaran ini terjadi setelah 13 November 2008. Volume terbesar PMS LPS dipakai untuk menutupi kerugian akibat macetnya surat-surat berharga SSB Bank Century dan penagihan L/C yang jatuh tempo.

Terakhir, kesembilan, adanya modus penarikan tunai warkat yang hingga kini sulit ditelusuri. Panitia Angket belum menemukan satu bukti pun. Padahal, pihak PPATK menyinyalir penarikan tunai melalui warkat lebih dari Rp13 triliun. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penelusuran aliran dana, Fraksi PKS menyimpulkan terdapat aliran dana dari PMS yang diduga digunakan untuk keperluan lain.

Nah, berdasarkan temuan tersebut, Fraksi PKS seperti disampaikan Andi, merekomendasikan kepada lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran perbankan dalam Kasus Century.

PDI PERJUANGAN
Hendrawan Supratikno yang membacakan kesimpulan Fraksi PDI Perjuangan menyatakan kasus Bank Century mengandung empat macam dugaan pidana. Yakni, pidana perbankan, pidana umum, pidana pencucian uang dan pidana korupsi. Untuk itu, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini mendesak aparat penegak hukum mengusutnya.

PDIP melihat telah terjadi praktik-praktik tidak sehat, yang merugikan Bank Century. Fraksi PDIP mencatat sejumlah kejanggalan, di antaranya, terdapat nama nasabah yang tidak ada dalam database. Lalu, terdapat rekening yang sumber dananya tidak jelas, deposito perusahaan yang bermasalah dan pemecahan deposito tanpa prosedur lazim.

Atas dasar temuan itu, telah terjadi indikasi tindak perbankan, pidana umum, money laundering dan tindak pidana korupsi. Sumbernya, dari Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan Penyertaan Modal Sementara.

Phak-pihak yang bertanggung jawab, Bank Century, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kata Hendrawan, perlu dicatat, terdapat pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, aparat hokum harus mengusut tuntas, dan membawanya ke pengadilan.

PKB

Melalui juru bicaranya, Agus Sulitono, Fraksi PKB juga melihat terjadi kesalahan dalam kasus Century ini. Pada penyampaian kesimpulannya, Fraksi PKB menilai manajemen Bank Centuy bersalah, karena telah merekayasa rekening nasabah yang sebenarnya sudah diblokir.

Fraksi PKB juga mencatat pelanggaran lain oleh direksi Bank Century, berupa manipulasi profil nasabah. Ada rekayasa deposan besar dengan memecah uang besar ke bentuk bilyet Rp2 miliar. Lainnya, menggunakan rekening lain untuk memecah uang itu. Pemecahan dilakukan agar masuk batas penjaminan oleh LPS.

Pelanggaran lain yang dilihat PKB, pada pola transaksi ke rekening lain, keluarga atau rekan bisnis. Untuk itu PKB mengusulkan penelusuran aliran lapis kedua bisa lebih jelas dengan melihat lapis ketiga. PKB juga merekomendasikan investigasi tuntas pola pencucian uang, untuk itu PPATK harus menyelidiki ke lapis berikutnya.

Sampai di sini, PKB menimpakan kesalahan pada manajemen Bank Century atas aliran dana Bank Century. Untuk itu, Fraksi PKB meminta ada pengusutan lebih lanjut atas direksi Bank Century di pusat maupun di cabang-cabangnya.

PRINSIP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK

2010-02-11T06:54:00.000-08:00

Prinsip Penyusunan kebijakan Publik
kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu,untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak
prinsip penyusunan kebijakan Publik:

benar dalam prose, yaitu bahwa prosesnya harus transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan melibatkan pihak yang seharusnya terlibat
benar secara isi: yaitu bahwa isi kebijakan; mengatur isu kebijakan yang harus diatur atau fokus pada isu kebijakan; bukan merupakan kompromi politik dan atau ekonomi; langsung pada masalah yang diatur; tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi atau setara dan pasal-pasalnya sinkron
benar secara poltik-etik, yaitu mengakomodasi para pihak yang terkait secara langsung dengan kebijakan, menerapkan prinsip-prinsip pokok dalam good governance dan memperhatikan kaidah-kaidah moralitas dalam pembuatan kebijakan
benar secara hukum; yaitu bahwa kebijakan ini benar-benarmerupakan kaidah hukum, karenanya kebijakan publik bukan merupakan himbauan, melainkan memberikan batas-batas aturan serta mencantumkan sanksi yang tegas pagi pelanggaran atasnya, dan memberikan keadilan dan kesamaan didepan hukum bagi publik
benar secara manajemen; isi dari kebijakan bersifat sistematis, dapat dilaksanakan, meskipun pelaksanaannya bukan oleh pemerintah, namun pemerintah dapat mengendalikan secara efektif, dan mempunyai manfaat dan impak yang terukur
benar secara bahasa; yaitu bahwa setiap kebijakan publik diindonesia harus menggunakan bahsa indonesia yang baik dan benar (sumber; publik policy; Dr. Riant Nugroho)

BJ Habibie: Energi Nuklir Alternaif Energi Masa Depan

2010-02-06T18:38:00.000-08:00

Jakarta, (tvOne)

Pengembangan energi nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang ramah lingkungan, guna memenuhi pasokan listrik di Indonesia pada masa mendatang. Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi, Burhanuddin Jusuf Habibie mengatakan, proyeksi konsumsi energi Indonesia pada 2020 sekitar 157 persen dari konsumsi energi saat ini.

"Proyeksi energi Indonesia pada 2045, sekitar 483 persen dari konsumsi energi saat ini. Kebutuhan energi itu sangat sulit dipenuhi," kata BJ Habibie ketika menjadi pembicara kunci pada diskusi "PLTN Menjamin Ketahanan Penyediaan Listrik Nasional" di Jakarta, Rabu (3/2).

Dikatakan Habibie, sampai saat ini pemerintah Indonesia masih mengandalkan sumber energi primer yang tidak terbarukan seperti bahan bakar minyak (BBM) dan batubara yang memiliki emisi CO2, NO2, dan SO2 tinggi untuk pasokan listrik nasional. Sumber energi primer terutama batubara, melepas begitu saja emisinya maupun debu halus berupa partikel metal ke udara, yang setelah melampaui batas ambang membuat udara menjadi tidak sehat. "Emisi NO2 dan SO2 yang bebas di udara jika terkena air hujan bisa menimbulkan asam, sehingga terjadi air hujan yang mengandung asam," katanya.

Menurutnya, energi nuklir menjadi salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, karena emisinya bisa efisien sampai lebih dari 50 persen. Sehingga sangat dibutuhkan sebagai energi alternatif, untuk memenuhi pasokan listrik di Indonesia pada masa mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Habibie juga menyampaikan tiga skenario pengembangan energi di Indonesia pada masa mendatang, yakni pengembangan energi tanpa nuklir, pengembangan energi dengan opsi nuklir hingga 2025, serta pengembangan energi dengan opsi nuklir kompetisi.

Dalam opsi pengembangan energi di Indonesia pada masa mendatang tersebut, Habibie meminta pada pemerintah, legislatif, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bis abersinergi dan terus memonitor perkembangannya. (Ant)

Persyaratan yang wajib dibawa oleh peserta DM3

2010-01-20T23:51:00.001-08:00

Persyaratan administrasi yang wajib dibawa oleh peserta:
a. Berkas seleksi dari tim seleksi berupa soal, jawaban dan rekap nilai
b. Surat Rekomendasi dari Ketua kammi daerah dan/kammi wilayah/kammi pusat
c. Surat Referensi dari salah satu tokoh daerah (Minimal sbb: Bupati/walikota, Anggota DPRD, Ketua MUI/Ormas islam, Ketua DPD Parpol, Dan Dim, Kapolres, Rektor/Guru Besar)
d. Foto 4 X 6 dan 3 X 4 (Masing – masing 2 Lembar)
e. Undang – undang terkait spesialisasi/profesi yang sedang/akan digeluti
f. Print out Peta geografis, peta demografis dan pemetaan politik daerah
g. Bahan bacaan (referensi)
h. Membawa Laptop untuk memudahkan pembuatan buku
5. Perlengkapan yang harus dibawa oleh peserta yaitu:
a. Pakaian resmi : Kemeja + dasi, Batik, Celana Hitam
(Akhwat menyesuaikan) + Sepatu resmi
b. Pakaian olahraga : Kaos, celana olahraga + sepatu olahraga
c. Pakaian ibadah : Baju koko putih + Sarung + Peci Hitam
(Akhwat menyesuaikan)
d. Catatan untuk akhwat: Selama sesi resmi tidak boleh memakai kerudung berbahan kaos.

Lowongan: Dibutuhkan 30 Orang Terbaik Kader KAMMI

2010-01-04T19:24:00.000-08:00

PENGUMUMAN

Dibutuhkan 30 Orang Peserta 3rd Internasional Youth Gathering, 17 – 24 Januari 2010 (15 Ikhwan dan 15 Akhwat)
Seleksi Peserta
1. Pengurus Aktif KAMMI Di buktikan dengan Surat Rekomendasi Ketua KAMMDA (Setiap Kamda hanya boleh mengirimkan 2 Orang Terbaiknya:1 Ikhwan & 1 Akhwat)
2. Dapat Berbahasa Inggris Atau Arab Secara Aktif
3. Mengirim Artikel dalam Bahasa Inggris atau Arab dengan Tema " Pergerakan
Pemuda Islam Sebagai Pilar Peradaban Baru" Maksimal di kumpul Tgl 7 Januari ke
learn.soc@...
4. Mengirimkan Biodata Lengkap ke learn.soc@...
5. Mendapat Surat Rekomendasi Dari Tokoh Daerah Min 2 Orang
6. Mendapat Surat Rekomendasi Dari Murabbi
7. Minimal Berjenjang Anggota Biasa (AB) 2
8. Di Utamakan memilliki IPK 3,00 di buktikan dengan Photo Copy Transkip)

Pengumuman Peserta Final Tanggal 10 Januari 2010
Keterangan
1. Untuk Persyaratan Nomor 1,4,5,6,7 dilengkapi pada waktu peserta tiba di Jakarta.
2. Peserta Harus Sudah Tiba Tanggal 16 Januari 2010 Maksimal Pukul 12 Siang di
Sekret KAMMI Pusat Jl. Gugus Depan Raya no. 2 Rt 03/Rw 02 Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur 13140.
3. Panitia Hanya Memfasilitasi Peserta Selama di acara terhitung tanggal 17 – 24
Januari 2010.Diluar tanggal itu panitia tidak memfasiitasi
4. Contact Person 081 388 77 4847 A.n Ukhti Apriliana

Ketua PP KAMMI Bidang HLN
(Hubungan Luar Negeri)

Mohan, S.E., M.Si.
081 319 716 722

PLTN, Solusi Krisis Energi Kalbar

2009-12-29T00:54:00.000-08:00

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Barat, Fathan A Rasyid, menyatakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kapasitas 1.000 megawatt solusi dalam mengatasi krisis energi di provinsi itu."Hingga kini krisis listrik menjadi permasalahan utama di provinsi itu, sehingga tidak sedikit niat investor untuk menanamkan modalnya harus ditolak karena terbatasnya pasokan listrik," kata Fathan A Rasyid saat Sosialisasi PLTN dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Pontianak.
Ia mengatakan, ke depan energi listrik dari nuklir memang harus diperhitungkan, kalau tidak diambil langkah tersebut maka krisis listrik di provinsi itu akan terus berkepanjangan."Kami berupaya terus dalam menyukseskan PLTN di Kalimantan. Jumat (16/10) besok kami malah akan melakukan nota kesepahaman antara Bappeda se-Kalimantan di Jakarta," ujarnya.
Fathan menambahkan, PLTN termasuk yang paling ramah lingkungan dibanding energi listrik dari tenaga diesel. "Kami menargetkan PLTN bisa terwujud 10 hingga 16 tahun ke depan kalau mulai dari sekarang dirintis dari prastudi, studi kelayakan, pembangunan infrastruktur hingga operasional," kata Fathan.
Kepala Bidang Manajemen Persiapan PLTN Pusat Pengembangan Energi Nuklir, Bambang Suprawoto menjelaskan, pihaknya sedang melakukan studi kelayakan untuk pembangunan PLTN di Provinsi Kalimantan Barat."Kami telah melakukan pra studi kelayakan dan masuk ke tahap studi kelayakan, ada beberapa lokasi yang akan kami lakukan kajian untuk pembangunan PLTN di Kalbar," katanya.Ia mengatakan, lokasi yang dilakukan kajian di antaranya dekat dengan sumber daya alam untuk pembangkit nuklir, yaitu uranium seperti di Ela Hilir, Kabupaten Melawi. "Untuk kapasitas 1.000 MW paling tidak akan dilakukan 16 tapak sepuluh di antaranya akan dijadikan lokasi PLTN dengan kapasitas masing-masing 100 MW," katanya.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalbar Agus Aman Sudibyo, mengatakan Kalbar sedikitnya mempunyai sekitar 25 ribu ton uranium atau cukup untuk memenuhi bahan bakar energi listrik dari PLTN di provinsi itu hingga 150 tahun ke depan di Ela hilir Kabupaten Melawi.
Ia mengatakan, kebutuhan energi listrik di provinsi itu 339 MW namun suplai dari PLN sekitar 322,9 MW."Di Kota Pontianak ada kelebihan sekitar 10 MW, tetapi tetap saja tidak mencukupi saat beban puncak," katanya.Dua proyek pembangkit tenaga listrik yang masuk dalam program percepatan terletak di Parit Baru (Kabupaten Pontianak) dengan kapasitas 2 x 30 MW dan Pantai Kura-kura (Kabupaten Bengkayang) 2 x 25 MW.
"Tapi semua masih rencana, dan hingga kini belum terwujud," kata dia. (kpl/cax)
sumber : http://www.kapanlagi.com/h/pltn-solusi-krisis-energi-kalbar.html

ADB) siap mendanai tiga proyek interkoneksi listrik yang merupakan bagian dari rencana pengembangan listrik PLN.

2009-12-29T00:30:00.000-08:00

Sistem interkoneksi yang akan didanai ADB meliputi sambungan Jawa-Bali 500 kV, dan interkoneksi regional Kalimantan Barat-Sarawak 275 kV dan Sumatera-Malaka 500 kV.
Interkoneksi dari Kalimantan Barat ke Sarawak adalah sirkit 100 kV dengan biaya sekitar US$150 juta.
Interkoneksi Sumatera-Malaka sebesar 500 kV dan diperkirakan memakan biaya sekitar US$490 juta serta akan mampu membantu penyaluran tenaga listrik hingga 300 MW dalam tahun pertama operasi dan 600 MW setelah itu.
"Interkoneksi ini benar-benar yang dibutuhkan PLN. Dan begitu ADB memberikan indikasi untuk membantu pembiayaan proyek-proyek ini, kami memintanya untuk memulai persiapan proyek pada tahun 2010 sehingga interkoneksi ini bisa berjalan pada tahun 2015," tutur Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Bambang Praptono dalam siaran pers yang diterima detikFinance , Jumat (11/12/2009).
Dua interkoneksi yang akan menghubungkan Indonesia dengan Malaysia akan menjadi yang pertama bagi PLN. Interkoneksi ini adalah komponen yang terpadu dari sistem listrik ASEAN yang menjadi agenda penting jangka panjang pemerintah-pemerintah ASEAN.
Pembuatan sistem listrik secara terpadu semacam itu akan memungkinkan dilakukannya pengembangan sumber daya alam secara lebih efisien dan ekonomis.
Interkoneksi ini juga menjadi bagian dari pembangunan jaringan listrik nasional ASEAN secara lebih menyeluruh.
"Dengan sambungan ini, perusahaan-perusahaan pelayanan umum dari dua negara bisa saling mengambil listrik dari pembangkit listrik yang lebih efisien di saat beban puncak untuk memenuhi kebutuhan daripada menggunakan listrik dari pembangkit mereka sendiri yang lebih mahal disaat beban puncak," kata Bambang.

Mahasiswa kalimantan Dukung Gerakan Antikorupsi

2009-12-09T08:48:00.000-08:00

Rabu, 9 Desember 2009 | 17:45 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, secara serentak dan terpisah mendukung gerakan antikorupsi, Rabu (9/12/09). Mereka mendesak pengusutan tuntas skandal Bank Century dan kasus-kasus korupsi di Kalimantan Timur.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran demonstrasi ialah Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda, Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan Kantor Gubernur Kaltim. Mahasiswa yang turun ke jalan-jalan berasal dari sejumlah kampus yakni Universitas Mulawarman dan Sekolah Tinggi Agama Islam Nasional. Ada juga yang tergabung dalam organisasi seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

"Kami meminta Presiden mendukung pemberantasan korupsi dalam skandal Bank Century," kata Gunawan dari KAMMI Kalimantan. Ketegasan itu perlu ditunjukkan dengan mengusulkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur guna memudahkan pengungkapan skandal itu.

Untuk kasus-kasus korupsi di Kaltim, menurut mahasiswa pengunjuk rasa, kejaksaan dan kepolisian diminta tidak gentar. Aparat patut terbuka dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi seperti penyalahgunaan wewenang dalam pemakaian anggaran daerah untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-17 Juli 2008.

2009-12-09T08:45:00.000-08:00

PONTIANAK, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan dua kabupaten di provinsi itu dapat menjadi lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

"Bisa di Kabupaten Melawi atau di Landak juga bisa," kata Cornelis di Pontianak, Rabu (9/12).

Menurut dia, Kalbar memenuhi syarat untuk dibangun PLTN, karena salah satu wilayah yang mempunyai uranium, yakni di Kabupaten Melawi.

Selain itu, Kalbar relatif aman dari bencana seperti gempa. "Sekarang bagaimana mengemas teknologi supaya tidak bocor, dan limbahnya aman," katanya.

Gubernur Cornelis telah menyampaikan usulan pembangunan PLTN itu kepada Dewan Energi Nasional.

Sumber-sumber daya alam di Kalbar yang dapat dimanfaatkan untuk pusat pembangkit listrik diantaranya angin, air terjun, batubara.

"Angin untuk wilayah kepulauan, air terjun di pedalaman. Sedangkan batubara di Sintang atau Melawi berupa pembangkit listrik mulut tambang," kata Cornelis.

Namun, rencana dan pengembangan sumber energi di Kalbar sangat tergantung komitmen dari Pemerintah Pusat. "Investor sebenarnya banyak yang mau untuk mengembangkan listrik di Kalbar," katanya.

Ia mencontohkan proyek-proyek PLN oleh Independent Power Producers (IPP) di Kalbar yang tidak terlihat kemajuan berarti. "Kalau tidak mampu, seharusnya (izin) dicabut saja," kata Cornelis.

Sementara untuk pembelian listrik dari Malaysia, ia setuju kalau sifatnya jangka pendek. Namun jangka panjang akan lebih baik kalau suplai energi dari Indonesia karena potensi alamnya seperti Malaysia.

PERNYATAAN SIKAP

2009-12-04T06:46:00.000-08:00

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA [KAMMI] PUSAT

UNGKAP TUNTAS ALIRAN DANA BANK CENTURY:
Waspadai Strategi Kuda Troya di Tubuh Pansus Hak Angket!

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Hidup Rakyat Indonesia!

Bank Century sudah membuka mata publik, tentang ketidakberesan pengelolaan negara. Terutama aspek ekonomi dan dunia perbankan. Rakyat makin apatis dan curiga dengan korupsi yang menggurita dalam struktur ekonomi Indonesia. Bank yang sekarang menjadi Bank Mutiara itu, mendapat dana talangan yang alirannya sangat kabur dan ditengarai terjadi pembelokan aliran untuk kepentingan politik.

Pada tanggal 24 Nopember 2008, bail-out (dana talangan) untuk Bank Century disetujui dan sejak itu dana menggelontor secara bertahap sampai mencapai Rp. 4,9 triliun. Karena penggelontoran masih akan diteruskan, maka pada 18 Desember 2008 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan perubahan undang-undang yang mengatur bail-out melalui Perppu No 4/2008. Perppu yang setelah berjalan 3 bulan ditolak oleh DPR menyatakan bahwa pemegang kewenangan pemberian bail-out tidak bisa dituntut hukum. Ironisnya setelah penolakan itu, bail-out Bank Century terus dikucurkan, sehingga akhirnya mencapai Rp. 6,7 triliun.

Kata pemerintah, angka bail-out yang sangat besar itu karena khawatir akan timbulnya dampak sistemik dari bangkrutnya Bank Century. Alasan ini tidak masuk akal, karena didasarkan pada ukuran dampak psikologis, tidak lazim di lingkungan perbankan. Sampai saat ini pun aliran dana Bank Century, baik sebelum maupun sesudah pengucuran dana bail-out, tidak diumumkan. Apalagi pemeriksaan Bank Century diberikan kepada BPK, suatu lembaga yang notabene tidak boleh meminta data PPATK.

Besarnya angka bail-out juga disebabkan karena deposan kelas kakap menerima bunga simpanan tidak wajar melebihi standar LPS. Mereka yang menjadi donatur besar partai pemenang pemilu ini juga ikut campur dalam mengatur penyelamatan Bank Century. Walhasil kasus Bank Century jelaslah merupakan skenario korupsi uang negara untuk pemenangan Pemilu dengan modus mengucurkan bail-out kepada bank yang dibangkrutkan.

Lalu, di DPR RI mulai mencium adanya hal yang tidak beres di sini. Beberapa anggota dewan menginisiasi terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk Bank Century. Hari ini, digelar sidang paripurna untuk penetapan Pansus Hak Angket atas Bank Century. Awalnya, Fraksi Demokrat, bersikukuh tidak masuk dalam Pansus. Ternyata, di akhir tikungan, fraksi terbesar DPR RI ini berbondong masuk. Ada apakah ini?

Ingat strategi kuda Troya yang dipakai tentara Yunani untuk menghancurkan pasukan Troya. Ini mengacu ke strategi perang yang populer di abad ke-13 sebelum Masehi, yaitu sebuah perang besar yang tergambar dalam kisah Illiad dan Odyssye karangan Homeros. Di situ, sebuah patung kuda raksasa yang memuat pasukan disusupkan ke dalam benteng musuh. Dikira hadiah dari musuh yang menyerah, ternyata berisi pasukan elite yang menghancurkan benteng dari dalam.

Karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus mengawal agar tidak terjadi penggembosan dalam sidang paripurna DPR yang akan membahas angket Century. Jangan sampai, hak angket Century hanya menghasilkan rekomendasi yang tak berarti apa-apa. Apalagi oleh pihak yang kemudian berbalik arah. Skandal Bank Century harus diungkap, termasuk data-data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan butir-butir pemikiran tersebut, maka Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia [KAMMI] Pusat, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Kasus Bank Century sudah menjadi sebagai kejahatan negara kepada warga negara (state capture corruption) yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan warga terhadap perbankan nasional.

2. Pemerintah harus segera menyelesaikan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel, dan mengembalikan dana para nasabah Bank Century secepatnya tanpa diskriminasi, sebagai wujud perlindungan negara terhadap warga negara.

3. Menuntut KPK agar segera mengusut kasus Bank Century, sebagai kasus pidana luar biasa yang memiliki implikasi publik yang sangat mendalam secara sosial, politik, dan ekonomi. Ini harus KPK, karena polisi tampaknya tidak berniat melakukan upaya terhadap penegakan hukum, seperti dalam kasus Anggodo.

4. Meminta kepada seluruh anggota legislatif dan rakyat Indonesia untuk mewaspadai adanya penggembosan dari dalam Pansus Hak Angket Bank Century oleh fraksi politik yang dominan. Waspada Kuda Troya!

Demikian pernyataan sikap kami, demi perjuangan penegakan keadilan dan penuntasan korupsi di Nusantara! Hidup Rakyat Indonesia!

Jakarta, 1 Desember 2009

Ketua Umum KAMMI Pusat
Rijalul Imam, MSi

Kontak Person:
Amin Sudarsono - Ketua Departemen Kajian Strategis (021-95822300)

Fakta Kesalahan Sistemik BI dalam Penanganan Kasus Bank Century

2009-12-03T07:42:00.000-08:00

Berdasarkan UU 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana revisi terakhir dalam UU 6 Tahun 2009 menegaskan bahwa tujuan berdirinya Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
c. mengatur dan mengawasi Bank.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut, gaji anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) saat ini rata-rata Rp 200 juta per bulan. Jauh diatas gaji menteri sebesar Rp 18 juta per bulan, dan rata-rata gaji anggota direksi badan usaha milik negara sebesar Rp 100 juta. Pendahuluan

Pada tanggal 26 September 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan laporan “Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century” yang ditandatangani oleh Suryo Ekawoto Suryadi selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan. Laporan tersebut diserahkan kepada DPR pada tanggal 28 September 2009 dan bersifat ‘rahasia’ atau hanya untuk konsumsi kalangan tertentu (kompas). Setelah ditunggu-tunggu lebih dari 1.5 bulan, akhirnya beredar secuil informasi hasil audit investigasi sementara BPK yang diungkap oleh Kwik Kian Gie pada 9 Nov 2009 melalui tulisannya berjudul Kasus Bank Century : Istilah “Sistemik” yang Bersayap.

Tulisan Kwik Kian Gie mendapat perhatian besar media massa karena tulisan tersebut didasari oleh progres report BPK per 26 September 2009. Para jurnalis dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, ramai-ramai memburu progress report investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century (RMOL). Tulisan Kwik Kian Gie ini mentriger para anggota DPR RI mulai memberi dukungan dalam usulan hak angket kasus Bank Century.

Tulisan investigatif Kwik Kian Gie (+fakta audit sementara BPK) sekaligus ‘menampar’ pernyataan para pejabat yang selama ini melindungi tindakan bailout Century. Selama ini para pejabat yang mengucurkan dana Rp 6.7 triliun berkelik untuk menghindari ‘dampak sistemik’, namun tidak pernah berbicara hal substansi-kronologi mengenai kondisi Bank Century (BC) itu sendiri.

* Presiden SBY pada 26 Sept 2009 di Amerika Serikat menyebutkan bahwa penyelamatan BC pada akhir 2008 lalu adalah demi kepentingan besar, yaitu menyelamatkan perekonomian nasional (okezone).
* Mantan Gubernur BI Boediono (Wapres) pada 6 Nov 2009 menyatakan bahwa BC harus diselamatkan karena bisa berdampak pada bank-bank yang lain akibat kondisi keuangannya. “Situasi pada saat bank tersebut seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998. Jika tidak ditangani dengan baik, maka bank itu kolaps dan bisa memberikan efek domino kepada perekonomian” (Kompas).
* Menkeu Sri Mulyani yang menjadi Ketua KSSK berkali-kali menyatakan bahwa alasan menyelamatkan BC karena bank ini ‘berpotensi sistemik’ dalam merusak sistem perbankan nasional. Sebelumnya, Sri Mulyani berkelik (berbohong) bahwa dia telah melaporkan kepada Wapres JK terlebih dahulu sebelum memutuskan membailout BC (Kompas).

Apakah Benar Bank Century Berpotensi “Dampak Sistemik”?

Pihak yang bertanggungjawab dalam pengucuran dana kea BC selalu beralasan bahwa penyelamatkan BC karena bank ini ‘berpotensi sistemik’ dalam merusak sistem perbankan nasional. Karena berpotensi ‘resiko sistemik’ maka negara melalui ini LPS bertanggung jawab untuk menyuntikkan dana 6,7 triliun rupiah ke bank tersebut. Tanpa data yang lengkap, argumen ini saja masih layak diperdebatkan. Dari segi ukuran dan networking, apakah hipotesis bahwa kalau Bank Century tidak diselamatkan (langsung ditutup) akan mengalami kerusakan sistemik?

Fakta I : BI Ragu Apa itu Sistemik!

Berdasarkan catatan rapat tanggal 21 November 2008, penyelamatan Bank Century sempat ditolak sejumlah pejabat tinggi Departemen Keuanganyang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku ketua KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan Gubernur BI Boediono. Para pejabat Depkeu tersebut mempertanyakan dan tidak setuju dengan argumentasi dan analisis Bank Indonesia (Boediono) yang menyatakan bahwa persoalan Bank Century ditengarai berdampak sistemik.

Menanggapi penolakan tersebut, pihak Bank Indonesia mengakui sulit untuk mengukur apakah masalah Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik karena hal tersebut merupakan dampak yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur menurut BI hanyalah perkiraan biaya yang timbul apabila dilakukan penyelamatan mengingat situasi. Dengan mengingat situasi yang tidak menentu, maka BI melakukan penyelamatan dengan meminimalisasi biaya (Kompas).

Yang parahnya bahwa penjelasan sistemik KSSK (Sri Mulyani) tidak disampaikan kepada Wapres Jusuf Kalla selaku pimpinanan tertinggi negara (ketika SBY melakukan kunjungan ke LN). Sri Mulyani baru menyampaikan konfirmasi kepada JK pada 25 November 2008, 2 hari setelah pengucuran dana perdana sebesar 2,7 triliun pada tanggal 23 Nov.

Disisi ukuran dan pengaruh dalam dunia perbankan, BC hanya menyumbang0,68 % dalam rasio DPB bank/DPK industri dan rasio kredit bank/kredit industri hanya 0,42 %. Maka, fungsi BC dalam industri perbankan tidak ada artinya sama sekali. Di mana sistemiknya? Mungkin sangat berarti untuk pihak-pihak tertentu yang menggunakan BC sebagai pencuci uang dan berbagai praktik kotor yang masih harus dibuktikan oleh laporan final oleh BPK.

************

Untuk fakta-fakta selanjutnya, akan didasari oleh progress report BPK per 26 September 2009 yang sebagian telah dipublis oleh media dan khususnya tulisan Kwik Kian Gie pada 9 Nov 2009 di Suara Pembaharuan.

Kwik Kian Gie

Untuk pertama kalinya, Boediono, yang begitu erat keterkaitannya dengan kasus Bank Century (BC) dan sekarang wakil presiden, memberikan keterangan tentang BC seusai salat Jumat, 6 November yang lalu. Jelas saja dia harus membela bahwa suntikan dana yang demikian besar untuk bank yang demikian kecil memang diperlukan, karena dia dalam kedudukan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) adalah tokoh kunci ketika bail out yang kontroversial dilakukan.

Dikatakan bahwa bail out dilakukan untuk menghindari efek domino yang sistemik, tidak untuk menyelamatkan bank, dan juga tidak untuk menyelamatkan kepentingan deposan besar. Dikatakan juga, harus dibedakan antara tindak kejahatan dan tindakan penyelamatan. Dan penyelamatan itu tidak untuk kepentingan eksistensi bank-nya, tidak untuk kepentingan deposan besar, tetapi untuk menghindari kerusakan dunia perbankan secara sistemik.

Wapres Boediono tidak mengemukakan data dan fakta dalam pernyataannya. Kalau dia boleh membentuk opini publik dengan cara demikian, saya merasa juga boleh mengemukakan data dan fakta yang termuat dalam berbagai media massa dan yang termuat dalam “Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century” yang ditulis oleh BPK dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2009 oleh Suryo Ekawoto Suryadi selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan. Apa semua data dan fakta tersebut? Antara lain sebagai berikut.

Fakta II : Siapa yang Membuat Kerusakan Sistemik, BI atau Century?

Kelahiran BC yang sangat bermasalah beserta keseluruhan proses kerusakannya dibiarkan secara sistemik oleh BI. Berikut beberapa fakta kerusakan sistemik BC (bukan sistemik perbankan) yang telah dibiarkan BI sejak berdirnya BC:

* Laporan Keuangan Bank Pikko dan Bank CIC, yang dinyatakan disclaimer oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dijadikan dasar merger BC.
* Pengurus bank, yaitu direksi dan komisaris, ditunjuk tanpa melalui fit and proper test. Pemegang saham pengendali yang tidak memenuhi fit and proper test tetapdipertahankan.

Lalu, mengapa ada deposan yang berani ‘menitip’ uang di Bank Century?

Fakta III : BI Tergesa-gesa Membuat Peraturan demi Menyelamatkan Century

Sebagai otoritas pengawas perbankan nasional, mestinya BI bekerja secara adil dan proportional kepada seluruh perbankan nasional. BI mestinya membuat kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh Bank dan nasabah. Namun, detik-detik menjelang penyelamatan BC, justru BI mengeluarkan aturan hanya demi menyelamatkan BC.

* Pada 30 Oktober 2008, BC mengajukan permohonan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) kepada BI sebesar Rp 1 triliun karena kesulitan likuiditas.
* Permohonan tersebut diulangi pada 3 November 2008 karena pada saat mengajukan permohonan FPJP I, posisi CAR BC (analisis BI) adalah +2,35% (per 30 September 2008), sedangkan persyaratan untuk memperoleh FPJP sesuai dengan PBI No. 10/26/PB/2008 tentang FPJP Bank Umum, CAR-nya minimal harus 8%, sehingga BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.
* “Demi” menyelamatkan BC, pada 14 November 2008, BI Bank Indonesia (PBI)mengubah Peraturan mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8% menjadi CAR minimal positif (> 0%). Dengan perubahan ketentuan tersebut dan dengan menggunakan posisi CAR per 30 September 2008 sebesar positif 2,35%, BI menyatakan bahwa BC memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.
* Namun fakta lain menunjukkan bahwa bahwa CAR BC per 31 Oktober 2008 sudah -3,53%, sehingga seharusnya BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Selain itu, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan sebesar Rp. 469,99 miliar ternyata tidak secured.
* Berdasarkan perubahan PBI tersebut, pada 14 November 2008, BI menyetujui pemberian FPJP kepada BC. Jumlah FPJP yang telah disalurkan kepada BC adalah Rp 689,39 miliar yang dicairkan pada 14 November 2008 sebesar Rp 356,81 miliar, 17 November 2008 sebesar Rp 145,26 miliar, dan 18 November 2008 sebesar Rp. 187,32 miliar.

Fakta IV : BI Lalai dalam Pengawasan ketika Status “Pengawasan Khusus” BC

Secara sistemik, BC digerogoti oleh pemilik dan atau manajemennya sendiri, yang secara sistemik pula dibiarkan oleh BI. Faktanya sebagai berikut. Setelah BC ditempatkan dalam pengawasan khusus pada 6 November 2008, BI mestinya tidak mengizinkan penarikan dana secara besar-besara dari pihak terkait yang tersimpan dalam BC. Hal ini didasar oleh Peraturan BI No. 6/9/PBI/2004 yang diubah dengan Peraturan BI No. 7/38/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Namun, setelah BC dalam pengawasan khusus BI, ternyata ada penarikan dana oleh pihak terkait yaknimasing-masing Rp 454.9 miliar, USD 2.22 juta atau Rp 23 miliar, AUD 164.8 ribu atau Rp 1.3 miliar dan SGD 41.3 ribu.

Kalau di BLBI adalah kecerobohan, sebaliknya kalau di Bank Century sudah terang- terangan dan bisa jadi merupakan kesengajaan.
-Kwik Kian Gie-

Fakta V : Menkeu, Gubernur BI dan LPS Mengabaikan Aspek Kriminalitas pada BC

Pada 31 Agustus 2009, JK memberi keterangan pers pasca pernyataan Sri Mulyani yang sebelumnya ‘berkilah’ (pernyataan tidak benar) bahwa ia telah melapor kepada JK sebelum bailout BC. Wapres menegaskan, masalah yang lahir di BC bukan karena krisis, melainkan akibat perampokan yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Dalam kondisi semacam ini yang diperlukan adalah tindakan dari Bank Indonesia. Namun, kenyataannya tidak.

“Pendapat saya sejak awal solusi terhadap bank-bank bermasalah tidak dengan bail out karena sesuai pengalaman tahun 1998 sehingga merugikan negara sampai Rp 600 triliun dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hingga kini bahkan sampai 20 tahun mendatang rakyat harus membayar dengan bunga dan pokok sebesar Rp 60 triliun melalui APBN. Padahal, seharusnya kasus itu menjadi tanggung jawab pengawas bank yang ketat dari Bank Indonesia,”

Oleh sebab itu, kata Wapres, kasus Bank Century adalah kriminal. “Karena pemilik bank merampok banknya sendiri dan dananya dilarikan ke luar negeri. Padahal, obligasi yang diterbitkannya juga bodong atau tidak ada nilai. Seharusnya ini diawasi dengan baik dan benar oleh BI,”

“Menanggapi laporan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengenai kasus Bank Century, yang saya nilai sebagai perampokan, saya sempat meminta kepada Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu untuk segera melapor ke polisi guna menangkap Robert Tantular dan direksi yang bertanggung jawab dan menyita aset. Ternyata Bank Indonesia (Boediono) tidak berani.Alasannya, tidak ada dasar hukum,”

“Saya minta kepada Kapolri untuk segera bertindak. Hari itu juga, dalam waktu tiga jam, Robert Tantular akhirnya ditahan polisi. Kasus Bank Century adalah kasus kriminal,” ujarnya.

Jusuf Kalla, 31 Agustus 2009 – Suara Merdeka

Pernyataan JK sesuai dengan Audit investigasi sementara BPK

* Pada 14 November 2008, Robert Tantular (RT) memerintahkan BC Cabang Surabaya memindahkan deposito milik salah satu nasabah BC senilai USD 96 juta dari kantor Cabang Surabaya-Kertajaya ke Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan. Setelah itu, Dewi Tantular (DT) dan RT mencairkan deposito tersebut senilai USD 18 juta tanggal 15 November 2008 yang digunakan oleh DT (Kepala Divisi Bank Notes) untuk menutupi kekurangan bank notes yang telah digunakan untuk keperluan pribadi DT; DT telah menjual bank notes ke luar negeri dengan jumlah yang melebihi jumlah yang tercatat, sehingga secara akumulatif terjadi selisih kurang antara fisik bank notes dan catatan akuntansi. Deposito milik nasabah tersebut kemudian diganti oleh BC dengan dana yang berasal dari FPJP.

Hak Angket Adalah Wajib!

Dari fakta dan audit audit sementara BPK menilai saja sudah terjadi berbagai pelanggaran aturan yang dilakukan oleh penanggungjawab bailout BC, terutama BI sebagai regulator perbankan nasional. Yang lebih parahnya lagi, BI ‘gagal’ mengawasi BC yang notabene bank yang hanya memiliki beberapa cabang di Indonesia. Padahal berdirinya BI memiliki fungsi dan tujuan yang jelas seperti tertera dalam UU 23/1999 yang saya kutip pada bagian awal tulisan ini.

Belum berbicara aliran dana dari BC, kita setidaknya melihat bahwa kebijakan dan penangganan BC sangat kuat indikasi pidanannya. secara nyata terjadi kejahatan-kejahatan pidana seperti pelanggaran posisi devisa neto, penyimpangan surat berharga, kredit fiktif, dan pengeluaran fiktif.

Oleh karena itu, usulan hak angket DPR sangatlah logis untuk melakukan reformasi jilid ke sekian untuk Bank Indonesia, meski audit aliran dana masih belum kelar. Dan kasus BC menambah daftar Bank Indonesia yang sarat dengan praktik korup, meski reformasi telah bergulir. Dua Gubernur BI pasca reformasi yakni Syahrir Sabirin dan Burhanuddin Abdullah pernah dan sedang menjalankan hukuman penjara. Begitu juga kasus suap pemilihan Miranda Goeltom dan dana Yayasan BI sebesar Rp 100 miliar yang 30 miliarnya mengalir ke anggota-anggota DPR RI.

Para pejabat BI yang pernah bertanggungjawab pada kasus Bank Century sejak 2005-2009 harus diminta pertanggungjawab. Mereka adalah Gubernur BI (Burhanuddin Abdullah dan Boediono) serta para anggota Dewan Gubernur BI yakni Miranda Goeltom, Darmin Nasution, Hartadi A. Sarwono, Siti Chalimah Fadjrijah, S. Budi Rochadi, Muliaman D. Hadad, Ardhayadi Mitroatmodjo, Budi Mulya.

Sambil menunggu dan mendesak agar BPK dan PPATK mempercepat audit investigasi secara transparan dan bebas dari kepentingan penguasa, hak angket harus digunakan secara benar untuk mereformasi Bank Indonesia. Dan setelah itu, apabila hasil final BPK (melalui data PPATK) menemukan: (1) penyelamatan BC terkait untuk menyelamatkan deposan besar dan (2) penyelamatan BC terkait untuk aliran dana tidak wajar (pencucian uang) pihak tertentu. Maka proses ini harus berlanjut sampai pada pimpinan KSSK yakni Sri Mulyani, Boediono dan Raden Pardede + pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari bailout BC.

*************

http://www.detiknews.com/images/content/2009/11/19/10/nenek-coklat-dal.jpg

Dan saya masih berharap agar masyarakat semakin kritis atas proses hukum negeri ini yang telah lebih banyak digunakan penguasa untuk menjerat orang kecil seperti nenek Minah (55). Nenek Minah yang memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) harus mendekam 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan (detiknews).

Sementara pelanggaran dana BOS, aliran dana korupsi DKP 2004, perampokan BLBI 1997-1998, pidana dana kampanye pilpres dan sejumlah pidana korups lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu tidak pernah diusut tuntas.

Dan semoga pemerintah SBY mau merealisasikan janji-janjinya pada tahun 2004 yang kembali mengumbar janji pada tahun 2009 bahwa ingin menegak hukum. Nonsense berkoar ‘berdiri di depan menegakkan hukum’ jika kasus-kasus hukum yang besar dan nyata tidak pernah diproses, sementara orang yang miskin tidak berdaya seperti nenek Minah mendapat penegakan hukum 1000%.

Salam Nusantaraku,
ech-wan, 21 Nov 2009

Referensi Utama:

* Kwik Kian Gie – Istilah “Sistemik” yang Bersayap”
* Suara Merdeka
* A. Tony Prasetiantono – Mengapa Century Perlu Diselamatkan? (Pro Bailout)

Tulisan Terkait:

* Kasus Bank Century : Jangan Gunakan “Pisau” Menghukum Rakyat (1)
* Kasus Bank Century : Siapa yang Diuntungkan? (2)
* Kasus Bank Century : Boediono Terancam Dipidana (3)

Respon Sdr IipBanjary,

Terima kasih Sdr IipBanjary atas komentarnya. Saya akan tambahkan khususnya poin ke-2 yakni Proyeksi profitability kedepan dari BC/bank Mutiara–berapa yang kira-kira disumbangkan ke APBN setelah bank ini diambil alih negara. Meski kita harus memiliki pandang optimis, namun dalam kasus BC saya cukup pesimis. Berdasarkan pengalaman BLBI 1997-1998, recovery rate aset untuk bank-bank BPPN adalah 28%. Dalam hal ini negara dirugikan ratusan triliun yang mana total dana talangan mencapai Rp 600 triliun.

Bagaimana dengan Century?

Secara hitungan kasar, dana talangan ke BC mencapai Rp 6 triliun (per Februari 2009) + Rp 630 miliar pada Juli 2009. Bila kita asumsi bahwa BC dapat membekukan keuntungan rata-rata Rp 300 miliar per tahun, maka selama 3 tahun BC baru mengembalikan Rp 830 miliar (NPV, 9%). Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dengan aset yang dimiliki sekarang, BC mampu dijual dengan harga Rp 7 triliun (NPV Rp 5.8 T pada tahun 2012)?

Belajar dari pengalaman sebelumnya yang memiliki recovery asset ratio dibawa 30%, maka dari laporan asset, kewajiban dan dana pihak ketiga dari BC sekarang dan diikuti oleh dengan kinerja maksimum, paling-paling Bank Century berhasil dijual dengan harga Rp 4-5 triliun pada 2012. Bila BC berhasil dijual Rp 5 triliun, maka setidaknya negara dirugikan Rp 2 triliun. Jadi, jangankan berbicara tentang profitabilitas, untuk imbas modal saja sudah sangat sulit!

INFO DM 3 KALIMANTAN

2009-11-29T01:22:00.000-08:00

Daurah Marhalah III Nasional KAMMI

Qiyadatul Mustaqbal

Palangkaraya, kalimantan tengah, 27 - 31 Januri 2010

Calon Peserta diwajibkan memenuhi syarat peserta DM III sebagaimana tercantum dalam Manhaj KAMMI 1427 H

a. Telah mendapatkan sertifikasi IJDK AB 2

b. Aktif dalam kegiatan KAMMI

c. Aktif dalam kegiatan KAMMI (Kamda, Komisariat atau diberdayakan dalam wajihah da’wah yang lain)

d. Bersedia Menjadi Pimpinan Kamda, Pimpinan atau Pengurus Pusat

e. Sudah terbina secara kontinyu minimal 2 Tahun

f. Mendapat Rekomendasi Kamda

Beberapa tahapan yang akan dilalui yaitu:

a. Tahap Sosialisasi : 1 - 6 Desember 2009

b. Tahap Seleksi Daerah : 7 Desember – 15 Desember 2009

c. Tahap Pendaftaran : 16 – 20 Desember 2009

d. Tahap Pra DM III : 21 – 30 Desember 2009

e. Tahap DM III : 27 – 31Januari 2010

Pembentukan kepemimpin

2009-09-01T22:44:00.000-07:00

Pembentukan kepemimpinan

Menuju tahapan Pelatihan kepemimpinan nasional (DM 3) KAMMI WILAYAH KALIMANATAN (JANUARI AWAL 2010 di Palangkaraya/kalteng*)

kepemimpinan merupakan salah satu persoalan urgen yang menghalangi dari umat kita dewasa ini. krisis dalam berbagai bidang yang menimpa kita disebabkan oleh tidak adanya tujuan yang menjadi orientasi kita, yaitu tujuan yang seharusnya mempersatkan rencana-rencana kita serta memberikan rasionalitas dan keharmonisan.
pembentukan kepemimpinan adalah permasalahan umat. umat harus bangkit dengan semua lembaga-lembaganya lalu mengatasi segala problematiknya. masa depan kebangkitan umat manusia tergantung saat ini dan tergantung pada kualitas manusia yang memimpin yang dipersiapkan oleh lembaga-lembaga dan oragnisasi-organisasi kepemimpinan. tidak ada pilihan lain bagi umat selain memberikan perhatian yang besar terhadap keemimpinan juga mengeluarkan dana yang banyak untuk mencetak seorang pemimpin. saat ini, banyak harapan indah mengenai kepemimpian yang menggoda khayalan serta menggelitik perasaan, namun semua itu tidak dituangkan dalam perbuatan
kita dan kami yakin bahwa ada hakikat mendasar yang dilupakan banyak orang, yaitu bahwa kita membangun masyarakat yang kuat dalam semua elemenya dengan memulai dari maing-masing individu. selama kita tidak melakukan hal itu, maka esok tidak lebih baik dari pada hari ini. kita sebagai umat islam harus membawa jawaban atas semua pertanyaam yang membingungkan dunia dengan cara mempelajari kepemimpinan. masing-masing dari kita memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu pemimpin umat ini jika kita menghiasi diri dengan nilai kepemimpinan yang agung.
KAMMI sudah mendefinisikan diri sebagai wadah perjuangan untuk mencetak pemimpin dan mendeklarasikan diri dengan sebuah cita-cita model kepemimpinan muslim negarawan, ini adalah tantangan dan pertanyaan besar dari umat dan dunia bisakah dari rahim KAMMI LAHIR PEMIMPIN MUSLIM NEGARAWAN YANG DIBUTUHKAN DAN MENDESAK HARUS HADIR DITENGAH UMAT. KAMMI sudah 11 tahun hadir di dunia ini, dan mewarnai peradaban islam, dan lahirnya pemimpina dari gerakan ini masih jauh atau masih dalam proses itu. hari ini pemimpin (formal dalam tataran negara) yang telah ada di negara ini dan mempengaruhi dilahirkan dari institusi militer (soeharto, sby) dan intitusi sipil masih sedikit dan sayang juga tidak bertahan lama (bukan mempertentangkan sipil dan militer), dan yang lebih memilkukan adalah pemimpina yang lahir dari lembaga islam juga masih sedikit (Gusdur/NU), bahkan dari tingkatan lembaga-lembaga formal negera (nasional) lahir dari institusi islam ; Akbar tanjung (HMI), Hidayat Nurwahid (PKS), BI, DPR, BPK, MA, lahir dari institusi perguruan tinggi. begitu juga lembaga independent negara KPK, KPI, komisi kepolisian, dll, lembaga independent inilah yang banyak diambil oleh lembaga-lembaga dan mantan aktivis organisasi.
pemimpin tentunya dalam pemahaman kammi bukanlah hanya pemimpin dalam bentuk formal negara tapi setiap orang/pemimpin yang bekerja untuk kebaikan bangsa/rakyatnya adalah juga pemimpin, tetapi dengan usia kammi yang sekarang kammi belum signifikan melahirkan orang-orang yang berpengaruh dalam negara ini, kita bisa lihat lembaga non government (NGO/LSM) yang berpengaruh dinegara ini ICW, Walhi, JIL, TI, LBH, LSI,dam NGo di daerah mungkin masih sedikit lahir dari kammi, ini adalah tantangan pengkaderan kempimpinan kammi, pelatihan kepemimpinan kammi baru melahirkan orang-orang yang setelah dari kammi bergabung dengan lembaga dakwah (IKADI, dkk), partai (PKS, dan sedikit yang lainnya), lembaga pendidikan/training dan sosial , LSM (PPNSI, Paham, dll), lembaga perempuan juga masih sedikit dan lembaga lainnya yang berhaluan kental keislamannya, kalau lembaga lain masih sedikit (dan ini sudah sangat bagus dengan usia 11 tahun), DAN menjadi tantangan kita menjadikan pengkaderan KAMMI mampu melahirkan lagi aktivis/pemimpin yang berada disemua lini dan berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
tentunya kita akan memiliki cacat bila hanya menonton dan menanti datangnya pahlawan (pemimnpin/aktivis) tanpa melakukan apa-apa. kita memandang dengan penuh takjub kepada orang yang diberikan harapan untuk keluar dari kebingungan, namun kita lupa bahwa diri kita juga memiliki kemampuan untuk menjadi pahlawan. kita adalah satu kebaikan dalam kehidupan ini, bahkan merupakan pencipta keagungan dan tokoh penggeraknya. kita adalah orang-orang yang terasing yang memperbaiki diri ketika manusia lain rusak, hidup dengan sifat-sifat yang mulia dan mati dengan meninggalkan tanda-tanda yang tak terhapus. (referernsi dari sebuah buku kepemimpinan islam) @ Gunawan (kamwil kalimantan)

AHLAN WA SAHLAN ANGGOTA DPRD KALTIM PERIODE 2009 - 2014

2009-09-01T02:06:00.000-07:00

(Institusi Dewan sebagai Wakil Rakyat)

“Yang pertama kami mengucapkan dan rakyat kalimantan timur mengucapkan selamat atas pelantikan anggota DPRD Kaltim periode 2009 – 2011, semoga menjadi “wakil rakyat “

Dalam sistem demokrasi dengan instrumennya pemilu, rakyat dianggap telah terwakili jika mereka telah ikut pemilu karena itu adalah mekanisme yang paling sah dalam berpartisipasi politik, tetapi masalahnya apakah anggota dewan bisa melakukan artikulasi terhadap aspirasi rakyat diluar politk negara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat?

realitas empiris anggota dewan dari dulu dan sampai sekarang sesungguhnya angota dewan sangat diragukan sebagai representatif wakil rakyat, karena dimana-mana bukti menunjukkan praktek anggota dewan/bahkan lembaga DPRD dengan mudah memanipulasi diri sebagai wakil rakyat menjadi proyek elit (penguasa, dan pengusaha) yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat yang telah memberikan perwakilan politik kepadanya.

Sebagaaiamana yang kita ketahui Legislatif dalam referensi politik punya tiga fungsi yang melekat, yakni fungsi legislasi, fungsi kontrol/pengawasan dan fungsi budget/penganggaran, dalam prakteknya selama ini ketiga fungsi tidak dijalankan dengan mudah, baik karena faktor kecakapan atau kompetensi diri maupun komitmen kerakyatan.

Ini dapat dibuktikan dari sekian banyak anggota dewan (periode 2009-2010 Jumlah anggota dewan 55 orang yang sebelumnya 45 orang) yang berkomentar dimedia tentang sebuah permasalahan rakyat, sangat sedikit dan dan itu-itu saja, belum lagi kualitas komentar atau tanggapan yang pada umumnya tanggapannya sudah umum yang juga sudah dikritisi oleh masayarakat dan mahasiswa.

Fungsi budgeting, dengan analisis yang njelimet, bisakah anggota dewan melakukan dengan baik, mungkin hanya sedikit, sehingga tidak mengherankan alokasi anggaran sangat/belum berpihak kepada rakyat, bisa kita lihat proporsi anggaran untuk pengembangan ekonomi rakyat, peningkatan UKM/UMK, pertanian, peternakan kalah besar dengan anggaran rutin pegawai yang kalau dibandingkan dari segi jumlah sangat sedikit dari jumlah penduk kaltim 3, 2 juta jiwa dengan pegawai (misalnya pegawai pemprov kaltim 6000 orang) atau jumlah anggota dewan 55 orang (Gaji anggota dewan peride lalu rata-rata tiap bulan 19 Juta untuk anggota dan pimpinan sekitar 21 juta, belum ditambah biaya perjalanan, dan yang lainnya, untuk peride ini menunggu UU Susduk yang baru), sehingga makna APBD sebagai uang rakyat atau negara menjadi bias.

Fungsi kontroling/pengawasan sebagai bagian membangun pemerintahan yang prorakyat ini juga sangat lemah, ini juga dapat dilihat dalam rapat-rapat eksekutif – legislatif (pemprov – DPRD), sebarapa banyak anggota dewan yang berbicara kritis untuk mengawasi dan menjadi balancing powe eksekutif, sehingga anggapan umum masyarakat bahwa dewan hanya sebagai tukang stempel (menyetujui) dari gubernur masih sangat relevan, dan kalaupun bersuara keras “kata orang” karena si anggota dewan tersebut tidak dapat bagian, misalnya pembangunan freeway, kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy, dll, DPRD kaltim tanpa ada sebuah proses yang panjang sudah menyetujui dan mengalokasikan anggarannya dalam APBD 2009, padahal belum ada sebuah analisis yang mendalam tentang tentang faktor manfaat dan mendesak buat rakyat kaltim, kenapa dengan sangat mudah bisa disetujui??,sehingga terjadinya korupsi dan penyimpanagn pembangunan dan anggaran yang hari ini terjadi di Kalimantan Timur (laporan lebih dari 2000 kasus korupsi di KPK), salah satunya kurangnya peran dewan dalam mengontrol kebijakan dan realisasi/kinerja pemerintah.

Dari fungsi legislasi seberapa banyak dewan yang memahami pembuatan uu/perda?, bagaiman mau membuat sebuah aturan yang berpihak kepada rakyat, cara membuatnya saja dan memahami/menyadari bahwa mereka mempunyai fungsi legislasi mungkin sedikit.

Anggota DPRD kaltim periode 2009 – 2014 mempunyai tugas yang besar bagaimana memgembalikan kepercayaan rakyat bahwa lembaga DPRD adalah lembaga atau institusi wakil rakyat yang sesungguhnya yang mempunyai integritas dalam memperjuangkan aspirasi dan kehendak rakyat, dan PR kedepan adalah bagaimana mengontrol APBD Kaltim 2009 Rp 5 Triliyun atau tepatnya Rp 5.761.283.224.500, dan APBD-P 1,995 triliun, sehingga dari 5,7 menjadi 7,7 Triliun APBD 2009, dan APBD Kaltim 2010 6,23 Triliun, termasuk untuk anggaran 5 tahun yang akan datang yang bisa pro rakyat.

PR yang lainnya adalah mengimbangi kekuasaan dari pihak eksekutif, karena dengan gubernur yang dipilih dari rakyat secara langsung dan kewengan seorang gubernur, yang besar termasuk sosok gubernur kaltim sekarang, fungsi kontrol yang kritis menjadi sangat penting.

Saya kira DPRD kemarin ada banyak evaluasi yang membuat lembaga dewan kurang memiliki integritas dimata rakyat, seperti adanya perilaku korupsi yang membawa beberapa anggota dewan diselidiki kejaksaan, produktifitas dalam pembuatan perda, sering jalan-jalan keluar daerah dan luar negeri yang tidak membawa hasil yang signifikan, kurangnya kritis dan kontrol terhadap kebjakan eksekutif dan keberpihakan, dan anggapan bahwa lembaga dewan hanya sebuah institusi mencari keuntungan pribadi

Walaupun anggota dewan yang periode 2009 – 2014 ini masih ada wajah lama/pemain lama, yang bisa membuat saya dan rakyat ragu, tetapi dengan masuknya “darah segar” dan evaluasi dan pengalaman dari dewan menjadi sebuah perpaduan idealisme kritisi dan kearifan, semoga institusi wakil rakyat ada perubahan yang radikal, dalam hal keberpiahakan, dan sensitifitas terhadap permasalahan kerakyatan, wallahu’alam, (Gunawan, dari koord. Forum diskusi AB3 KAMMI KALTIM)

Avia Star Terbangi Palangkaraya-Pangkalan Bun

2009-08-25T22:48:00.000-07:00

Laporan wartawan KOMPAS Cyprianus Anto Saptowalyono

PALANGKARAYA, KOMPAS.com- Warga Palangkaraya yang akan bepergian ke Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, atau sebaliknya kini mempunyai alternatif moda transportasi selain menggunakan angkutan darat. Sebab, saat ino telah dibuka penerbangan perintis yang dilayani maskapai PT Avia Star Mandiri.

"Rute baru ini menambah rute-rute perintis sebelumnya yang ada di Kalteng," kata Kepala Bidang Transportasi Udara Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah Kasturi di Palangkaraya, Rabu (26/8).

Dengan demikian, beberapa kabupaten di Kalteng saat ini sudah tersambung penerbangan ke Palangkaraya. Rute-rute perintis dimaksud meliputi Palangkaraya-Puruk Cahu (ibukota Kabupaten Murung Raya), Palangkaraya-Kuala Pembuang (ibukota Kabupaten Seruyan), dan Palangkaraya-Kuala Kurun (ibukota Kabupaten Gunung Mas).

Selain itu juga rute Palangkaraya-Buntok (ibukota Kabupaten Barito Selatan), Palangkaraya-Muara Teweh (ibukota Kabupaten Barito Utara), dan Palangkaraya-Pangkalan Bun (ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat).

Surat Harapan Untuk SBy

2009-07-18T04:14:00.000-07:00

kedatangan SBy ke Samarinda Kalimantan timur dalam rangka Penutupan hari koperasi nasional pada tanggal 15 juli 2009, tidak disia-siakan oleh Kammi wilayah kalimantan (kammi kalimantan) untuk menyampaikan sikp terkait dengan persoalan kalimantan, sikap dan keinginan kammi ini disampaikan dalam bentuk surat dan diberikan langsung kepada presiden SBy melalui juru bicar keprsidenan Andi Malarangeng. pada awalnya dari Korem dan Paspampers sudah menyetujui untuk pertemuan itu, namun setelah dilapangan ternyata tidak jadi pertemuan, karena situasi yang tidak memungkinkan.

Perihal : Penyampaian aspirasi

Kepada Yang Kami Hormati:
Presiden Republik Indonesia Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono
Di Tempat

Assalamu’alaikum wr.wb
Teriring salam dan doa kami haturkan semoga bapak/ibu dan keluarga dalam menjalankan aktivitas kesehariannya selalu dalam lindungan Allah Yang Maha Kuasa
Pemimpin dalam pandangan Allah SWT adalah manusia yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga Allah SWT menyuruh manusia untuk taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri (QS: Annisa: 59) dan ada sekian banyak petunjuk agama berbicara tentang pemimpin, karena maju dan mundurnya sebuah bangsa, Negara dan peradaban factor dominannya tergantung pada pemimpin. Salah satu pemimpin yang baik dalam pandangan allah SWT adalah pemimpin yang mau dan mampu mendengar serta menerima kritik dari umat atau rakyat.
Sehubungan dengan hal tersebut Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Kalimantan sebagai bagian dari rakyat indonesia, ingin menyampaikan beberapa pikiran tentang permasalahan Kalimantan
Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih
Wassalamu’alaikum wr.wb
Samarinda, 15 Juli 2009
Hormat Kami
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI) Wilayah Kalimantan

Gunawan, S.Pd
Ketua umum

Lampiran Surat Harapan Untuk SBY

2009-07-18T04:11:00.000-07:00

LAMPIRAN;

A. LATARA BELAKANG

Kalimantan termasuk daerah yang dikarunia Allah SWT dengan kekayaan yang melimpah, seperti: migas, batubara, emas, kehutanan, kelautan dan kekayaan alam lainnya, sehingga dari mulai kemerdekaan sampai sekarang kalimantan menjadi andalan Negara RI sumber pembangunan nasional,misalny PDRB kaltim tahun 2005 156 T dan diperkirakan tahun 2010 menjadi 165 T, begitu juga dengan Provinsi kalsel, kalteng dan kalbar

Namun kekayaan yang melimpah tidak linier dengan kualitas infrastruktur dan penduduknya, misalnya: Krisis energi listrik (dilumbung energy) dan ironisnya di Kalbar impor listrik dari Malaysia, Transportasi; tidak ada jalan darat, kapal laut dan udara yang menghubungkan ke empat propinsi (Kaltim-Kalsel-Kalteng dan Kalbar dan termasuk kal utara), termasuk jalan lintas perbatasan (jalan trans Kalimantan, perhubungan udara, dll, tidak ada) Perbatasan; kemiskinan, minim infrastruk umum, termasuk : Eksploitasi SDA yang tidak terkendali, dan kerusakan lingkungan, pencurian hasil hutan, ikan, TKI, dll

Sementara daerah lain diindonesia kalau berbicara infrastruktur sudahmulai mapan: sumatra ada jalan trans sumatera (kereta api, perhubungan udara, laut), sulawesi (jalur darat, laut, udara),terlebih P.jawa dll

B. Aspirasi

Dari latar belakang tersebut, agar bapak persiden/pemerintah untuk bisa memperhatikan hal-hal berikut yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kalimantan;

1. Penyelesaian jalan sambung (jalan trans) Kalimantan; kawasan yang penuh dengan nilai ekonomis ini, tapi sangat minim infrastruktur, dan sangat disayangkan dalam satu pulau tetapi interaksi social masyarakat sangat minim karena sangat terbatasnya infrastruktur perhubungan (jalan, perhubungan udara dan laut)

2. Menjadikan kalimantan sebagai pusat energy nasional, mengingat Kalimantan adalah sumber energy; migas (kaltim) kepulauan natuna, selat makassar, batubara (kaltim, kalsel, kalteng), uranium untuk PLTN (dkutai barat kaltim), kalteng dan kalbar. Ada LNG di Badak, kilang pertamina, ada banyak perusahaan besar batu bara (KPC, berau Coal, Adaro, dll)

3. Realisasi Pembangunan perbatasan (kaltim dan kalbar) dengan Malaysia, karena perbatasan adalah wajah depan bangsa dihadapan Negara lain, Indonesia harus segera membangun perbatasan karnea sangat disayangkan sekitar beberapa kilometer dari nunukan Kalimantan timur berdiri sebuah kota modern Tawau (Malaysia) dengan segala fasilitas dan kemajuan rakyatnya dan disisi lain diindonesia dipenuhi dengan minimnya fasilitas dan kemiskinan

4. Mengatur kembali pengelolaan SDA Kalimantan yang dieksploitasi tanpa batas dan kurang dinikmati oleh Negara, investasi SDA perlu mempertimbangkan generasi yang akan datang, termasuk mengingnkan agar batu bara di Kalimantan dikelola oleh Negara melalui BUMN atau perusda, sehingga semua kekayaan tersebut dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia

5. Memperhatikan kerusakan lingkungan, karena Hutan kalimantan termasuk Paru-paru dunia, karena kalimantan sangat terancam dengan kerusakan lingkungan, banyak hutan lindung rusak akbibat penambangan batubara

Demkian lah aspirasi kammi yang juga keinginan dari rakyat kalimantan dan Indonesia secara umum, hanya ada satu niat menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar dihadapan bangsa lain, yang rakyatnya sejahtera dan diridhoi allah swt.

Samarinda, 15 Juli 2009

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

(KAMMI) Wilayah Kalimantan

Gunawan, S.Pd

Ketua umum

Pertarungan dalam Pemilu

2009-07-09T04:32:00.000-07:00

menarik unuk mengikuti dinamika pemilu presiden dan wakil presiden 2009, terutama tentang srategi dan usaha atau perjuangan calon beserta pasukannya untuk memenangkan pertempuran, yang pada akhirnya pada hari pencoblosan tanggal 8 juli 2009 sekitar jam 13 an skor pertandingan sudah bisa diketahui sebagai hasil dari lembaga survey nasional, yang kemudian dimenangkan pasangan no.2.
tim sukses dalam melakukan manuver secara umum memiliki pola dan bentuk yang sama, menyerang, membendung, mencitrakan,dengan memakai sarana darat kampanye pengumpulan massa, pemasangan algaka, bantuan, dll udara kampanye melalui iklan televisi, radio, media koran, inernet, dll.
namun ada hal yang menarik untuk no. 1 mega pro, dia melakukan pendekatan isu kampanye yang cukup radikal dalam pengemasan isu yang hampir berlawanan dengan kebijakan pemerintahan sekarang (Sby-JK), seperti nasionalisasi sda Vs Privatisasi, ekonomi kerakyatan Vs ekonomi neo liberal, BHP Vs Cabut BHP, dan uu lain yg berbau neoliberal.
No.2 dengan pencitraan keberhasilan dan kebijakan yang pro rakyat: menurunkan harga BBM, "Pendidikan gratis ", NPNP mandiri, swasambeda beras, pemberantasan korupsi, dll, termasuk membangun pencintraan sebagai pemimpin yang sabar, idak emosional, moderat, dll
No. 3 dengan membangun penciraan sebagai orang yang bisa bekerja lebih baik dan cepat unuk menyelesaikan persoalan bangsa dengan membangun citra bahwa kebijakan/keberhasilan SBy adalah buah pemikirannya seperti perdamaian aceh, ambon, poso, pembanguann bandara yang mengandalkan kekuatan sendiri, kecepatan dalam menanggapi bencana, seperti tsunami aceh, kenaikan BBM, dll
dan hal yang cukup menarik juga adalah tentang orang-orang disekitar calon misalnya Mega-pro termasuk yang paling sedikit dukungan tokoh terhadap calon ini kecuali dari militer dan tokoh parpol pendukung, SBY dikelilingi selain dari militer, tokoh parpol pendukung, juga orang-orang dari kalangan muda seperti rizal malarangeng Cs, dan kalangan pluralisme, islam liberal, termasuk rizal yang juga direktur freedom institute, termasuk para menteri, tetapi yang pada akhirnya yang lebih peran adalah dari Fox sebagai konsultan kampanye, sedangkan no.3 termasuk calon yang cukup banyak dikelilingi tokoh-tokoh terutama dari kalangan islam, NU, muhamdiyah, FPi, HMI/kahmi, dll
namun hasil akhir ternyata dimenangkan pasangan sby-budiono dengan kampanye yg sederhana dalam materi iklannya namun cukup menghipnotis masyarakat, dibandingkan dengan JK idealis dan konsumsi tingkat tinggi, dan prabowo yg idealia merakyat tetapi cukup radikal
sehingga ada beberapa pelajaran penting; seperti kurangnya pengaruh tokoh terhadap umat misal tokoh NU, muhamadiyah, FPI, FUI yang mendukung JK-win ternyata pengaruhnya sangat tidak signifikan, ini merupakan warning bagi pemimpin umat tenang kurangnya daya pengaruh. dll, termasuk bagaimana budaya masyarakat indonesia yang masih sangat sederhana tingkat pemikiran, pendidikan, dll

Forum AB3 KAMMI KALTIM

2009-07-06T20:54:00.000-07:00

Anggota biasa (AB) 3 KAMMI dalam piramida keanggotaan merupakan strata tertinggi keanggotaan kammi yang berfungsi sebagai basis kebijakan atau kader ideologis,atau Aktivis yang memiliki syakhsiyah qiyadiyah as-siyasiyah, kemampuan menjadi ideolog, pemimpin gerakan yang menentukan arah gerak dakwah KAMMI, berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang. (syakhsiyah qiyadiyah as-siyasiyah—al-Qaidah as-siyasiyah), sehingga AB3 sesuia manhaj harus memiliki kapasitas ditas keder AB2 dan 1 bahkan aktivis pada umumnya.
sehingga AB3 harus selalu mengupgread dirinya agar menjadi aktivis sesuai profil tersebut, dan pada hari senin kemarin (6/7/2009)kemarin berkumpul disebuah warung jarkoejua, sambil buka puasa bersama, yang dihadiri lintas generasi AB3 dari angkatan pertama DM3 sampai terakhir, yang tentunya sudah memiliki berbgai profesi. walaupun AB3 telah memilii kesibukan masing-masing namun AB3 tetap melekat jiwa ke kammian atau pergrakan yang kuat serta komitmen dalam membangun dan membantu dakwah/perjuangan kammi.
dalam pertemuan tersebut sehingga diputuskan bahwa forum AB 3 akan menjadi forum peningkatan kapasitas, intelektual juga akan menjadi tempat diskusi tentang berbagai permasalahan kedaerahan, kebangsaan dan internasional, pertemuan ini akan dilaksanakan secara rutin tiapa awal bulan, yang akan difasilitasi atau dibawah tanggung jawab kammi wilayah. selamat atas prakarsa ini semoga sukses selalu

Suramadu dan jalan trans kalimantan

2009-06-21T23:47:00.001-07:00

Jembatan suramadu yg merupakn jembatan yg terpanjang dikawasan asia tenggara dgn panjang 5,4 km, dgn biaya lebih kurang 6 t dgn pembiayaan multi years, pembgunanan jembatan suramadu di yakini akan meningkatkan ekonomi dikawasan jatim terutama surabya sekitarnya dn diyakini akan membuka isolasi madura yg telah sekian lama tertutup dr daerah2 sekitarnya padahal madura memiliki sda yg blm terkelola dgn baik yg berupa minyak, gas, dll.
Berkaca pd hal tersebut maka keterisolasian daerah dn keterbukaan ekonomi dapat diatasi dgn pembukaan jalur2 perhubungan seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dll. Maka kalimantan untuk meningkatkan daya saing maka pembukaan jalan menjadi sangat penting, maka realisasi jalan trans kalimantan yg menghubungkan utara kaltim-kalsel-kalteng-kalbar/utara dan kaltim jalur perbatasan menjadi sangat penting, utk membuka keterbelakangan pengetahuan dan ekonomi, maka sudah saatnya pemerintah pusat sudah harus memberi perhatian lebih terhadap kalimantan, karena sesungguhnya kalimantan telah menjadi sumber anggaran bg negara ini dan akan tetap menjadi sumber pendanaan jikalau faktor2 pendukung seperti jalan bisa terealisasi.
jalan trans kalimantan yang merupakan impian seluruh rakyat kalimantan sebenarnya sudah dianggarkan melalui APBN 2007 Rp.1.267 triliun dengan rincian sebagai berikut : Poros Selatan (Rp 745.69 miliar), Poros Tengah (Rp.318,303 miliar), Poros Utara (Rp.203.193 miliar) dengan total panjang jalan 5925,77 km.

Pernyataan Politik

2009-06-21T07:17:00.000-07:00

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Wilayah Kalimantan
Terhadap Klaim Malaysia Pada Blok Ambalat

AMBALAT..HARGA MATI

Setelah mendapatkan Pulau Sipadan dan Ligitan pada 17 Desember 2002 lalu, kini Malaysia kembali ingin meluaskan wilayahnya dengan menklaim salah satu wilayah kedaulatan di utara Indonesia. Kini Malaysia kembali mengkalim Blok Ambalat sebagai salah satu wilayah konsesinya.

Setelah tahun 2005 dan 2007 lalu polemik ini mencuat, kini Indonesia kembali dihadapkan pada situasi nasional yang harus pula mengerahkan kekuatan sistem pertahanan negri ini dengan negri yang juga tidak jarang melakukan tindakan sepihak terhadap Indonesia. Indonesia harus marah, Indonesia harus melawan, NKRI Harga Mati.

Klaim Malaysia atas Blok Ambalat yang merupakan wilayah Indonesia merupakan sikap sepihak yang sangat merugikan Indonesia. Bagaimana mungkin tidak merugikan jika pada dasarnya Ambalat adalah pulau kecil dengan segudang potensi Sumber Daya Alam yang jika berhasil dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau Ambalat bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial serta akan memberikan kesejahteraan hajat hidup bangsa kita.

Tindakan sepihak yang diperlihatkan oleh Malaysia terhadap bangsa bukan hal yang jarang terjadi. Tapal batas wilayah NKRI yang menurut Bakosurtanal (Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional) bergeser sejauh 10 – 20 Km tiap tahunnya menuju arah Indonesia.Kemudian dikalimnya kesenian Reog Ponorogo dan salah satu lagu Daerah kita sebagai salah satu kebudayaan milik Malaysia. Melihat bentuk kesewenang-wenangan ini seharusnya pemerintah sadar dan tanggap bahwa ini adalah bentuk pelecehan Malaysia terhadap bangsa kita.

Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dari segi kekuasaan wilayah maupun jumlah penduduk serta potensi yang ada termasuk kekuatan pertahanan keamanan kita. Sedangkan disisi lain Indonesia tidak banyak berbuat untuk menanggulangi polemik ini. Hingga saat ini kita hanya bisa mengirimkan kapal perang dan pesawat untuk melakukan patrol ke wilayah Ambalat. Kemana letak kebesaran bangsa kita, padahal ironisnya yang melakukan tindakan sewenang-wenang itu adalah Negara tetangga yang notabenenya merupakan Negara kecil, dengan luas wilayah kurang dari seperempat dari luas Indonesia.

Kini bangsa kita kembali diusik dengan usaha-usaha pengambilalihan kekuasaan oleh negara lain, polemik pelanggaran batas territorial wilayah kedaulatan Indonesia. Kemana harga diri bangsa ini dimata dunia? Kehormatan kita seakan telah diinjak-injak oleh Malaysia. Kemana kebesaran bangsa Indonesia yang dulu pernah diakui dunia dengan dijulukinya indonesia sebagai Macan Asia, karena keberaniannya melawan segala bentuk Imperialisme terhadap Negara luar. Kini ketahanan dan integritas nasional negara kita telah terancam, masihkah Negara kita berani melakukan tindakan offensive untuk Ganyang Malaysia? Seperti tindakan yang pernah dilakukan oleh Soekarno ketika itu.

Ancaman ini sangat berbahaya dan perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Begitu juga potensi daerah yang sangat kaya belum dapat diawasi dan dikembangkan sepenuhnya. Bagi Malaysia apabila klaimnya terhadap Blok Ambalat berhasil akan membuat Malaysia ini dapat memperluas wilayahnya dan secara Internasional Malaysia akan merasa “menang” terhadap Indonesia. Bagi Indonesia secara politik mempertahankan Blok Amabalat sama dengan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia sehingga harus mempertahankannya melalui cara-cara damai maupun perang.

Masalah wilayah NKRI sudah final, tidak ada diskusi, tidak ada lagi sengketa terhadap wilayah ambalat secara hukum, walaupun pulau tersebut belum dikelola secara optimal oleh Negara.
Perilaku pemerintah Malaysia ini bukan sekali ini saja tetapi telah berulang kali, termasuk perubahan patok wilayah perbatasan di Utara Kalimantan Ironisnya setiap kejadian pelanggaran perbatasan wilayah ini pemerintah baru bertindak, Artinya pemerintah belum memberikan sikap tegas dan komprehensif terhadap pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. Dan jika pemerintah masih tidak bersikap tegas terhadap permasalahan ini, tidak menutup kemungkinan akan ada kejadian serupa yang akan berulang karena lemahnya sikap kita dalam memperlakukan tindakan sewenang-wenang Malaysia atau bahkan negri-negri tetangga lain yang telah memandang lemah pertahanan dan kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) Wilayah Kalimantan, menyatakan sikap:

1. Meminta Kepada Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap Pemerintah Malaysia dengan memanggil Perdana Menteri dan Kedutaan Besar Malaysia.
2. Meminta kepada pemerintah/TNI untuk tidak bersikap defensive dalam menyikapai patroli Malaysia ke wilayah NKRI, melainkan melakukan langkah ekspansif, yaitu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan tentara Malaysia sebagai sebuah pembalajaran bagi Malaysia dan menunjukkan sikap tegas pemerintah dan TNI.
3. Pemerintah Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah tegas dan strategis dalam menghadapi kesombongan pemerintah Malaysia, termasuk penegasan perbatasan wilayah NKRI agar kejadian ini tidak akan terulang lagi, penjagaan ketat terutama di wilayah perbatasan, dan pemberian nama terhadap pulau-pulau yang belum memiliki nama di kawasan terluar Indonesia.
4. Pemerintah tetap harus mengambil langkah penyelesaian sengketa ini dengan cermat, jernih, tepat, dan holistik.
5. Dalam jangka panjang Pemerintah harus melakukan upaya-upaya penjagaan dalam mempertahankan perbatasan kedaulatan NKRI seperti, pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia terutama pulau yang berpotensi konflik secara optimal.
6. Meminta pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pertahanan Indonesia, dan harus dikelola secara hemat, cermat, tepat sasaran dan profesional.
7. Meningkatkan perhatian pemerintah (baik pusat maupun daerah) Indonesia terhadap pulau-pulau terluar dan kondisi masyarakat sekitar pulau, termasuk perbaikan taraf hidup rakyat perbatasan, dan memperbaiki serta membuka sarana infrastruktur masyarakat sekitar.
8. Meminta kepada pemerintah untuk membentuk Badan Otonom pengelolaan pulau-pulau terluar dan perbatasan wilayah NKRI.
9. Siapa pun yang bakal menjadi presiden dan wakil presiden mendatang, agar menjadikan persoalan kedaulatan menjadi bagian yang memerlukan perhatian serius. Dengan begitu, persoalan pertahanan juga mesti menjadi bahan bahasan utama.

Demikian Pernyataan Sikap KAMMI Wilayah Kalimantan, sebagai bagian kecintaan kami terhadap tanah air dan komitmen kebangsaan kami atas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk Kalimantan Berkeadilan
Samarinda, 6 Juni 2009

M. Mifta Farid
Ka.Bid Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Kalimantan

perbandingan teori kepemilikan

2009-06-07T05:28:00.000-07:00

perbandingan teori kepemilikan dan implikasinya
sistem prinsip implikasi
liberalisme 1. pada awalnya dunia ini tidak ada yang memiliki
2. absolutisme self interest
3. kepemilikan individu mutlak 4. Kepentingan diri berada diatas segalanya
5. Tidak mengenal dungsi social kekayaan
6. Pajak retribusi sosialsemacamnya merupakan perampasan atas kepemilikan pribadi; enggan menerima kepemilikan public dan cenderung meminimalkan barang-barang public untuk kesejahteraan social
7. Privatisasi atas sumber daya public dan haki
Egalitariansime radikal
/sosialis 1. kebebasan individu dibatasi
2. absolutisme kolektif 3. Kepentingan kolektif sebagai panglima
4. Negara cenderung totaliter karena akumulasi kekuasaan politik dan ekonomi
5. Elite penguasa sebagai personifikasi negara
islam 1. kepemilikan individu terbatas
2. kepemilikan kolektif dijamin
3. sumber daya bukan kepemilikan eksklusif 4. Ada fungsi social dalam kepemilikan pribadi baik melalui sarana wajib maupun sukarela
5. Kepemilikan kolektif untuk kesejahteraan bersama
6. Sumber daya menjadi hak bersama semua spesies makhluk hidup yang perlu dijaga kelestariannya
7. Menolak privatisasi sumber daya milik publik dan haki atas kekayaan milik bersama masyarakay

Rekomendasi Muswil

2009-05-28T22:56:00.000-07:00

REKOMENDASI
MUSYAWARAH WILAYAH KAMMI KALIMANTAN
Internal
1. Fungsi KAMMI Wilayah sebagai evaluasi dan koordinasi, supervisi kader/kamda se-Kalimantan
2. Penerapan manhaj kaderisasi di Kalimantan
3. Pemekaran KAMMI Daerah penuh, minimal 2 KAMMI Daerah untuk 2 tahun kedepan
4. Mengadakan DM 3 di Kalimantan minimal 1 kali selama kepengurusan
5. Mengadakan lokakarya wilayah 1 kali selama kepengurusan
6. Mengusahakan usaha mandiri KAMMI Wilayah yang bersifat halal dan tidak terbatas.

Eksternal
1. Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan
▪ Mengaspirasikan penolakan komersialisasi kampus
▪ Mendorong KAMMI Daerah untuk bergabung dalam forum-forum kepemudaan
▪ Mempelopori gerakan mahasiswa dan kepemudaan di Kalimantan

2. Bidang Ekonomi
▪ Mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Trans Kalimantan dalam upaya mempermudah akses perekonomian
▪ Meminta anggota DPD dan DPR RI asal Kalimantan untik membentuk forum dalam upaya memperjuangkan alokasi dana APBN untuk kepentingan Kalimantan
▪ Meminta pemerintah pusat untuk membangun perekonomian di wilayah perbatasan
▪ Mempercepat Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan, yang memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan rakyat

3. Bidang politik dan Keamanan Negara
▪ Mendorong partai-partai berbasis massa Islam untuk bersatu mengusung kepemimpinan di Kalimantan
▪ Merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk pemekaran wilayah di Kalimantan
▪ Menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia dan Kalimantan pada khususnya untuk memilih pemimpin yang memiliki visi membangun ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan ekonomi berkeadilan pada pemilihan presiden yang akan datang
▪ Mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan pengamanan dan penjagaan wilayah perbatasan di Kalimantan

4. Bidang Sosial dan Budaya
▪ Mendorong elemen masyarakat untuk selalu membangun komunikasi dalam menjaga dan memupuk rasa nasionalisme serta persaudaraan juga mengangkat budaya local

5. Bidang Hukum dan HAM
▪ Menuntut penegakan supremasi hukum di Kalimantan
▪ Menindak tegas kasus trafficking di Kalimantan

6. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
▪ Menolak komersialisasi pendidikan
▪ Mendesak pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya di daerah

7. Bidang Lingkungan Hidup
▪ Menuntut pemerintah untuk membatasi pemberian HPH kepada pihak swasta di Kalimantan

8. Bidang Energi dan Sumber Mineral
▪ Peningkatan infrastruktur akses pertambangan di Kalimantan
▪ Mengoptimalkan pengelolaan Sumber daya Alam dan Mineral oleh pemerintah daerah di Kalimantan

(HUMAS KAMMI KALIMANTAN : CYNTHIA MAYANG SARI)

STRUKTUR KAMMI WILAYAH KALIMANTAN

2009-05-26T07:06:00.000-07:00

STRUKTUR KAMMI WIL.KALIMANTAN
PERIODE 2009 - 2011

Ketua Umum : Gunawan S.Pd (kaltim)
Sekretaris : Hendra,SE (kalsel)
Bendahara : Ummi Khotimah (kalbar)

Bidang Pengkaderan
Ketua : Herawati, S.Pd (kalbar)
Staff : Asmawarni (kalbar)
Nova Sari, S.Hut (kaltim)

Bidang Kebijakan Publik
Farid (Ketua) (kaltim)
Reza (kalbar)
Iman Cahyana (kalsel)
Ali Wardhana (kaltim)
Halimah Nur Amini (kalteng)
Ma’rifah,S.Si (kalsel)
nastarita (kaltim)
Ika Fauziawati (kaltim)

Bidang Pengembangan Organisasi dan Daerah
Retno,S.Si (ketua) (kalsel)
Nira Mirawana, SP (kaltim)
Lita Apriani (kalbar)
Titin, SE (kalsel)
Helda,SE (kaltim)
Mira (kalsel)

Biro Kestari
Diah ning Indra (kalsel)

Biro Humas
Cynthia Mayang Sari (ketua) (kalteng)
Eka Suartijah (kalbar)

SIKAP POLITIK

2009-05-26T07:00:00.000-07:00

Kammi Wilayah/Regional Kalimantan
Tentang
Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Dasar pemikiran:
Indoensia adalah Negara yang besar, dari segi geografis, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan potensi lain yang menjadi modal untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar yang sejajar dengan dengan bangsa besar lainnya
Harapan tentang potensi nasional ternyata tidak linear dengan realitas Negara Indonesia yang masih minim infrastruktur, SDM yg masih relative rendah, kemiskinan, keterbelakangan, daya saing nasional terhadap Negara/dunia global dan hal lainnya.
Kondisi tersebut terjadi, karena rusaknya manajemen potensi-potensi nasional terutama manajemen sumberdaya ekonomi, pemerintah lebih suka menyerahkan SDA tersebut kepada pihak lain. Hal ini disebabkan paradigma dan keberpihakan serta kemandirian pemimpin kita yang kurang dalam pembangunan rakyat
Berkenaan dengan transisi kepemimpinan nasional yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden republic Indonesia untuk periode 2009 – 2014, menjadi momentum penting untuk merubah paradigma pembangunan ekonomi nasional, maka Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Kalimantan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keluarga besar bangsa Indonesia, menyatakan kepada calon presiden dan wakil presiden, yang merupakan harapan dan kecintaan kammi atas bangsa kita tercinta, sebagai berikut:
1. Peninjauan kembali perjanjian atas pengelolaan atau penguasaan SDA alam nasional oleh pihak asing/swasta
2. Mewujudkan tatanan Ekonomi yang berkeadilan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai Merauke
3. Stop Utang dan berdayakan potensi ekonomi nasional/lokal sebagai modal dalam pembangunan nasional
4. Karakter pemimpin yang yakin dengan kekuatan sendiri/kekutan nasional (yang percaya diri) dalam mengelola ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat dan menolak resep/konsep ekonomi neoliberal dari pihak manapun

Pernyataan ini merupakan sebuah permintaan dan sekaligus tuntutan KAMMI Kepada calon presiden dan wakil presiden RI juga sekaligus kepada rakyat indonesia dalam menentukan pilihan poltiknya.

Banjarbaru, 24 Mei 2009

Tertanda
Kammi wilayah kalimantan

Gunawan, S.Pd
Ka. Umum Kammi Wilayah Kalimantan
Hendra, SE
Sekretaris Umum

KAMMI Tolak Boediono Jadi Cawapres

2009-05-12T01:42:00.000-07:00

jakarta - Sedikitnya 30 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjukrasa di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak Boediono sebagai Cawapres SBY. Boediono dituding sebagai antek asing.Aksi digelar tepat di depan Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2009) sejak pukul 12.45 WIB.

Massa tampak membawa bendera KAMMI dan mengusung beberapa poster yang bertuliskan antara lain "SBY memilih Boediono antek neoliberal atau rakyat yang ingin kemandirian", "Bersatulah kaum Islam dan Nasionalis", dan "Tolak capres-cawapres antek asing."

Selain itu massa menggelar spanduk bertuliskan "Tolak calon pemimpin neoliberal dan tidak prorakyat."

"Sangat kita sayangkan bahwa SBY akan memilih cawapres yang proneoliberal. Padahal, koalisi yang dibangun Partai Demokrat bersama partai religius. Kenapa tidak memilih dari partai yang religius," kata Ketua KAMMI Pusat sekaligus koordinator aksi, Supeno.

Tidak hanya Boediono, mahasiswa pun menolak Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut-sebut masuk dalam daftar cawapres SBY.

Aksi berlangsung damai dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang Jalan Imam Bonjol. Belasan polisi tampak berjaga-jaga di dalam maupun di luar pintu pagar KPU.

KAMMI DAN PEMILU

2009-05-07T05:47:00.000-07:00

Assalamualaikum wr wb.

Sekilas tentang sikap PP KAMMI terkait situasi nasional
menjelang pemilihan presiden.

1. Posisi KAMMI dalam konfigurasi elit termasuk tarik menarik distribusi dukungan terhadap blok tertentu adalah MODERAT-KRITIS. Dan memang sebagai organ gerakan mahasiswa, bukan pada porsinya untuk memberi dukungan politik kepada blok-blok politik tersebut. Oleh karena itu yang sudah KAMMI lakukan adalah menggelontorkan isu-isu penyelamatan demokrasi yang harus diperhatikan oleh seluruh anak bangsa termasuk elit-elit politik yag sedang berkompetisi. Sebagai contoh, Tgl 6 April 2009 silam, KAMMI bersama BEM SI menyelenggarakan Forum Mimbar Bebas dengan tajuk ”Selamatkan Demokrasi Indonesia” yang dihadiri oleh pimpinan OKP nasional dan gerakan pemuda dan mahasiswa lain di Ibukota. Lalu pd Tgl 20 April, KAMMI bersama elemen gerakan mahasiswa seperti HMI-MPO, PMKRI, IMM, GPI, melakukan press conference menyerukan kepada elit politik di negeri ini untuk mengedepankan Silaturahim Demokrasi dengan pointer ; 1. Rekonsiliasi Nasional, 2. Tuntaskan agenda
Reformasi, 3. Pemulihan hak-hak sipil rakyat, 4. Berpihak pada ekonomi kerakyatan / waspada terhadap kekuatan Neo-liberalisme. Semua ini bisa dilacak di media-media nasional.
2. KAMMI menilai bahwa proses transisi demokrasi di negeri ini masih belum menemui ujung. Demokrasi masih menjadi domain elit dan cenderung liberal. Situasi demikian semakin membuat gerakan mahasiswa secara umum kehilangan narasi dalam konteks penyelamatan bangsa. Oleh karena itu sebagai bentuk tanggung jawab moril dan ideologi, KAMMI menganggap hajatan politik besar seperti PEMILU bukan hanya sekedar siapa lawan siapa, blok mana lawan blok mana. Tetapi harus menyentuh subtansi dan konten agenda yang akan diwujudkan siapapun pemimpinnya kelak. Maka dari itu 11 Agenda Strategis Bangsa yang sudah dirilis dan coba kita diskusikan di milis ini adalah entry poin untuk kita mewujudkan harapan gerakan ini sekaligus sebagai sikap kita terhadap situasi politik yang berkembang.
3. PP KAMMI berharap kepada seluruh kader se- Indonesia dan seluruh dunia khususnya struktur KAMMI Wilayah, Daerah dan Komisariat. Agar mengkaji dan mendiskusikan serta mengkontekstualisas ikan 11 Agenda tersebut kedalam situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Supaya agenda gerakan ini menemukan bentuknya secara integral dan mendapat respon yang massif dari berbagai pihak.

Semoga Allah SWT
semakin membuka pintu rahmat dan berkah untuk gerakan ini serta meneguhkan
komitmen kader-kadernya. Jazakumullohu khoiron katsiro.

Salam,
M. Fikri Aziz
Sekjend PP KAMMI

Pendidikan indonesia

2009-05-02T20:38:00.001-07:00

berbicara pendidikan, tidak akan pernah habis utnuk kita bicarakan, karena memang pendidikan menyangkut manusia atau sumber daya sebagai aktor dunia ini, yang akan mengelola sumber-sumber daya alam yang dianugrahkan tuhan.
ada sebuah pertanyaan mengapa indonesia yang begitu besar kekuatan dan pendukungnya untuk maju tetapi malah mungkin dikalahkan oleh sebuah negara kecil singapura, malaysia (negara tetangga) atau kalu lebih jau kalah dengan negara-negara asia timur; jepang, korsel, taiwan, hongkong, hampir orang sepakat karena manusia-manusia pada negara tersebut berkualitas yang mampu memanfaatkan secra maksimal sumber daya yang ada dinegaranya maupun dinegara orang lain (terutama negara2 miskin),
sehingga orang kebanyakan pun sepakat bahwa untuk mengejar dengan negara lain supaya sejajar bahkan melampau negara2 tersebut, maka harus ada akselerasi dalam pendidikan kita, lompatan quantum yang sangat besar dan cepat melebihi kecepatan yang hari ini dilakukan oleh negara maju, tapi mungkinkah itu...?
untuk menjawab ini maka kita harus membandingkan dengan negara-negara yang tingkat pendidikannya maju, terutama mungkin dinegara asia yang cukup pesat kemajuan dalam teknolgi yang dikuti dengan kemajuan ekonominya, seperti Cina, jepang dan korea selatan
kemajuan pendidikan akan sangat terkait mimimal 2 faktor utama : anggaran dan sistem pendidikan
kalau kita melihat negara yang hari ini sudah menikamti hasil pendidikannya dengan bernagai kemajuan yang diperoleh terutama kemajuan tekonologi, maka akan sangat terkait pada alokasi anggaran yang besar yang sudah lama dilaksanakan oleh negara RRC 12,8, Korea Selatan 17,5, Jepang 19,7% dari anggaran belanja Negara, sedangkan Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, anggaran pendidikan bila dirata-rata baru berkutat-katit antara 2-4,6% dari total anggaran Negara dan baru mulai tahun 2006 ditingkatkan dengan signifikan, sehingga anggaran pendidikan dalam UU Nomor 41/2008 tentang APBN 2009 adalah sebesar Rp 207.413.531.763.000,00 yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp 1.037.067.338.120.000,00. atau 20% dari seluruh anggaran.
sistem pendidikan kita diakui memiliki kelemahan mulai dari jumlah mata pelajaran, pergantian kurikulum, Ujian nasional, dll, ditambah sistem manajemen pendidikan dari skala besar kementrian, dinas samapi tingkat sekolah yang belum memperlihatkan sisitem manajemen yang bagus, ditambah dengan pelaku pendidikan, guru, pengawas, sistem karir, dan lain sebagainya.
sehingga sudah saatnya pendidikan dibenahi dengan baik, kebijakan yang diikuti dengan sebuah komitmen yang kuat tidak hanya menjadi komoditas politik untuk meminta simpati dari rakyat indonesia, tetapi benar-benar lahir dari jiwa yang tulus untuk memabangun pendidikan bangsa, untuk menjadikan bangsa ini, menjadi bangsa yang kuat karena kemajuan teknologinya.

Risalah Muswil

2009-04-27T07:06:00.000-07:00

A. MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 45
Status
(1) Musyawarah Wilayah KAMMI adalah musyawarah utusan KAMMI Daerah.
(2) Musyawarah KAMMI Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(3) Pengurus KAMMI Wilayah adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah KAMMI Wilayah.

Pasal 46
Tugas/Wewenang

(1) Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus KAMMI Wilayah
(2) Memilih Pengurus Wilayah dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur dan empat mide formatur
(3) Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat Wilayah
(4) Mengusulkan pembentukan KAMMI Daerah
(5) Menetapkan Panduan Kerja Wilayah
(6) Menetapkan aturan dan putusan lain yang diangap perlu

Pasal 47
Tata Tertib
(1) Peserta Muswil terdiri dari Pengurus Wilayah, Utusan/Peninjau Pengurus Daerah, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Wilayah, dan Undangan Pengurus Wilayah.
(2) Utusan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Wilayah, merupakan peserta penuh; dan Undangan Pengurus wilayah merupakan peserta peninjau.
(3) Peserta penuh mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
(4) Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Wilayah bernilai 2 suara, dan suara Pengurus Daerah bernilai 1 suara.
(5) Banyaknya utusan Daerah ditetapkan oleh SC Muswil.
(6) Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Wilayah
(7) Pimpinan sidang Muswil dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
(8) Muswil baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ ditambah 1 dari jumlah peserta utusan (Daerah penuh)
(9) Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Muswil diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah
(10) Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh Musda maka Pengurus Daerah dinyatakan demisioner
(11) Wilayah dan Daerah sedapat mungkin mengikutsertakan kader muslimah sebagai peserta.

Depkeu: Temuan BPK Soal Kerugian Negara Belum Jelas

2009-04-23T23:28:00.000-07:00

akarta - Departemen Keuangan menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas potensi kerugian negara hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) masih belum jelas. Depkeu mempertanyakan apakah temuan itu sudah hasil audit atau bukan.

Demikian disampaikan Irjan Depkeu Hekinus Manao dalam keterangan pers yang dikutip dari situs Depkeu, Rabu (22/4/2009).

Menurut Hekinus, jika ada laporan atau temuan, seharusnya bisa fokus pada apa kasus-kasus apa yang diduga menimbulkan kerugian negara.

"Kalau ada laporan, harus fokus pada kasus yang dimaksud merugikan keuangan negara tersebut. Kalau dikatakan ada potensi kerugian negara, itu belum jelas apakah merupakan hasil audit atau bukan," katanya.

Ia menambahkan, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara BPK memiliki kewenangan untuk membuat simpulan mengenai hasil pemeriksaan pada instansi yang diperiksa. Namun demikian, laporan tersebut seharusnya merupakan temuan kasus yang memang terbukti menimbulkan kerugian negara.

Sebelumnya, dalam pidatonya pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun Anggaran 2008 pada kepada DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2009), Ketua BPK Anwar Nasution menyatakan BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dari Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pemeriksaannya pada semester II-2008.

"Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) menyimpulkan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas entitas/program/kegiatan yang diperiksa dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Hal itu dilanjutkan Anwar, mengakibatkan timbulnya kerugian negara/daerah/perusahaan, munculnya potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, bahkan adanya indikasi tindak pidana kehutanan.
(lih/qom)

Empat Gubernur Perjuangkan Rp 8 T

2009-04-23T05:43:00.000-07:00

Kamis, 23 April 2009 , 09:15:00

Untuk Perbaikan Jalan Trans Kalimantan

SAMARINDA – Perbaikan jalan trans Kalimantan dibahas secara detail dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) regional Kalimantan di Pendopo Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Rabu (22/4) kemarin. Keempat provinsi sudah sepakat meningkatkan hubungan jalur transportasi lewat jalan trans Kalimantan dan mengajukan anggaran Rp 8 triliun pada APBN 2010.

“Keempat wilayah mengajukan Rp 8 triliun. Rencananya, keempat provinsi akan bersama-sama memperjuangkan dana ini,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kaltim Zairin Zain yang ikut bersama rombongan pemprov mendampingi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, kemarin. Selain Zairin juga ikut mendampingi gubernur, Sekprov Kaltim Syaiful Teteng dan Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi.

Empat gubernur di Kalimantan yang sepakat memperjuangkan dana jalan trans Kalimantan adalah Gubernur Kalbar Cornelis, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Gubernur Kalsel Rudy Arifin dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Mereka akan mengadakan pertemuan lanjutan dan mulai memperjuangkan ke pemerintah pusat Mei 2009 nanti.

Untuk diketahui, dana perbaikan jalan trans Kalimantan, pada APBN 2010 baru dijanjikan Rp 1,8 triliun. Dari dana ini, Rp 985 miliar akan disalurkan ke perbaikan trans Kaltim. Namun, menurut Dinas PU dan Kimpraswil Kaltim dana itu belum mencukupi. Khusus perbaikan trans Kaltim diperkirakan menelan dana Rp 1,4 triliun.

“Karena itu usulan anggaran trans Kalimantan (dalam pertemuan 4 gubernur, Red.) bertambah. Kalau dana ini digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan trans Kalimantan, maka kerja sama ekonomi keempat provinsi akan meningkat. Terutama untuk pengangkutan batu bara dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang berkaitan di keempat provinsi,” ujar Zairin.

Tak hanya itu, dalam Musrenbang ini, keempat Gubernur juga setuju membangun rute perhubungan udara dari Kalsel-Kalbar, Kalteng-Kalbar, dan Kaltim-Kalbar. “Bagi Kaltim rencana ini tak masalah karena kita juga akan membangun Kaltim Air. Dibangunnya rute penerbangan ini juga sebagai usaha peningkatan jalur transportasi. Apalagi, penerbangan rute ini selalu harus melalui Jakarta dulu,” jelas Zairin.

Selain membahas perbaikan jalan trans Kalimantan, Musrenbang juga membahas pengawasan dan peningkatan wilayah perbatasan, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, Musrenbang ini ditujukan untuk menyamakan persepsi serta program prioritas pembangunan di provinsi di Kalimantan. Rencana itu bakal tertuang dalam rencana kerja program (RKP) pembangunan bersama wilayah Kalimantan. Selanjutnya, masing-masing provinsi mengusulkan program kerjanya melalui kertas kerja bidang pembangunan.

“Ada empat bidang pembangunan yang diusulkan yaitu pembangunan infrastruktur, ekonomi, tata ruang, dan sumber daya manusia,” ungkap Cornelis seperti ditirukan Zairin.

Sementara, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam paparannya, tetap menyampaikan visi pemprov dalam pembangunan jalan yang akan menghubungkan wilayah trans Kalimantan. Ini katanya, didukung dengan upaya pemprov yang telah mendatangi Departemen PU, Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Juga rencana Pelabuhan Maloy di Kutai Timur sebagai pusat pengolahan kelapa sawit untuk wilayah Kalimantan. Selain itu, juga dikemukakan rencana penanggulangan masalah pengawasan dan peningkatan wilayah perbatasan, pendidikan dan pelayanan kesehatan,” jelas Zairin mengutip ucapan gubernur Kaltim.

Sementara, sambutan Mendagri yang dibacakan Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri Syamsul Arief Rivai menyebutkan, tidak lama lagi pembangunan di Indonesia akan menghadapi fase kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana fase kedua itu akan dilakukan pada 2010, karena itu sinkronisasi pembangunan harus sudah terjalin, terutama di tiap provinsi.

“Yang jelas, keempat provinsi kemarin sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dan lobi ke pemerintah pusat, agar terjadi peningkatan perhatian dari pemerintah pusat atas pembangunan di Kaltim,” ujar Zairin. (*/che)

Forum 4 Gubernur Kalimantan Usulkan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik

2009-04-23T05:38:00.000-07:00

Newsroom, Kalsel - Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin mengatakan setelah berhasil mewujudkan jalan Trans Kalimantan, yang akan rampung pada akhir 2009. Forum 4 Gubernur Kalimantan, berencana mengusulkan ke Pemerintah Pusat, untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik, guna mengatasi krisis listrik pada 4 provinsi di Kalimantan.
Demikian dikatakan disela Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Pengukuhan Pengurus KWHST Periode 2008-2012 di Aula Batang Garing Bussines Centre Palangkaraya (Kalteng), Selasa (10/03).

Komitmen Forum 4 Gubernur Kalimantan dalam rangka percepatan dan revitalisasi pembangunan Kalimantan, dengan program pembangunan infrastruktur yakni Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Provinsi Kaltim, Kalsel, Kalteng dan Kalbar, akan sudah rampung pada akhir tahun 2009.

“Di Kalsel saat ini, sedang dikerjakan ruas jalan di perbatasan Kaltim, di Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu, untuk disebagian ruas jalan terjadi perubahan desain karena jalan asal rusak terkena abrasi, kita optimis pada akhir tahun 2009 selesai, ”ujarnya.

Sementara permasalahan terkait krisis kelistrikan, masih terjadi pada 4 provinsi di Kalimantan, kondisi ini dinilai sangat mendesak untuk diatasi. Maka di fase kedua dengan Host dipegang Gubernur Kalbar, Cornelis, Forum 4 Gubernur Kalimantan, meminta perhatian Pemerintah Pusat, untuk dibangunkan pembangkit listrik.

“Pada fase pertama saat Host dipegang Gubernur Kalteng, Agustinus Teras Narang, kita fokuskan untuk pembangunan Jalan Trans Kalimantan, fase kedua ini kita upayakan untuk mengatasi krisis kelistrikan,” kata Rudy.

Dijelaskan Rudy, di Kalsel pada bulan Februari tadi, telah dilakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan PLTU Asam-Asam Unit 3 dan 4, dengan kapasitas 2 x 65 MW, ditargetkan rampung pada Oktober 2010 dan mulai beroperasi. Namun, belum menjamin krisis listrik akan berakhir, karena belum stabilnya antara permintaan dan supply.

“Kita akan bangun 2 unit PLTU lagi, 1 unit arah Kabupaten Kotabaru dan 1 unit arah Kabupaten Balangan, yang diharapkan mampu mengurangi krisis kelistrikan di Kalsel dan Kalteng,” katanya.

Untuk menutupi defisit kelistrikan saat ini, menurutnya pihak PLN akan menyewa mesin disel MMO atau HSD, yang sekarang dalam tahap pelelangan. (Aspia).

(Sumber : Biro Humas Setda Prov. Kalsel edisi Kamis, 12 Maret 2009)

Agenda musyawarah KAMMI Wilayah kalimantan

2009-04-22T22:47:00.000-07:00

Musyawarah KAMMI Wilayah kalimantan:
Tempat : bnajrbaru, kalimantan selatan
waktu : 20 - 24 Mei 2009

Agenda:

Seminar regional : "mempercepat pembangunan kalimantan"

pembicara :

Bappenas
Gubernur Kalteng (bapak Teras Narang, M.Si),
Pengamat Ekonomi Universitas lambung mangkurat/banjarmasin

Silaturrahim Pemuda dan mahasiswa kalimantan
muswil
mukerwil

MENAGAPA KAMMI HARUS SELALU HADIR

2009-04-22T02:55:00.000-07:00

permasaahan bangsa indonesia dari berbagai bidang telah menjadikan kammi ini hadir dibumi persada indonesia, yang merupakan bagian dari kebangkitan dunia islam yang mengglobal sejak runtuhnya supermasi kedaulatan islan pada tahun 1924 masehi, yang ditandai dengan runtuhnya kekhilafahan turki usmani, keprihatinana ini telah mendorong arus baru kebangkitan dunia islam hampir disemua negara islam tak terkecuali di indonesia, yang salah satunya adalah lahirnya kesatuan aksi mahasiswa muslim indonesia yang disingkat KAMMI, sebuah organisasi mahasiswa dan pemuda islam yang lahir dari sebuah kprihatinan yang mendalam atas kondisi umat islam indonesia pada khusunya dan dunia islam pada umumnya, yang kebetulan menetas pada saat krisi ekonomi nasional yang mulai akhir 2007.
kammi lahir merupakan respon atas permasalahan rakyat dan umat, yang pada tahun 1998 sangat berperan besar dalam membawa bangsa indonesia dari suatu rezim otoriter dan antidemokrasi soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun, dengan segala sumber daya kammi bersama kekuatan pro perubahan/perbaikan telah menumbangkan rezim soeharto dan membawa bangsa indoneisa pada orde reformasi dan yang demokratis.
perjalanan bangsa dan cita-cita reformasi yang telah digagas para founding father kammi/reformasi akan kemana bangsa ini telah ditulis, dan menjadi cita-cita besar kammi dan bangsa ini, seiring perjalanan tersebut, cita-cita dan impian sangat susah untuk diwujudkan dan ini menjadi PR bagi generasi muda kammi.
persolana kerakyatan; kemiskinan, pengangguran, generasi putus sekolah, moral generasi, kesehatan, infrastrkutr samapi permasalahan harga diri bangsa, menjadi agenda yang harus terus diperjuangkan. maka kammi harus selalu harus hadir dalam runag-runag permasahan itu, untuk menjadi problem solver karena sesungguhnya kammi/kadernya adalah pemimpin pmasa yg akan datang, maka hari ini adalah waktunya untuk belajar, karena kammi adalah laboratorium leadership dalam rangka lahirnya kepemimpinan indonesia, muslim negarawan

Kalimantan dan kammi kalimntan

2009-01-22T00:20:00.000-08:00

Kalimantan dikenal kebanyakan orang merupakan pulau tersebar di miliki Indonesia, luasnya mencapai lima kali luas pulau Jawa. Dalam bahasa setempat, Kalimantan berarti pulau yang memiliki sungai – sungai besar (“Kali” Sungai, “Mantan” besar). Selain itu pulau Kalimantan di kenal juga dengan nama Brunai, Borneo, Tanjung Negara (pada masa Hindu) dan dengan nama setempat pulau Bagawan Bawi Lewu Telo (”Negeri tempat tiga puteri”). Pulau Kalimantan pada umunya terbagi atas terbagi atas Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
kalimantan termasuk daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar, yang tersebar merata hampir ditanaha kalimntan, dan terutama di kalimntan timur yang terkenal dengan ladang minyak, gas, batu bara. juga kalimntan dikenal dengan hutannya yang luas, bahkan menjadi sumber oksigen bagi dunia.
kalimntan dengan luas 5 kali luas p. jawa tetapi hanya di huni kurang lebih 7 juta penduduk, namun daerah ini termasuk juga memiliki infrastruktur yang sangat minim, infrastruktur jalan, listrik, perhubungan, sehingga krisis listrik masih sering terjadi bahkan anehnya dikalbar membeli listrik dari negara tetangga malaysia, begitu juga dengan jalan, jalan trans kalimntan belum juga terhubung dari masing-masing propinsi terutama kalbar, sedangkan kaltim-kalsel-kalteng sudah terhubung tetapi jalan yang ada tidak memadai dan rusak, dibandingkan dengan mobilitas penduduk dan roda ekonomi yang berputar sangat tingggi.
kammi di kalimantan ada empat kammi daerah, yang tentunya punya kekuatan dan daya tawar dan daya dorong terhadap stekholder di daerah masing-masing, dan empat provinsi ini relatif mempunyai persamaan baik dalam karakter masyarakat, sumber daya dan permasalahannya, sehingga menyatukan sumber kekuatan kammi untuk pembangunan kalimantan secara integral sangat diperlukan, sehingga kammi kalimantan (kammi wilayah kalimantan) sangat perlu hadir.
sehingga kammi sebagai bagian dari elemen bangsa akan menjadi katalisator dalam akselerasi pembangunan dikalimntan sesuai dengan porsi dan ciri kontribusinya

Profil KAMMI

2009-01-21T07:30:00.000-08:00

Visi KAMMI
KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami

Misi KAMMI
a. Membina keIslaman, keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa muslim Indonesia.
b. Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, dan politik mahasiswa.
c. Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.
d. Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera.
e. Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (amar ma`ruf nahi munkar).

Kredo Gerakan
a. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan.
b. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggentarkan hati kami, atau membuat kami tertunduk apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti, kecuali ketakutan kepada-Nya.
c. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama al-haq kami bertempur, sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam.
d. Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil risiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, dzikir, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung da’wah, akan beredar bersama da’wah ini ke mana pun perginya, menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarnya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh.
e. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang progressif yang bebas dari kejumudan, karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam.
f. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat, seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepahaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, semangat yang berkobar tinggi.

Prinsip Gerakan KAMMI
a. Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI
b. Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI
c. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI
d. Perbaikan adalah tradisi perjungan KAMMI
e. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI
f. Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI

Karakter Organisasi KAMMI
KAMMI adalah organisasi kader (harokatut tajnid) dan organisasi pergerakan (harokatul amal).

Paradigma Gerakan KAMMI
1. KAMMI adalah Gerakan Da’wah Tauhid
a. Gerakan Da’wah Tauhid adalah gerakan pembebasan manusia dari berbagai bentuk penghambaan terhadap materi, nalar, sesama manusia dan lainnya, serta mengembalikan pada tempat yang sesungguhnya: Allah swt.
b. Gerakan Da’wah Tauhid merupakan gerakan yang menyerukan deklarasi tata peradaban kemanusiaan yang berdasar pada nilai-nilai universal wahyu ketuhanan (Ilahiyyah) yang mewujudkan Islam sebagai rahmat semesta (rahmatan lil ‘alamin).
c. Gerakan Da’wah Tauhid adalah gerakan perjuangan berkelanjutan untuk menegakkan nilai kebaikan universal dan meruntuhkan tirani kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar)
2. KAMMI adalah Gerakan Intelektual Profetik
a. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal
b. Gerakan Intelektual Profetik merupakan gerakan yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal
c. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang mempertemukan nalar akal dan nalar wahyu pada usaha perjuangan perlawanan, pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik.
3. KAMMI adalah Gerakan Sosial Independen
a. Gerakan Sosial Independen adalah gerakan kritis yang menyerang sistem peradaban materialistik dan menyerukan peradaban manusia berbasis tauhid.
b. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan kultural yang berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan yang berakar pada nurani kerakyatan.
c. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan pembebasan yang tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik-ekonomi yang membatasi.
4.KAMMI adalah Gerakan Politik Ekstraparlementer
a. Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan perjuangan melawan tirani dan menegakkan demokrasi yang egaliter.
b. Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan sosial kultural dan struktural yang berorientasi pada penguatan rakyat secara sistematis dengan melakukan pemberdayaan institusi-institusi sosial/rakyat dalam mengontrol proses demokrasi formal.

Unsur-unsur Perjuangan KAMMI
Agar dakwah dapat tumbuh berkelanjutan secara seimbang, tetap berada pada orientasi yang benar, mampu mengelola amanah dan masalah, dan terus memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, maka KAMMI menyusun dirinya di atas unsur-unsur sebagai berikut :
1. bina al-qo’idah al-ijtima’iyah (membangun basis sosial), yaitu membangun lapisan masyarakat yang simpati dan mendukung perjuangan KAMMI yang meliputi masyarakat umum, mahasiswa, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, pers, tokoh, dan lain sebagainya.
2. bina al-qo’idah al-harokiyah (membangun basis operasional), yaitu membangun lapisan kader KAMMI yang bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk merealisasikan dan mengeksekusi tugas-tugas da’wah yang telah digariskan KAMMI.
3. bina al-qo’idah al- fikriyah (membangun basis konsep), yaitu membangun kader pemimpin yang mampu menjadi teladan masyarakat, memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi sesuai bidangnya, yang menjadi guru bagi gerakan, mengislamisasikan ilmu pengetahuan pada bidangnya, dan memelopori penerapan solusi Islam terhadap berbagai segi kehidupan manusia.
4. bina’ al-qo’idah al-siyasiyah (membangun basis kebijakan), yaitu membangun kader ideolog, pemimpin gerakan yang menentukan arah gerak dakwah KAMMI, berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang.
Keempat unsur tersebut merupakan piramida yang seimbang, harmonis dan kokoh, yang menjamin keberlangsungan gerakan KAMMI.

Posisi KAMMI

KAMMI dan Gerakan Mahasiswa-Gerakan Kepemudaan
KAMMI adalah gerakan mahasiswa sekaligus sebagai gerakan kepemudaan. Karena itu KAMMI meyakini bahwa KAMMI dan beragam gerakan mahasiswa dan gerakan kepemudaan di Indonesia adalah elemen bangsa yang akan menjadi pewaris sah dari masa depan bangsa ini. KAMMI adalah generasi muda yang menjadi sumberdaya bangsa masa depan (iron stock). Generasi muda adalah generasi yang bersifat idealis dengan cita-cita terhadap bangsanya. Generasi muda adalah generasi yang selalu kritis terhadap kondisi yang stagnan (status quo). Maka KAMMI bekerjasama dengan seluruh elemen gerakan mahasiswa dan gerakan kepemudaan dalam kesamaan prinsip komitmen kebangsaan yang tulus, bukan karena kepentingan politik pragmatis. KAMMI meyakini bahwa interaksi mu’amalah KAMMI dengan beragam gerakan pemuda dan mahasiswa adalah interaksi positif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sebagai pembelajaran bagi masa depan saat KAMMI bersama-sama mewarisi bangsa ini.

KAMMI dan Institusi Pendidikan Tinggi
KAMMI adalah gerakan mahasiswa yang tumbuh dari institusi pendidikan tinggi (kampus) yang mewarisi prinsip intelektualitas dan kebebasan akademik. KAMMI meyakini bahwa jiwa intelektual itu dinyatakan dalam intelektualisme yang bertanggung jawab, yang berbasis pada realitas masyarakat, dan yang organik. Sehingga, KAMMI meyakini bahwa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah hak seluruh masyarakat, sehingga merupakan kewajiban negara untuk memberikan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau masyarakat. Institusi pendidikan tinggi, karena cakupan wawasannya, adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pencerahan dan meningkatkan kualitas rakyat Indonesia. Karena itu, institusi pendidikan tinggi harus bersifat kerakyatan yang peduli terhadap realitas masyarakat, bukan menghamba pada kekuasaan atau hegemoni global. Prinsip kebebasan akademik meletakkan institusi pendidikan tinggi pada posisi kritis dan independen. KAMMI dalam aktivitasnya di dalam dan dengan institusi pendidikan tinggi berusaha untuk menciptakan lingkungan akademik (civitas academica) yang egaliter, kritis, demokratis, dan independen.

KAMMI dan Gerakan Islam
KAMMI memahami Islam sebagai prinsip-prinsip yang bersifat menyeluruh (syaamil) yang meliputi seluruh dimensi manusia dan kehidupannya. KAMMI juga memahami Islam sebagai aturan hidup yang bersifat universal sebagai prinsip kesemestaan Islam (rahmatan lil alamiin). Karenanya Islam dapat hidup di dalam seluruh dimensi ruang di seluruh rentang zaman. Kami meyakini Islam sebagai sebuah kebenaran. Sehingga, KAMMI sebagai gerakan Islam, bersama-sama dengan seluruh gerakan Islam adalah gerakan yang akan mengenalkan dan membumikan prinsip kemenyeluruhan dan universalitas Islam dalam realitas kebangsaan dan peradaban. KAMMI akan bekerja sama dengan mereka dalam menyerukan kebaikan dan melawan kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar). KAMMI bersama seluruh gerakan (berasas) Islam adalah gerakan-gerakan penyeru kebaikan (harokah da’wah), yang menyerukan Islam dengan kedamaian dan kesungguhan (mujahadah).

KAMMI dan Rakyat
KAMMI dan rakyat adalah ibarat antara ruh dan tubuh. KAMMI tumbuh dan berkembang di tengah-tengah rakyat. Sehingga, KAMMI akan senantiasa berdiri di bagian terdepan dalam membela kepentingan rakyat, menjadi solusi bagi persoalan mereka, menghubungkan kasih sayang yang damai di antara mereka, dan sekaligus berusaha keras untuk menjadi sebab bagi kemuliaan mereka. KAMMI meyakini bahwa merekalah tujuan dari adanya kontrak sosial kebangsaan, dan merekalah tujuan dari keberadaan syari’ah agama Islam (adz dzaruriyatu al khomsah). Karena itu pengabaian terhadap eksistensi rakyat, apalagi tindakan pendzaliman terhadap mereka, adalah tindakan yang akan senantiasa KAMMI lawan.

KAMMI dan Elemen Masyarakat
KAMMI adalah gerakan sosial yang bersama-sama dengan beragam elemen masyarakat dan gerakan sosial lain peduli terhadap realitas masyarakat Indonesia. Karena itu, sebisa mungkin, KAMMI akan senantiasa bekerja sama, ber-mu’amalah, dan saling memberi kemanfaatan (intifa’) dengan seluruh elemen yang memiliki kepedulian yang sama dengan KAMMI. KAMMI melakukannya dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan.

KAMMI dan Partai Politik
KAMMI menyadari potensi politik KAMMI sebagai gerakan mahasiswa. Ekspresi gerakan KAMMI adalah ekspresi moral yang berdimensi politik, dan ekspresi politik yang berdasar pada prinsip moral dan intelektual. Sebagai gerakan politik yang berbasis moral, KAMMI tidaklah berpolitik pragmatis yang berorientasi kekuasaan baik bagi gerakan maupun kadernya. Tetapi, konsistensi KAMMI terhadap prinsip tersebut tidak akan menyebabkan KAMMI berjauhan dan antipati dengan Partai Politik yang bekerja dalam ranah politik praktis. Dalam bingkai independensinya, KAMMI akan siap bekerja sama dengan mereka yang menurut KAMMI masih mengedepankan intelektualitas, nurani, dan kepeduliannya pada rakyat dalam berpolitik.

KAMMI dan Pemerintahan
KAMMI meyakini prinsip kekuasaan sebagai amanah (tanggungjawab) dan khadimah (pelayanan) teradap masyarakat. Maka kekuasaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak melayani adalah kedzaliman, dan itu adalah musuh KAMMI. Oleh karena itu, KAMMI akan senantiasa memberikan kontrol dan evaluasi atas mereka yang padanya Allah limpahkan amanah memerintah bangsa ini. KAMMI akan mendukung (tha’at) setiap upaya perbaikan dan pembangunan yang dilakukan bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan nurani pada umumnya masyarakat, prinsip syari’ah Islam, dan logika intelektual. Tetapi KAMMI akan siap melawan pemerintahan yang dijalankan secara dzalim, tidak peka dengan realitas masyarakat, melanggar prinsip-prinsip Ilahiyyah, dan tidak rasional. Keseluruhannya, akan KAMMI lakukan semaksimal mungkin tetapi senantiasa dengan menghindari cara-cara yang tidak bermoral, tidak berwawasan etis, dan membawa madharat lebih lanjut.

KAMMI dan Media Massa
KAMMI memahami peran strategis media massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Media massa sekaligus menjadi instrumen penting dalam demokratisasi dalam arti pemberdayaan politik masyarakat dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang adil, efektif, dan efisien. Media Massa yang cerdas turut mampu mewujudkan masyarakat yang peduli (attentive mass) terhadap fenomena sosial yang berkembang. Namun, penyimpangan fungsi media massa dapat mengakibatkan mereka bermertamorfosa menjadi mesin-mesin kapitalis yang memperdagangkan berita-berita liputan yang menyimpang dari kode etik jurnalistik. Mereka dapat pula membodohi masyarakat dan menghancurkan bangunan moral dan sosial Indonesia. Terhadap media massa yang konstruktif, KAMMI akan memerankan diri sebagai partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan terhadap media yang destruktif, KAMMI akan menjalankan komunikasi yang efektif guna merubah orientasi dan dampak negatif peran mereka.